Selain kemungkinan akan maraknya gugatan mengiringi selesainya rekapitulasi hasil Pileg oleh Komisi Pemilihan umum (KPU), aneka pelanggaran menjadikan kredibilitas Pileg 2014 tergerus. Politik uang menjadi sorotan terbanyak di media massa.
Penelusuran media sepanjang dua bulan terakhir menemukan sedikitnya 14.556 pemberitaan terkait pengamanan pemilu legislatif (Pileg). Dari data tersebut, ada 3.318 atau 23% berita memuat soal pelanggaran pemilu. Bentuk pelanggaran yang peling banyak mendapat sorotan media adalah politik uang (1.716 ekspos), penggelembungan suara (593 ekspos), pemilu ulang atau pencoblosan ulang (393 ekspos), pelanggaran kode etik (315 ekspos), serta penghitungan ulang (301 ekspos).
Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kasus politik uang mendominasi pelanggaran pileg. “Temuan data itu berasal dari teropong pemberitaan pengamanan pemilu yang ditelusuri Indonesia Indicator, ” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, Ahad (11/5). I2 adalah lembaga riset berbasis piranti lunak Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia melalui pemberitaan (media mapping).
Menurut Rustika, penelusuran media itu dilakukan secara real time, 24 x 7 x 365, dengan cakupan 292 media online nasional dan daerah dalam kurun waktu 16 Maret – 7 Mei 2014 pukul 22.00 wib. Metode pengumpulan dilakukan oleh perangkat lunakcrawler (robot) secara otomatis dengan analisis berbasis AI, semantik, dan text mining.
Rustika mengatakan, berdasar data divisi Humas Mabes Polri, tidak semua provinsi di Indonesia melaporkan adanya politik uang.Kasus politik uang yang masuk terbanyak datang dari Sulawesi Tengah (10 kasus), Bengkulu (8), NTT (7), Gorontalo (6), JawaTengah (5), Sulsel (5), Sultra (4 kasus), Jatim (4), Sulut (3), Maluku (3), dan Bali (2). Sementara Maluku Utara, Papua, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Banten, DIY rata-rata masuk satu kasus.
Meski Pileg berlangsung aman, dengan catatan tersebut Rustika mengatakan, penyelenggara Pilpres Juli mendatang patut mempertimbangkan soal pelanggaran pemilu, terutama politik uang. “Jelas, perhatian yang lebih fokus pada kemungkinan adanya politik uang akan membuat Pilpres mendatang lebih kredibel,” kata Rustika.
Related Posts
