Warga Bogor Malu Kotanya Dicap Terkorup di Indonesia / Demo Mahasiswa di Mana-mana


SIMBOL KETAJAMAN: Mahasiswa memberikan sebilah golok kepada Kajari Bogor Ahmad Ghazali Hadari dalam aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia,di Kejari Bogor, kemarin.BOGOR-Siapa yang tak rela kotanya dicap korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Berdasarkan survei integritas pemerintah daerah, Kota Bogor berada di urutan sembilan sebagai pemkot terkorup di Indonesia.

Tak terkecuali bagi Perkumpulan Keluarga Besar Wargi Bogor (PKBWB). Organisasi yang mengimpun warga asli Bogor ini prihatin dengan julukan baru yang disandang Bogor sebagai Kota Terkorup. Mereka merasa malu dan meminta Pemkot Bogor mempertanggungjawabkan ‘tamparan’ ini.

“Kami sebagai wargi (warga dalam bahasa Sunda, red) malu, prihatin dan shock. Semuanya jadi satu. Jadi apa saja yang dilakukan pemerintah kota selama ini. Apakah mereka tidak peduli dengan Kota Bogor?” kata pembina PKBWB, KH Dudi Zuhdi kepada Radar Bogor usai pemberian santunan anak yatim dan duafa di Masjid Agung Attohiriyah Empang Kecamatan Bogor Selatan, kemarin.

PKBWB merupakan lembaga sosial yang mengklaim mewadahi ribuan warga asli Bogor, baik wilayah kota maupun kabupaten. Organisasi ini dipimpin pengusaha kuliner ternama, Mulyatma Soepardi.

Dudi melihat, posisi-posisi strategis pemerintah yang mayoritas dikuasai pejabat bukan asli Bogor menjadi salah satu penyebab fenomena ini muncul. Nah, pejabat-pejabat ‘pendatang’ disebutnya sering memperkaya diri dengan berbagai cara. “Saya yakin, kalau pejabatnya wargi asli Bogor, ceritanya akan lain,”ujar salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor itu.

Pandangan serupa juga disampaikan Mulyatma Soepardi. Yayat-sapaan akrabnya-melihat, mental penjabat Kota Bogor sudah bobrok dan tidak mencirikan jargon daerah sebagai Kota Beriman.

“Yang pasti kita prihatin. Harusnya yang kayak gini itu jauh-jauh lah. Malu dong, di satu sisi kita bergelar Kota Halal dan Kota Beriman. Tapi di sisi lain, kita juga dijuluki Kota Terkorup,” ujar Yayat.

PKBWB, kata Yayat, siap menjadi lembaga kontrol sosial (social control) menuju Kota Bogor yang lebih amanah. “Saya kira pejabat-pejabat itu harus malu kalau suka bergaya-gaya dengan hasil korupsi. Mana janji mereka saat dilantik menjadi PNS. Di mana pendidikan moral mereka selama ini,”kata Yayat.

Demo Antikorupsi Sementara itu, beberapa tempat di Kota Bogor menjadi lokasi demonstrasi massa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Bogor yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor, kemarin mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Istana Bogor, Tugu Kujang dan kampus UIKA.

Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 14:00, mahasiswa longmarch dari Kampus Universitas Pakuan (Unpak) Bogor menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor. Orasi pertama kali dilakukan di kawasan Tugu Kujang.

Dalam aksi damainya itu, mahasiswa menuntut adanya transparansi pengusutan tindak pindak korupsi (Tipikor) yang ada di Kota Bogor. “Kami menuntut Kejari supaya transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Bogor. Terutama APBD Gate yang kini masih ngambang,”ungkap Koordinator Aksi Arif Irfansyah kepada Radar Bogor, kemarin.

Ketua Permahi Cabang Kota Bogor ini juga mengatakan, banyak kasus korupsi yang belum ditangani dengan baik. Di antaranya kasus korupsi di Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), korupsi TPPAS Kayumanis, korupsi BBM Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta APBD Gate.

“Kita minta pertanggungjawaban Kepala Kejari Kota Bogor supaya mengawal dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan hanya Achmad Ruyat saja yang dipanggil. Masih banyak yang harus diseret,” ungkapnya.

Setelah berorasi di Tugu Kujang,mahasiswa kemudian melanjutkan longmarch menuju Kantor Kejari Bogor. Dalam kesempatan kali ini, mahasiswa diperbolehkan berdiskusi secara terbuka dengan Kepala Kejari Kota Bogor, Ahmad Ghazali Hadari.

Kajari mengaku akan serius menangani sejumlah perkara korupsi yang masih belum rampung. Seperti kasus Dinsosnakertrans serta Smakbo yang tersangka utamanya telah diketahui. Namun, ia meminta masyarakat bersabar karena butuh waktu untuk mengungkapnya.

Selain dua perkara korupsi di atas, masih ada satu lagi yang kini tengah menunggu proses hukum. Yakni putusan bebas Wakil Walikota Bogor nonaktif, Ahmad Ru’yat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Korupsi (Tipikor) Bandung. “Bola saat ini sudah berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Begitu pengadilan tipikor membebaskan Ru’yat, kita langsung ambil langkah dengan melakukan upaya kasasi,” terangnya.

Ditambahkan Ghazali, untuk perkara korupsi Dinsosnakertrans dan Smakbo, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar bersedia mengaudit kerugian yang diderita negara.

“Kita tak bisa sembarangan menghitung kerugiannya dan tak ingin kasus seperti Ru’yat terulang karena tidak melibatkan lembaga audit untuk menghitung seberapa besar anggaran yang disalahgunakan,” jelasnya.

Usai orasi, mahasiswa kemudian menyerahkan sebuah golok sebagai simbol perlawanan Kejari terhadap tindak pidana korupsi. “Kita ingin institusi penegak hukum tidak pandang bulu dalam menebas korupsi di negeri ini,” kata Ketua DPC Permahi Bogor, Arif Irfansyah.

Sementara itu di UIKA, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIKA, menggelar orasi yang menuntut penuntasan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota Bogor.

Terlebih, belum lama ini, Kota Bogor juga mendapat predikat sebagai kota terkorup berdasarkan survei integritas KPK.

“Sangat miris dan tragis saat Indonesia berada di posisi puncak dinobatkan sebagai negara terkorup di tingkat Asia Pasifik. Apalagi, Kota Bogor juga ternyata masuk dalam jajaran sepuluh besar,”ujar Presiden Mahasiswa UIKA, Ahmad Hidayatullah.

Sambil diikuti dukungan dari puluhan pendemo lainnya, ada sepuluh hal yang menjadi tuntutan para mahasiswa itu dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia.

Tuntutan tersebut, antara lain,penuntasan kasus Bank Century,rekening gendut perwira Polri,surat palsu KPU, penyelesaian kasus mafia pajak, kasus Nazarudin, kasus korupsi lokal seperti TPPAS Kayumanis, tuntutan memenjarakan para pejabat lokal yang korupsi, pemeriksaan rekening gendut PNS Lokal dan bersihkan predikat sebagai pemkot terkorup.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *