Sejumlah anggota DPRD Jakarta meminta Ahok Center diaudit. Alasannya, Ahok Center terafiliasi secara pribadi dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Itu rawan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Syarif, pimpinan Komisi A DPRD kepada Tempo, Senin 9 Maret 2015.
Menurut Syarif, Ahok merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang mengambil keputusan. Sementara itu, kata dia, Ahok Center adalah sebuah lembaga non pemerintah yang mewadahi Corporate Social Responsibility para pengembang. “Ini rawan konflik kepentingan,” kata dia.
Desakan serupa diserukan oleh Mohammad Sanusi, pimpinan Komisi D DRPD DKI Jakarta. “Tak ada makan siang yang gratis, ingat itu loh,” kata dia skeptis.
Menurut Sanusi, aneh jika tidak ada kompromi-kompromi di balik kesepakatan antara pengembang dengan Ahok sebagai gubernur dalam membangun waduk Ria-Rio, waduk Pluit dan rumah susun Marunda.
Syarif menyerukan tak hanya Ahok Center yang diaudit. “Seluruh lembaga yang dia bentuk setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur harus diaudit,” kata dia. Demi transparansi publik, kata dia, seoang pejabat negara seharusnya tak menghalangi proses pengauditan lembaga yang ia bentuk setelah mendapatkan jabatan tersebut.
Syarif menduga ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Ahok Center karena sarat kepentingan.
Sementara itu, Sanusi menduga Ahok Center merugikan sebab dana CSR berpotensi masuk sebagai pendapatan asli daerah. “Jika dia masuk PAD kan bisa diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan, jadi jelas,” kata dia.
Related Posts
DPRD-DKI Kurang Kerjaan rupanya yah ? yang diurus hanya urusan seperti anak kecil saling ribut satu sama lain, mana kerjaan untuk Kepentingan Rakyatnya ??? kagak kelihatan tuh hasilnya, sejak dibentuk cuma ngurusin Pertengkaran yang gak keruan sama sekali, jadi hasil kerja DPRD itu NOL BESAR !!! dibayar upah gaji oleh Rakyat hanya untuk sibuk diri soal Pertengkanan Sentimen melulu, benar-benar DPRD ini gak ada Gunanya utuk Rakyat dan Negara