JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany dinilai belum melakukan langkah terobosan apa pun untuk memberantas mafia pajak.Malah muncul dugaan Fuad Rahmany tak berdaya dengan tekanan sejumlah pihak tertentu di internal pemerintah agar tidak membongkar skandal pajak.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Pajak Komisi III DPR Bukhori (FPKS) di Jakarta, Selasa (3/5), mengatakan dugaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak akan mampu membedah masalah pajak yang terkait dengan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sangat terbuka saat ini.
Alasannya sederhana, angket mafia pajak di DPR saja tak didukung oleh pemerintah. Dengan demikian, ada kompensasi dari sikap tidak mendukung tersebut jika ada skandal pajak yang melibatkan pejabat pemerintahan.
“Saya melihat begitu kuatnya kepentingan penguasa di balik kasus ini, kemungkinan untuk diintervensi itu sangat mungkin terjadi,” kata Bukhori. Menurutnya, ada banyak perusahaan milik sejumlah pejabat negara saat ini menjadi pengemplang pajak. Namun, sulit diusut karena ada kedekatan pemilik perusahaan dengan pemegang kekuasaan.
“Sebetulnya ini bukan sekadar dugaan. Ini mendekati fakta. Dan memang, di Ditjen Pajak itu sarangnya mafia kasus pajak,” katanya. Buchori menyebut PT Ancora yang memiliki hubungan sangat dekat dengan salah satu anggota KIB II saat ini. Ia berharap hasil investigasi kasus pajak di perusahaan tersebut bisa diusut secara tuntas.
Namun, anggota Komisi XI DPR Edison Betaubun (Fraksi Partai Golkar) berpendapat mengevaluasi kinerja Fuad Rahmany saat ini terlalu cepat sebab yang bersangkutan belum lama menjabat Dirjen Pajak. “Terlalu prematur memberi penilaian dia tak lakukan terobosan. Kita beri waktu yang cukup untuk selesaikan pekerjaannya,” kata Edison.
Tidak semua hasil kerja Ditjen Pajak diungkap ke publik, tambahnya, sebaliknya publik perlu bersabar agar yang bersangkutan bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak lain. “Kalau ada persoalan pajak, silakan itu diungkap,” ujarnya.
Anggota Panja Pajak Didi Irawadi Syamsuddin (Partai Demokrat) mengatakan sudah saatnya Dirjen Pajak mengambil langkah berani membenahi masalah pajak. Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat, katanya dari awal mengultimatum agar Ditjen Pajak tidak main-main dengan penanganan kasus pajak perusahaan milik anggota kabinet.
“Bagi kami, justru perusahaan-perusahaan besar yang terkena kasus pajak mestinya harus jadi sasaran utama untuk dibidik pertama kali oleh Ditjen Pajak. Kalau tidak ada gebrakan dan keberanian dari Dirjen Pajak, ya sia-sialah mendukungnya,” kata Didi.
Related Posts
