Singapura Surga Berbisnis, Indonesia Tertinggal Jauh

Sukanto Tanoto memiliki perusahaan bernama Royal Golden Eagle dengan bisnis utama di sektor

kehutanan dan jumlah kekayaan mencapai US$2,3 miliar. Di tanah air, pengusaha ini masuk dalam

daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Sejak 1997 Tanoto memilih untuk tinggal di Singapura.

Selain Tanoto, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia memilih bermarkas dan mencatatkan sahamnya di lantai bursa singapura, seperti Golden Agri Resources (Sinarmas Gorup), Indofood Agri Resources LTD, Consciencefood Holding Limited, dan Wilmar Internasional Ltd.

Consciencefood Holding Limited, yaitu perusahaan asal Indonesia dan bergerak di bidang  manufaktur dan penjualan mie instan. Perusahaan ini masuk dalam daftar Asia 200 Best Under A Billion versi  majalah ekonomi Forbes. Consciencefood memiliki pendapatan US$82 juta, laba bersih US$14 juta, dan kapitalisasi pasar US$ 54 juta.

Wilmar Internasional Ltd merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Bahkan perusahaan ini memiliki pabrik biodiesel terbesar di dunia yang berlokasi di Riau, Indonesia, dengan produk minyak goreng yang sudah dikenal luas dengan merek Sania. Pendiri Wilmar adalah Wilmar Sitorus, seorang warga negara Indonesia.

Berdasarkan, laporan Bank Dunia 2015, Singapura berada di peringkat nomor satu di dunia untuk kategori negara paling mudah melakukan bisnis. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 114  dengan nilai 59,15 persen.

Sementara menurut ranking Indeks of Economic Freedom 2015 dari lembaga riset dunia yang berbasis di Amerika Serikat, the Heritage Foundation, Indonesia kalah jauh dari Singapura berkaitan dengan kebebasan berbisnis, perdagangan, fiskal, investasi, korupsi, dan tenaga kerja imigran.

Singapura berada di peringkat kedua di dunia, setelah Hong Kong, dan peringkat kedua dari 42 negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kebebasan ekonomi dengan nilai rata-rata 89,4.

Sementara Indonesia hanya berada di peringkat ke-105 dunia dan peringkat ke-22 dari 42 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagai negara memiliki kebebasan ekonomi, dengan nilai rata-rata 58,1.

Singapura merupakan negara strategis dengan menawarkan pelayanan jasa dan sumber daya manusia terlatih, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Singapura juga negara terbaik di Asia Pasifik untuk lingkungan yang ramah bisnis, infrastruktur yang mendukung, memiliki jaringan teknologi tinggi, ramah terhadap tenaga kerja dan perusahaan asing.  Singapura pun berada di peringkat pertama untuk tingkat kepadatan perusahaan asing dan kelima di dunia untuk lokasi kantor pusat perusahaan.

Bagi investor, Singapura merupakan negara yang paling nyaman di dunia untuk melakukan bisnis. Singapura menyediakan berbagai kondisi nyaman untuk kewirausahaan. Singapura memiliki diversifikasi ekonomi dan diakui sebagai pusat keuangan global.

Singapura berkomitmen untuk menarik investasi asing, yang merupakan bagian dari strategi ekonomi nasional. Negeri Singa ini sangat welcome keahlian asing dan berpenghasilan tinggi ke Singapura. Menurut statistik resmi Singapura, dalam dua tahun terakhir, setiap tahun hak tinggal permanen asing di Singapura setidaknya lima orang.

Mantan Wakil Perdana Menteri Singapura dan Menteri Dalam Negeri Wong Kan Seng, diwawancara media massa Singapura, mengatakan, Singapura sangat welcome migrasi dari luar negeri, di satu sisi untuk menjaga kemakmuran ekonomi. Di sisi lain, mungkin lebih beragam masyarakat tujuan jangka panjang Singapura adalah untuk dapat berkembang menjadi tempat nyaman bagi enam juta orang di negara ini.

Laporan Bank Dunia yang dipublikasi pada 29 Oktober 2014, menyatakan ada beberapa perkembangan terhadap Indonesia terkait kegiatan bisnis. Dituliskan Indonesia membuat perizinan memulai bisnis lebih mudah dengan memungkinkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan surat persetujuan secara elektronik untuk akta pendirian.

Reformasi birokrasi terjadi di Surabaya dan Indonesia. Indonesia membuat tarif pajak lebih murah bagi perusahaan, dengan mengurangi biaya kontribusi asuransi kesehatan pekerja.

“Di Jakarta perusahaan listrik memberikan akses listrik lebih mudah dengan menghilangkan berbagai macam surat-surat bagi kontraktor listrik, meski ada kenaikan biaya dari uang jaminan untuk sambungan baru,” kata laporan Bank Dunia.

Meski begitu, Bank Dunia juga mencatat hal negatif dari infrastruktur nasional, yakni di Jakarta dan Surabaya. Disebutkan bahwa perdagangan lintas perbatasan di kedua kota tersebut menjadi lebih sulit karena tidak efisiennya infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Indonesia masih tertinggal jauh,” kata Bank Dunia.

Wilmar Internasional Ltd pernah menyatakan niatnya untuk melebarkan usahanya di Indonesia pada 2011. Perusahaan yang bermarkas di Singapura ini berniat memindahkan enam pabriknya dari Malaysia dan China ke Riau.

Namun, lagi-lagi infrastruktur menjadi kendala terbesar untuk pemindahan pabrik-pabrik tersebut. Ketika itu Wilmar meminta pemerintah Indonesia untuk bekerja sama memperbaiki jalan, membangun fasilitas pembangkit listrik, pelabuhan dan pipanisasi gas.

Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Prijo Handojo, ada beberapa hal yang membuat Singapura terlihat menarik daripada Indonesia untuk berusaha.

Prijo mengatakan bahwa pemerintah Singapura probisnis. Mereka memberikan fasilitas  bisnis dengan cara tak banyak memberikan perizinan usaha.

“Kalau di sini (Indonesia), pemerintah banyak izin, dipersulit. Mau buat usaha saja, izinnya sampai ratusan,” kata dia ketika dihubungi VIVA.co.id, di Jakarta, Senin 7 September 2015.

Untuk pajak, kata Prijo, perpajakan di Singapura lebih murah dan lebih mudah. Sementara di Indonesia, pengusaha yang mengurus pajak mengalami kesulitan. Bahkan, ada yang diperas.

“Singapura itu pemerintah diktator, tapi melayani rakyatnya, berbeda dengan Indonesia. Kalau di sini, pemerintahnya demokrasi, tapi memeras rakyatnya,” kata dia.

Prijo pun mengatakan ada satu hal yang mesti dicatat pemerintah agar suasana bisnis Indonesia lebih kondusif dan lebih menarik seperti Singapura. Setidaknya pemerintah Indonesia bisa membuat perizinan tak lagi rumit.

“Kalau melayani, jangan dipersulit. Kalau kalimat itu diterapkan oleh seluruh (instansi) pemerintah, baru beres. Itu saja ampuh sekali,” kata dia.

Infrastruktur dan perizinan usaha telah menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo pun berusaha menekan pemerintahannya untuk mempercepat masa bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok. Jajaran kementerian ekonomi pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk mempermudah investasi guna mendorong perekonomian nasional yang tengah melambat.

Di antaranya adalah deregulasi atau penyederhanaan aturan dan perizinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan pemerintah akan melakukan deregulasi aturan secara besar-besaran di sektor investasi dan sektor industri. Setidaknya, ada sekitar 160 peraturan pemerintah yang nantinya akan disederhanakan.

Darmin mengatakan, stimulus kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah ini telah mendekati babak akhir dan akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini.

Dia menjelaskan, penyerdehanaan aturan atau deregulasi tersebut dilakukan agar mempermudah investasi yang masuk ke dalam negeri.

“Ada deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi sektor industri, lalu perdagangan yang harus dikaji, ada yang diubah sebagian, ada yang total. Itu menyangkut 100 lebih peraturan, banyak sekali sekitar 160 peraturan,” katanya.

Darmin menyampaikan, pemerintah sibuk menggelar rapat koordinasi mengenai cara bagaimana membuat  industri Indonesia dapat bangkit, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Semua aturan yang dianggap sulit akan diubah atau dihapuskan.

“Ini terkait dengan banyak kementerian, termasuk perdagangan, dan kesehatan. Semua,” katanya.

Hal ini perlu dilakukan, sebab kata Darmin, industri merupakan bekal pertaruhan untuk dapat menghadapi persaingan secara global.

“Kalau industri kita tidak bisa berkembang dan bersaing maka kita tidak punya basis untuk berkembang dengan baik,” ucapnya.( V V / IM )