SIKAP Presiden Jokowi Soal Konfli Natuna Akhirnya Keluar seusai Pernyataan Para Menteri Berbeda-beda

Presiden Jokowi akhirnya memberi arahan dan sikap terkait pernyataan para menteri yang berbeda-beda terkait konflik dengan China di perairan Natuna.

Sikap Presiden Jokowi soal konflik Natuna akhirnya keluar juga.

Sikap Presiden Jokowi soal konflik Natuna ini muncul setelah sejumlah menterinya menangani beragam terkait masuknya kapal nelayan dan kapal pengawal China ke perairan di Natuna Utara, Kepuluan Riau, itu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke perairan Natuna (Laut China Selatan) yang berada di Provinsi Kepri.

Sikap Jokowi soal konflik dengan China itu sekaligus menjadi sikap resmi pemerintah Indonesia.

Tidak ada Tawar Menawar

Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah ini, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

“Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Hadir seluruh menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

Meski membahas RPJMN, namun dalam sambutannya Jokowi turut menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.

Ini adalah pertama kalinya Jokowi bicara langsung soal Natuna setelah peristiwa penerobosan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) mencuat.

Komentar Para Menteri Terkait Kasus Natuna

Sebelumnya pemerintah RI memang sudah bicara soal masalah ini lewat sejumlah menteri.

Namun, ada anggapan sejumlah menteri Jokowi tak satu suara dalam menanggapi persoalan ini.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tetap mengapresiasi pernyataan yang sudah disampaikan jajarannya itu.

Tanpa merinci lebih jauh, Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Jokowi.

Sikap Menlu Soal Natuna

Sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Retno menjelaskan, ZEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Oleh karenanya, Retno meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

“Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982,” kata Retno.

Sikap Menkopolhukam Soal Natuna

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.

“Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman memastikan Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Santai Meski pernyataan tegas sudah disampaikan sejumlah menteri dan pejabat, namun ada juga sejumlah menteri lain yang memilih berkomentar santai atas masalah penerobosan di Natuna ini.

Sikap Luhut dan Prabowo Soal Natuna

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.

Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),” ujar Luhut.

Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai.

“Kita cool saja, kita santai,” ucap Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang merupakan rekan separtai Prabowo Subianto, juga meminta pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi atas masalah ini.

“Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya,” kata Edhy.

Tes Pejabat Baru

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju soal batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

“Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi terkait klaim China di Natuna Utara,” ucap Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menolak Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Bahkan kala itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

“Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara,” kata Hikmahanto.( Trb / IM )