KPK perlu membuat terobosan baru dalam penyusunan programnya.
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan soal anggaran instansi KPK, PPATK, dan Komnas HAM terkait program kerja yang telah mereka tetapkan. Pertanyaan ini dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan di Senayan, Selasa 9 Juni 2015.
Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw, menilai bahwa KPK perlu membuat terobosan baru dalam penyusunan programnya.
“Dari tahun-tahun, melihat matrix yang disampaikan dalam penyusunan program kegiatan dan output KPK, sepertinya begitu-begitu saja. Apakah ada terobosan kegiatan baru agar bisa meningkatkan penyidikan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Selain itu, Wenny juga menggarisbawahi anggaran KPK dengan mitra kerjanya. “Di setiap program, kami melihat ada anggaran yang dikhusukan kepada 111 mitra strategis. Kami minta penjelasan siapa-siapa yang dimaksud ini. Apakah mitra strategis ini adalah LSM-LSM yang datang ke KPK apabila ada persoalan yang timbul di KPK. Ini suara-suara sumbang yang perlu diklarifikasi,” ujar Wenny.
Sementara itu, Anggota Komisi III lain, Ichsan Soelistio, juga memepertanyakan soal anggaran yang menyangkut KPK dengan mitra strategisnya.
“Beberapa waktu yang, ada beberapa mitra strategis yang dibiayai oleh KPK. Dalam laporan anda, ada 35 organisasi masyarakat madani yang melaksanakan program pembangunan integritas nasional. Siapa saja organisasi madani yang menerima pembiayaan ini, karena ini cukup besar anggaranya, sekitar Rp20 miliar.
Dari beberapa program kerja KPK, salah satu program yang diberi penekanan adalah pentingnya program pencegahan tindak korupsi, dibandingkan penindakannya.
“Membaca pelaksanaan anggaran di halaman tiga, menurut saya realisasi pencegahan sengat sedikit dibandingkan penindakan. Padalah pencegahan itu lebih utama, tetapi dari realisasi anggaran pencegahan sedikit sekali. KPK yang dikehendaki itu bukan penindakan, tapi pencegahan, yaitu lebih mencoba untuk menghindari orang melakukan tindak korupsi,” ujar Ahmad Zacky. (VV / IM )
Related Posts
