Pelaku usaha PPS mempertanyakan tanggungjawab perawatan sarpras untuk antisipasi banjir
Jakarta, 26 November 2021/Indonesia Media – Pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru Jakarta Utara menilai ada ketidak-adilan pengelolaan oleh dua pihak, institusi yakni Perum Perindo (Perikanan Indonesia) dan unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketidak-adilan tersebut terutama mengenai kutipan biaya perawatan atau maintenance sarana prasarana (sarpras) pada Kawasan industry di PPS tersebut. “Pihak A menarik (biaya maintenance). Si B yang mengerjakan (maintenance). Kami bayar sumbangan pemeliharaan sarana prasarana setiap tahun, tapi banjir rob terus melanda. Upaya peningkatan tinggi jalan juga nihil,” pelaku usaha di PPS Muhammad Billahmar mengatakan kepada Redaksi.
Banjir rob di PPS selama beberapa hari berdampak pada terhambatnya aktivitas bisnis pelaku usaha, sehingga stakeholders mengadakan pertemuan untuk solusi jangka pendek dan jangka Panjang. PPS masih sangat strategis, terutama nilai perputaran uangnya yang sangat tinggi dan frekuensi kunjungan foreign buyers ke lokasi. “Sekarang anggaran perawatan tidak ada, sejak 5 tahun belakangan ini. Konstruksi jalan, permukaan tanah turun sampai 1,6 meter. Hasil rapat, semua sepakat untuk atasi banjir rob dengan 1000 sandbag. Tetapi bagaimana jaminannya? Anggaran untuk peningkatan jalan dari KKP, terutama semasa ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2014 – 2019) juga nihil. Pelabuhan lain, seperti Belawan (Sumatera Utara) juga tenggelam karena memang anggaran KKP terutama untuk meningkatkan tinggi jalan tidak ada lagi,” kata sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin).
Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus menjamin keberhasilan usaha perikanan tangkap. Peran strategis ini mendorong berkembangnya industri di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi regional dan internasional. Peran strategis dari pelabuhan perikanan diperlukan di setiap pelabuhan perikanan, termasuk di PPS Nizam Zachman. “Air laut masuk ke Kawasan industry (PPS), seharusnya ditutup. Terutama pada saat pasang (air laut), masuk dari situ. Muka air laut lebih tinggi daripada jalan di pelabuhan, terutama Kawasan industry di pelabuhan. Sehingga air masuk ke saluran. Aktivitas bisnis sangat terganggu,” kata Muhammad Billahmar.
Sementara itu, Koordinator Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha PPS, Doddy Irnantyo mengaku sudah mengidentifikasi 13 titik kebocoran air laut dengan konsep penanganannya. Pihak DJPT KKP sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dan kedepannya Kementerian akan mereklamasi sebelah timur PPS. Tapi reklamasi tersebut tidak menutup sampai batas/asset milik KKP. Hasil identifikasi, ternyata ada celah 2 meter dari titik terluar pondasi yang lama sudah tenggelam. Antara celah, Kementerian PUPR membuat desain berupa pintu air. Desain tersebut sangat mempertimbangkan kondisi existing mangrove. “Kita harus mempertahankan mangrove di sebelah barat. Konstruksi jalan PPS turun 1,6 dari perencanaan semua sejak 2019. Selama 12 tahun, permukaan tanah turun 1,6 meter. Sehingga, (penurunan) 8-10 cm per tahun,” Doddy Irnantyo mengatakan kepada Redaksi. (sl/IM)
Related Posts
