Penyelenggaraan Pemilu 2014 terancam kacau.
Banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti 10 juta lebih suara siluman di daftar pemilih tetap (DPT) yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian muncul pula masalah logistik pemilu, seperti surat suara rusak atau robek dan bahkan ada yang sudah dicoblol untuk caleg tertentu.
“Laporan dari berbagai daerah menunjukan begitu banyak masalah terkait surat suara, mulai dari jumlah tidak sesuai, sobek, tulisan kurang, bahkan sudah ada yang telah diberi tanda pada calon tertentu,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Senin (10/3).
Menurut Licius, wilayah Jakarta Pusat misalnya, menemukan 181 surat suara rusak. Di Kendal, Jawa Tengah ada 3.200 surat suara yang rusak.
Di Blitar, Jawa Timur ada 1.211 surat suara rusak, Badung 4.501 surat suara rusak dan Sragen 400 surat suara rusak.
Sementara di Sumenep terdapat 300 surat suara rusak, Poso 11.869 surat suara rusak, Kota Makasar, 1.500 surat suara rusak dan Nias 700 surat suara rusak. Di Papua 26.000 surat suara dinyatakan rusak, karena kapal pengangkut mengalami karam.
“Ada sejumlah indikasi yang ditemukan terkait kerusakan tersebut. Umumnya ditemukan sobekan atau tinta yang merembes di kertas sehingga mengotori surat suara yang akan digunakan,” katanya.
Sementara yang ditemukan KPUD Jakarta Pusat, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah surat suara yang telah dicoblos pada salah satu calon tertentu.
Menanggapi banyaknya temuan mengenai kondisi surat suara yang rusak, maupun yang sudah dicoblos pada satu calon tertentu, Formappi menilai laporan itu merupakan gambaran masalah yang lebih serius di logistik pemilu di seluruh daerah.
“Padahal pemilu tinggal menghitung hari. Karena itu, KPU tidak boleh menganggap persoalan tersebut hanya merupakan masalah teknis belaka, karena jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan secara substansi pemilu nanti,” katanya.
Selain itu, kata Lucius, kondisi surat suara yang jumlahnya tidak sesuai, surat suara rusak dan sudah tercoblos, menunjukkan lemahnya quality control KPU terhadap perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara, dan minimnya pengawasan.
Related Posts
kemana Pengamat yah ??? nah kata Pengamat bahwa ada Pengawasnya dengan Pencoblosan Surat Suara agar Tidak Ada Kecurangan, ternyata sekarang masih jauh dari Hari Pencoblosan sudah ada Surat Suara yang Dicoblos, ha ha ha Pencoblos awal ini lebih Pinter dari pada Pengawas Pencoblosan dan Perhitungan Surat Suara, maka tidak ada suatu jaminan pasti tuh di Indonesia, belum apa-apa sudah di coblos
Kalau dicoblos duluan sebelum hari H tentu suaranya dianggap tidak sah langsung dimasukkan ke tong sampah. Seharusnya KPU bisa memikirkan format pencoblosan sesimpel mungkin agar warga tidak bingung.
yang ditemukan bisa dibuang ke sampah, yang Tidak Ketemu Berapa Banyak ?????