Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat mencecar calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso, dengan sejumlah pertanyaan.
Sutiyoso ditanya soal misinya menangani isu terorisme, separatisme, ancaman ketahanan ekonomi, serta konflik antarpartai.
“Sorotan utama tetap isu separatisme, seperti di Papua dan Aceh, serta terorisme di dalam dan luar negeri. Apa solusi dia?” kata Ketua Komisi Pertahanan Mahfud Siddiq di sela uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 30 Juni 2015.
Sutiyoso menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebagai syarat pengangkatan Kepala BIN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara.
Sebelum dicecar pertanyaan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan visinya secara terbuka. Sutiyoso berencana mengantisipasi ancaman terorisme, separatisme, ketahanan pangan, bahkan konflik daerah akibat pemilihan kepala daerah serentak.
Pada sesi tanya-jawab, salah satu anggota Komisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Andi Muhammad Ghalib, menanyakan keberanian Sutiyoso untuk memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo.
“Pak Sutiyoso berani tidak memberi saran ke Presiden yang risikonya besar, misalnya sampai harus rela dicopot dari jabatannya?” tanya Andi Ghalib, seperti ditirukan Mahfud Siddiq.
Selain itu, anggota Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengungkapkan adanya pertanyaan terkait dengan solusi Sutiyoso terhadap konflik partai. “Ada anggota dari PPP dan Golkar yang menanyakan solusi konflik partai,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, Kepala BIN harus mampu memberikan solusi konkret kepada Presiden. “Kepala BIN harus mampu menjadi mata dan telinga Presiden, memberi masukan setiap saat dibutuhkan,” tutur Pramono.( Tp / IM )
Related Posts
