Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, jika presiden serius terkait Nazaruddin maka Singapura akan khawatir. Karena, negara ini juga bergantung kepada Indonesia.
“Pemerintah Singapura mengikuti peristiwa ini. Tahu dimana Nazaruddin tinggal. Pada saat yang pas, maka saya duga, aparat Singapura memberitahu kepada Nazaruddin, kami tidak bisa melindungi Anda. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencari Anda. Nazaruddin tahu sudah tidak terlindungi maka dia kabur. Kalau interpol sudah terlibat, kalau hanya satu paspor, sangat sulit untuk bisa berkelit kemana-mana,” katanya saat diskusi bertajuk “Kepak si Burung Nazar,” di Jakarta, Sabtu (9/7).
Penasihat Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, Nazaruddin harus segera ditangkap dan dimintai keterangannya oleh KPK. Jika Nazaruddin berada di pelariannya dan terus melempar bola panas, dikhawatirkan masyarakat akan menganggap Nazaruddin sebagai pahlawan dan whistleblower.
Padahal, katanya, apa yang disampaikan Nazaruddin belum tentu benar.
“Yang lebih aneh dan mengkhawatirkan lagi, sekarang di masyarakat sudah mulai muncul rasa simpati pada Nazaruddin karena keberaniannya menceritakan informasi-informasi yang diketahuinya. Jangan-jangan kalau makin lama tertangkap, Nazaruddin bisa-bisa dianggap masyarakat jadi pahlawan nantinya,” katanya.
Martin menilai aparat hukum terlambat menjemput Nazaruddin pulang. Mereka baru pontang panting berusaha menangkap Nazaruddin setelah Presiden SBY memerintahkan Kapolri untuk mencari dan menangkap Nazaruddin.
“Aparat Penegak hukum kita setengah hati dalam menyikapinya. Apabila benar-benar serius tentu tidak begitu sulit untuk memulangkannya,” katanya.
Martin menduga, aparat penegak hukum awalnya ragu-ragu menangani kasus Nazaruddin. Apalagi saat itu status Nazaruddin dianggap dekat dengan kekuasaan.
“Bayangkan Bendahara Umum Partai Demokrat, partai penguasa dan anggota DPR Komisi III lagi,” katanya.
Martin menilai, cara-cara yang dilakukan Nazaruddin merupakan cara-cara yang sangat lihai. “Lihat saja, baru 5 tahun lalu di PPP, kemudian tiba-tiba masuk ke Partai Demokrat. Bisa dinilai ‘kepintarannya’ di atas rata-rata,” katanya.
Ini artinya, lanjut Martin, Demokrasi belum berhasil. Ideologi parpol di Indonesia hanya tahta dan harta.
Martin berharap, Nazaruddin memiliki kebesaran hati untuk berani pulang.
Martin mengungkapkan, Nazaruddin sebenarnya sudah berniat pulang sebelum puasa dan dia minta jaminan keamanan penuh dari kepolisian. “Itu info yang saya peroleh,” katanya.
Ketua Kelompok Regulasi PPATK Fithriadi Muslim menegaskan, upaya mengejar tersangka juga harus diimbangi dengan upaya memutus mata rantai aliran dananya. Sehingga, kemampuan yang bersangkutan pindah ke tempat lain menjadi terbatas.
“Perlu pendekatan ini dilakukan disamping orangnya. Uang adalah blood of the crime. Kita harus tutup keuangannya,” katanya.
Dia melanjutkan, ada lebih 109 transaksi uang mencurigakan. Sementara ini, ada 6 laporan hasil analisis yang sudah disampaikan PPATK ke KPK,
“Terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, kita memanfaatkan komunitas PPATK se-dunia. Permintaan informasi bisa kita minta, misalnya, apakah ada laporan industri atau keuangan di sana. Kita aktif melakukan analisis pemeriksaan. Lebih banyak laporan keuangan, ada kewajiban dari pihak pelapor. Kita patut menduga, transaksi yang mencurigakan,” katanya.
Dia menerangkan, UU No 8/2010 tentang Pencucian Uang harus dimanfaatkan maksimal oleh aparat penegak hukum. “Pasal 70 untuk menunda transaksi. Juga untuk memblokir kekayaan,” katanya.
KPK, katanya, bisa meminta langsung info keuangan ke berbagai lembaga yang diduga terkait aliran dana yang mencurigakan.
UU No 8/2010, katanya, ada kewajiban bagi terdakwa harus hadir jika ada keberatan. “UU ini sebenarnya sudah lengkap. Tinggal mau atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum,” katanya
Related Posts
