Silaturahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, batal digelar.
Penyebabnya, ratusan orang dari berbagai elemen memblokade gedung yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Senin (28/9/2020).
Gedung tersebut akan digunakan sebagai tempat acara Silaturahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dijadwalkan hadir dalam acara itu.
Gedung Juang 45 Surabaya tempat digelarnya acara KAMI Jatim diblokade massa, Senin (28/9/2020). (KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL)
Pantauan Kompas.com, selain dipenuhi massa, sejumlah polisi terlihat berjaga di pintu gerbang Gedung Juang 45.
Sebuah mobil pengurai massa milik polisi juga parkir di sekitar Gedung Juang.
Hingga pukul 11.00 WIB, massa masih berkumpul di depan Gedung Juang 45.
Beberapa orang bergantian berorasi menolak acara KAMI di sebuah mobil komando.
Akibatnya, acara Silaturahim KAMI Jatim yang sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB batal digelar.
Koordinator lapangan salah satu elemen massa Andri Adi Kusumo menuding KAMI sebagai organisasi berbahaya
Ia juga tak ingin acara yang menghadirkan Gatot Nurmantyo itu menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 baru di Surabaya.
Sebab, acara itu berpotensi dihadiri ratusan orang. “Jadi lebih baik dibubarkan saja,” kata Andri.
Sementara itu, Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setyawan Kuncoro mengatakan, acara silaturahim itu tak memiliki izin.
“Acara KAMI di Gedung Juang 45 tidak memiliki izin, penyelenggara harusnya juga mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19,” kata Wisnu di lokasi.
KAMI dideklarasikan pada Agustus 2020 lalu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjadi salah satu inisiator pembentukan KAMI.
Selain Din, tokoh lainnya yang ikut dalam koalisi yakni mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.
Hadir saat deklarasi KAMI, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, mantan Ketua GNPF Bachtiar Nasir, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Rocky Gerung.
Bantah Dicopot karena Nobar Film PKI
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku diminta tiga kali oleh Presiden Joko Widodo, untuk menjadi orang nomor satu di TNI.
Gatot yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengaku sempat menolak tawaran tersebut.
Ia mengungkapkan ketika itu bukannya tidak mau menjabat Panglima TNI, melainkan menurutnya situasi kala itu tidak pas bagi dirinya untuk mengemban jabatan tersebut.
Bahkan, saat itu ia mengaku justru menyarankan Jokowi agar memberikan jabatan tersebut kepada Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
“Karena kita sama-sama tahu begitu beliau (Jokowi) jadi Presiden, kan beliau hanya didukung sama rakyat.”
“Di DPR beliau tidak punya partai,” kata Gatot dalam wawancara khusus yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (24/9/2020).
Sebelumnya Gatot juga menceritakan pertemuan-pertemuannya dengan Ketua DPR saat itu, yakni Setya Novanto (Setnov), sebelum dilantik sebagai Panglima TNI.
Gatot mengungkapkan suatu sore ia pernah ‘dijebak’ temannya untuk melakukan pertemuan dengan Setnov di Singapura.
Ia merasa ‘dijebak’, karena saat itu temannya hanya mengajaknya untuk makan di Singapura.
Dalam pertemuan itu, kata Gatot, Setnov bertanya kepadanya mengapa Gatot tidak menemui dirinya sebagai Ketua DPR, untuk meminta dukungan sebagai Panglima TNI.
Gatot kemudian menjelaskan kepadanya, sama seperti yang ia sampaikan ke Jokowi bahwa situasinya belum tepat.
Dua pekan kemudian, kata Gatot, ia ditelepon oleh Setnov yang mengatakan telah mendapat surat dari Jokowi.
Isi surat tersebut, kata Gatot, Jokowi mengajukan Gatot sebagai Panglima TNI.
Beliau (Setnov) tanya, surat ini harus saya apakan?”
“Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Yang pertama sobek-sobek masuk kantong sampah.”
“Yang kedua terserah Pak Ketua. Karena saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu jangan saya dulu, nanti,” ungkap Gatot.
Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.
Surat telegram itu berisi perintah kepada jajaran TNI untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film Pengkianatan G 30 S/PKI bersama keluarga dan masyarakat.
Setelah mengeluarkan perintah itu, Gatot mengungkapkan seorang sahabatnya yang merupakan politikus senior di PDIP, memperingatinya untuk berhenti melakukannya.
“Saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya. Pak Gatot, hentikan kalau tidak saya tidak bisa menjamin, bisa dicopot.”
“Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat itulah yang meyakinkan saya, itu harus terus,” tutur Gatot.
Terkait perintah tersebut, Gatot mengungkapkan ketika itu sebagai Panglima TNI, ia tidak meminta izin dari Presiden atau Menko Polhukam.
Menurutnya, hal itu karena ia tidak perlu meminta izin, dan perintah itu tidak melanggar hukum.
“Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya Presiden juga ikut nonton di Bogor,” ucap Gatot.
Gatot kemudian mengungkapkan alasannya mengeluarkan perintah tersebut.
Berdasarkan pengamatannya, ia mengindikasikan adanya kebangkitan komunisme atau yang ia sebut sebagai neo komunisme.
Puncaknya, menurutnya terjadi pada 2008, di mana ketika materi pelajaran sejarah terkait G30S PKI dihapus dari semua sekolah.
Selain itu, kata Gatot, menurut survei, 90 persen pemuda Indonesia tidak meyakini adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bahkan buktinya, kata Gatot, seorang jenderal TNI yang pada saat itu menjadi stafnya, menceritakan tentang anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia tidak tahu siapa DN Aidit yang merupakan tokoh PKI.
Perintah tersebut, kata Gatot, utamanya bagi prajuritnya, karena banyak prajuritnya yang berusia muda.
Ia yang ketika itu menjadi Panglima TNI tidak ingin ada prajuritnya yang tidak mengetahui sejarah kelam tentang PKI.
“Pelajaran sejarah paling gampang ya dengan menyetel film. Kalau saya buat buku, siapa yang mau baca?”
“Sehingga saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia pernah ada sejarah kelam tahun1948.”
“Hanya 13 hari tanggal 28 (18) sampai dengan 30 September 1948, tapi yang meninggal 1.920-an. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi,” papar Gatot.
Mengklarifikasi polemik pernyataan terkait pencopotannya yang tengah ramai saat ini, Gatot kemudian menegaskan ia tidak dicopot sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film tersebut.
Meski begitu, ia membuka kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi.
“Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu,” papar Gatot.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo mengaitkan pergantian dirinya dari jabatan Panglima TNI pada 2017 lalu, dengan pemutaran film G30S/PKI.
Gatot mengatakan, saat menjadi Panglima TNI, dirinya memerintahkan anggotanya untuk menggelar acara menonton bersama film G30S/PKI.
Namun, seperti ditayangkan dalam chanel YouTube Hersubeno Arief dan Suara Islam, Gatot menyebut ada seorang politikus PDIP mengingatkannya untuk menghentikan perintah nobar film G30S/PKI.
Ancaman dicopot dari jabatannya pun disampaikan politikus PDIP itu, jika tetap menggelar nobar film G30S/PKI.
“Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI.”
“Pada saat itu saya punya sahabat, dari salah satu partai, saya sebut saja dari PDIP, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot akan diganti,” ungkap purnawirawan TNI AD ini.
Gatot tetap pada perintahnya untuk tetap memerintahkan jajaran TNI menggelar nobar film G30S/PKI.
“Saya bilang terima kasih. Tapi itu saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti,” ucapnya.
Gatot digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 8 Desember 2017, dalam upacara pelantikan di Istana Negara.
Gatot digantikan Hadi kurang lebih 4 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada 1 April 2018.
Sebelum berbicara mengenai hal ini, Gatot mengawalinya dengan kekhawatiran akan bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, dan itu menurutnya terendus sejak 2008.
Saat itu Gatot mengaku mendapatkan berbagai informasi tentang adanya gerakan tersebut.
“Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak 2008,” beber Gatot.
Meski demikian, saat itu Gatot tidak bisa menyampaikan informasi itu secara terang-terangan.
“Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini dengan proxy war.”
“Karena belum saatnya saya membuka gerakan mereka.”
“Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa,” jelasnya.
Gatot menyebut, terjadi penyusupan gerakan komunisme di Indonesia.
Ia mencium itu dari sejumlah fenomena yang terjadi sejak 2008.
“Sejak tahun 2008 seluruh sekolah segala tingkatan pelajaran sejarah tenang G30S/PKI ditiadakan.”
“Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling junior adalah kelas enam SD, maka mereka yang duduk di universitas saat ini tidak pernah mengenyam pelajarn tersebut,” tuturnya.
Gatot kemudian membuat semacam ‘proxy war’, di mana ia kerap mengisi kuliah umum dan menyelipkan bahaya kebangkitan komunisme kepada para generasi muda.
“Sehingga pada tahun 2017, bahwa generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI.”
“Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada 10 Maret 2015, saya masih jabatan Pangkostrad.”
“Saya beranikan memberikan kuliah umum tentang proxy war di UI (Universitas Indonesia).”
“Dan sampai dengan saya Panglima TNI, sudah 59 kali saya melaksanakan kuliah umum,” paparnya.
Gatot melihat adanya upaya-upaya pelemahan mental pemuda bangsa.
Sehingga, ia memutuskan untuk menyerukan untuk menonton film Pemberontakan G-30S PKI ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI.
“Pada saat saya jadi panglima TNI, saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S-PKI,” ucapnya. ( WK / IM )
Related Posts
