Seberapa Serius Teror Terhadap Jokowi?

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Pertahanan dan Luar Negeri memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman, guna melakukan koordinasi menjelang Pemilu 2014. Dengan deteksi dini dan pencegahan yang dilakukan BIN, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Kejadian penyadapan terhadap sejumlah politisi juga menjadi pokok bahasan utama. Karena itu, BIN diminta mengkoordinir seluruh penyelenggara intelijen terkait dengan keamanan negara khususnya pada tahun politik.

“Ini penting karena tahun politik, pemerintah bertanggungjawab atas suksesnya pemilu, salah satunya intelijen, deteksi dini, karena ancaman teror tokoh-tokoh politik sudah mulai terjadi,” kata Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta.

Tidak hanya menjaga keberlangsungan pemilu, BIN juga diminta untuk menjaga netralitasnya. Langkah pencegahan diharap menjadi pilihan bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pemilu.

Dalam laporannya kepada DPR, Senin 24 Februari 2014, Kepala BIN, Marciano memastikan keamanan negara saat ini masih dapat dikendalikan dan sangat kondusif. Namun, Marciano mengimbau agar semua pihak yang akan berkompetisi di Pemilu 2014 untuk menjaga diri dan komunitasnya. Mereka juga harus membatasi peredaran informasi yang sifatnya rahasia.

“Dengan semua berupaya melakukan pembatasan-pembatasan informasi yang tidak perlu, saya rasa penyadapan-penyadapan itu tidak akan berjalan,” katanya.

Terkait dengan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan teror terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Marciano Norman meyakinkan, institusinya tidak melakukan penyadapan.

“Yang pasti tidak dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Itu bisa saya pastikan bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, apalagi terhadap beliau (Megawati) yang juga mantan pejabat yang kami hormati,” ujar Marciano.

Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengungkap temuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur Jakarta Joko Widodo. Sebagai kader PDIP yang saat ini menjadi tokoh terpopuler dalam pencalonan Presiden 2014, penyadapan dianggap sebagai teror yang merasahkan.

Setelah membuka aksi penyadapan terhadap Jokowi, PDIP melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Puan Maharani, mengungkap teror lain terhadap kader potensial mereka. Menurut Puan, ban mobil Jokowi pernah dirobek-robek dan kapal yang hendak ditumpangi mantan wali kota Solo itu meledak.

Puan membatah keras, sejumlah aksi teror terhadap Jokowi yang baru diungkap belakangan ini untuk menaikan populeritasnya dan menutupi kritik terhadap gubernur DKI Jakarta soal pengadaan bus TransJakarta yang bermasalah, banjir, dan macet.

Tiga alat sadap sebelumnya ditemukan di rumah dinas Joko Widodo di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir tahun 2012 (sebelumnya, Jokowi menyebut alat sadap itu ditemukan pada Desember 2013). Dari investigasi yang telah dilakukan, PDIP telah mengetahui siapa pelakunya. Tapi mereka tak mau melaporkan masalah ini karena akan sulit dibuktikan di pengadilan.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menjelaskan alat sadap di rumah dinas Jokowi ditemukan saat sedang dilakukan pembersihan dan renovasi. Rumah dinas itu semula dipakai Fauzi Bowo.

“Kami langsung mengupayakan penyesatan (alat sadap),” kata Tubagus di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 Februari 2014.

Politisi PDIP itu melanjutkan, setelah tiga alat sadap ditemukan, tim ahli PDIP langsung dilibatkan untuk penanganinya. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengacak lokasi tempat alat sadap itu. Alat sadap yang ditemukan di ruang makan, ruang tamu, dan kamar tidur kemudian dipindah ke lokasi lain yang dianggap tak membahayakan.

“Lalu, Desember (2012) kami off-kan semua (alat sadap) karena penyadap sudah diam, mungkin karena hanya mendengar pembicaraan soal makanan, minuman, dan suara air,” ujar Tubagus.

Dengan tim ahli itu, PDIP dapat membaca, menangkap, dan mengetahui semua gerak-gerik intelijen. Diketahui juga, alat sadap itu dapat merekam suara dan gambar.

Menurut Tubagus, penyadapan dapat dilakukan dengan tiga hal, yakni melalui udara bebas, melalui rekaman, dan melalui penguatan sinyal. Penyadapan melalui udara bebas dilakukan dengan mencegat dan merekam saluran telepon target yang akan disadap.

Penyadapan dengan teknik penguatan dapat mendengar dan merekam pembicaraan seseorang, tetapi dengan jarak yang terbatas. Jarak maksimalnya hanya sekitar 300 meter.

“Bisa juga pakai alat yang hidup terus. Bisa merekam setiap gerakan, suara dan gambar. Nah, yang dipakai di rumah Jokowi yang terakhir ini,” kata dia.

Dijelaskan Tubagus, alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi dapat terus beroperasi dan bertahan lebih dari satu bulan. Semua gerakan dan suara direkam melalui transmitter.

Jokowi Tak Mau Ingat Soal Teror

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membenarkan, selain rumah dinasnya disadap, dia juga pernah diteror orang tidak dikenal. Itu terjadi pada tahun lalu. Tapi lagi-lagi Jokowi tak mau menyebutkan kapan tepatnya teror itu.

“Tapi sudah lah, kan itu sudah lama kejadiannya,” kata Jokowi usai meninjau perbaikan gorong-gorong di Jalan S Parman, Jakarta Barat.

Jokowi menjelaskan, teror yang diterimanya adalah ketika akan berangkat ke Kepulauan Seribu. Sebelum berangkat, tiba-tiba kapal yang akan ditumpanginya meledak. Meski demikian, dia mengaku tidak mencari siapa pelakunya. Dan sampai ini juga tidak diketahui siapa orang yang bertanggungjawab dalam insiden tersebut.

Di membenarkan, selain kapalnya meledak, ban mobilnya sempat ada yang merobek-robek. Tapi, lagi-lagi Jokowi tidak menyebutkan kapan dan di mana kejadian itu. Yang bisa dia pastikan, insiden itu terjadi tahun lalu.

“Saya sekarang sedang mengurus banjir, genangan, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar,” katanya.

Kepala Seksi Prasarana dan Angkutan Laut Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kamaru Zaman justru membantah ada kapal cepat milik Dishub yang akan digunakan Jokowi ke Kepulauan Seribu meledak sebelum ditumpangi.

Menurut Kamaru, tidak benar jika ada sabotase yang menyebabkan kapal cepat meledak sebelum digunakan Jokowi pada tahun lalu. Ia mengatakan, kapal patroli milik Dinas Perhubungan itu terbakar akibat hubungan pendek arus listrik.

“Kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi dengan berita acara kebakaran. Tidak benar kalau ada sabotase,” kata Kamaru Zaman saat dihubungi VIVAnews.

Kamaru menambahkan, insiden itu terjadi pada 22 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB. Ketika itu kapal patroli Very Important Person (VIP) 2 tersebut baru saja diisi bahan bakar di sebelah barat Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara.

Namun, saat sedang dibersihkan, terjadi hubungan arus pendek pada aki kapal, dan api pun langsung membesar. Kata dia, kapal sedang dipersiapkan untuk digunakan Jokowi keesokan harinya untuk perjalanan ke Kepulauan Seribu.

Menurut Kamaru, kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk penghapusan aset dengan surat ke BPKD  No 2223/-1.811 tanggal  30 April 2013 Hal Penghapusan Asset Kapal Patroli Hiu II.

“Kapal hangus setengahnya. Karena kapal itu kan dibuatnya dari fiber. Kami juga sudah laporkan soal penghilangan aset. Karena kapalnya tidak bisa digunakan lagi,” katanya.

Karena kapal yang akan ditumpangi Jokowi meledak, esok harinya dia berangkat naik kapal lain milik Dishub. Saat kejadian, Kamaru mengaku tidak ada di lokasi kejadian. Malam itu dia mengantarkan makanan untuk anak buah kapal (ABK) dan menyiapkan buah dan minuman untuk keperluan perbekalan di kapal.

“Karena itu kan sudah SOP-nya, kalau Pak Gubernur jalan harus ada buah dengan air minum,” katanya

BIN Dalami Penyadapan Melalaui Telepon

Badan Intelijen Negara (BIN) sedang mendalami kasus penyadapan komunikasi lewat telepon seluler oleh NSA dan Direktorat Intelijen Australia. Operator Indosat dan Telkomsel sedang dalam pengamatan BIN.

Pengamatan dua operator terus didalami dengan seluruh komunitas intelijen lainnya. BIN berharap dalam waktu dekat ini akan ada hasil baik yang diperoleh.

Meski belum mendapat hasil dari investigasi itu, BIN mengharapkan agar Indosat dan Telkomsel berpihak pada kepentingan Indonesia.

“Kita belum mendapatkan hasilnya, belum bisa diumumkan. Tentu kita mengharapkan keberpihakan Indosat dan Telkomsel itu terhadap NKRI menjadi prioritas,” kata Kepala BIN Marciano Norman.

Menurut Marciano, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar Indonesia tidak mudah disadap oleh negara lain. Pertama, menata kembali masalah sistem komunikasi dan ketahanan di Indonesia dengan peralatan yang dimiliki.

Pemerintah diharapkan selalu menggunakan alat teknologi yang tidak ketinggalan zaman guna menjaga pengamanan terhadap informasi-informasi yang berharga.

Kedua, meningkatkan koordinasi dengan seluruh komunitas intelijen agar Indonesia tidak mudah disadap oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Ketiga, mengurangi ketergantungan sistem komunikasi pada pihak luar. Begitu besar saham-saham asing di dalam operator-operator telekomunikasi Indonesia sangat rentan disusupi pihak-pihak yang punya kepentingan untuk mencari informasi.

Kepemilikan Indonesia dalam bidang telekomunikasi menjadi hal yang penting. Bila tidak, permasalahan yang sama akan terus dihadapi secara berulang-ulang.