Penanganan Lumpur Lapindo Harus Dipercepat + Boediono Kunjungi Kolam Lumpur Lapindo


Komisi V DPR RI Abdul Hakim menyatakan, penanganan luapan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus dipercepat.

Dia menyatakan, kelambanan penetapan status siaga tanggul penahan lumpur menunjukan ketidakmampuan BPLS menangani luapan lumpur.

“Dalam renstra BPLS tahun 2010-2014, salah satu indikator kinerja BPLS adalah terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dan cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya,” kata Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (22/9).

Fakta di lapangan, ujarnya, luapan lumpur tidak tertangani dengan baik sehingga mengancam keselamatan warga di sekitar tanggul. Ini adalah kelalaian dari BPLS dalam melaksanakan tugasnya.

Penumpukan endapan lumpur hingga menyamai tinggi tanggul penahan terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan yang dimiliki BPLS tidak optimal dalam mengalirkan lumpur bahkan lebih sering rusak.

Karena itu, Hakim mendesak BPLS untuk bekerja lebih serius dalam menangani luapan lumpur Lapindo, termasuk mengantisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya serta membenahi infrastruktur untuk kelancaran arus transportasi.

“Tahun 2011, anggaran untuk BPLS mencapai Rp1,286 triliun termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak sosial, perbaikan infrastruktur dan penanganan luapan lumpur. Jadi, tidak ada alasan kekurangan anggaran sehingga lumpur tidak bisa dialirkan. Anggaran yang ada kan sudah disepakati bersama. Dan ini luapan lumpur itu sudah lima tahun, seharusnya sudah bisa diantisipasi agar tidak menumpuk,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini juga mengingatkan BPLS dan pihak terkait untuk mengantisipasi kemungkinan jebolnya tanggul penahan lumpur.

Menurut dia, langkah antisipasi khususnya mengosongkan kawasan yang rawan terkena luapan lumpur jika tanggul jebol harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

“Kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Karena itu perlu ada langkah antisipatif dari BPLS, pemda dan kepolisian. Jangan sampai terjadi seperti musibah jebolnya Situ Gintung yang menelan banyak korban jiwa,” katanya

 

Boediono Kunjungi Kolam Lumpur Lapindo

Wakil Presiden Boediono (berkemaja putih) saat melihat kondisi kolam lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (22/9/2011).

Kunjungan itu untuk melihat secara langsung kondisi terakhir kolam lumpur Lapindo, yang kini tanggulnya berstatus siaga akibat volume lumpur telah melebihi kapasitas daya tampung. Untuk mencegah jebol, tanggul ditinggikan satu meter sepanjang 800 meter.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *