Koordinator Jokowi Advance Social Media Volunteer, Kartika Djoemadi, menyatakan kecewa dengan postur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, susunan kabinet itu dinilai tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK pada pemilihan umum lalu.
“Jokowi pernah mengatakan bahwa kabinetnya akan ramping. Namun kenyataannya tidak juga,” kata Kartika ketika dihubungiTempo, Senin, 27 Oktober 2014. Jokowi sempat mengatakan kabinetnya hanya 27 pos kementerian. Namun kini menjadi 34 pos kementerian.
Relawan, kata Kartika, juga kecewa dengan tidak adanya kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Padahal, saat debat kandidat presiden, Jokowi ingin mengembangkan ekonomi kreatif. “Waktu debat Jokowi sangat peduli, tapi sekarang tidak konkret,” ujar Kartika.
Pada debat calon presiden tahap kedua di Hotel Melia, Ahad, 15 Juni 2014, Jokowi mengatakan kondisi ekonomi kreatif masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu mengambil contoh bidang musik, seni, video, desain, dan animasi.
Bahkan ide Jokowi diapresiasi saingannya saat itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, ekonomi kreatif Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Prabowo percaya Indonesia memiliki potensi besar pada ekonomi kreatif.
Related Posts
nah, yang dulu dukung si Joko sekarang malah jadi orang2 yang penyerang nih… becik ketitik olo ketoro
relawan atau Kartika Djoenedi sekalipun tidak perlu kecewa deh, mengapa harus kecewa segala ??? semua janji dalam suatu Pilpres pasti ada melesetnya, tidak mungkin tepat 100%, memangnya Sempurna ?? apa yang paling Sempurna di Dunia ini ??? apakah Kartika Djoemaedi sanggup bila menjadi Presiden ?? apa kemampuannya ??? paling juga Kemampuan Main Kritik doang !!! kalau dulu jadi Pendukung Jokowi sekarang menjadi Pengkritik Jokowi, itu namanya Kartika menjadi Bunglon !!! berubah warna setiap saat
Kritik yang meleset.
Kata “ramping” jangan hanya diartikan dengan pengurangan jumlah menteri, tapi lihat juga aspek lainnya seperti produktivitas anggaran dan alokasi resources terhadap pokok masalah yang dihadapi. Masalah mental masyarakat yang telah diracuni dengan budaya korupsi memerlukan perhatian yang lebih besar pada pendidikan dasarnya dengan diintensifkan lagi pendidikan budi pekerti. Sehingga kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua.
Mengenai pengembangan ekonomi kreatif, tidak perlu ada kementerian apabila ingin memperhatikan perkembangan sektor ini. Cukup dengan memberikan dukungan seperti sarana promosi, kemudahan kredit, dan kebijaksanaan pemerintah lainnya. Jadi mengatakan kecewa saat ini karena tidak ada kepedulian terhadap ekonomi kreatif adalah sangat prematur.