Ankara,
Kepala staf militer Turki dan seluruh komando militernya mundur akibat perselisihan dengan pemerintah soal promosi bagi para jenderal yang ditahan karena yang diduga komplotan anti-pemerintah, menurut laporan media, Jumat (29/7).
Jenderal Isik Kosaner mundur setelah beberapa pertemuan dalam beberapa hari belakangan ini dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, sebelum pertemuan pada awal Agustus dari komando tinggi militer yang akan memutuskan mengenai promosi bagi para perwira senior negara itu.
Seperti halnya Kosaner, komandan angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut juga mundur, NTVdan CNN Turki melaporkan, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Turki, negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pemerintah Turki sekarang ini menahan 43 perwira, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap yang diduga komplotan untuk menjatuhkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), cabang moderat dari gerakan Islam yang dilarang, yang kini berkuasa di negara itu.
Beberapa dari para perwira senior yang ditahan itu telah pensiun.
Tapi beberapa pejabat senior dalam militer telah berupaya agar para perwira yang masih berdinas dipromosikan, meskipun mereka dalam tahanan.
Pemerintah bersikeras bahwa mereka akan dipaksa untuk pensiun.
Sekarang sejumlah anggota komando tinggi yang mundur Jumat mendapati diri mereka diminta untuk pensiun dini, kantor berita Anatolia melaporkan.
Pengunduran diri massal yang dramatis itu memiliki gaung khusus di Turki, yang kudeta militernya yang acap kali terjadi diikuti periode represi pada 1960, 1971 dan 1980.
Pada 1967, kampanye yang dipimpin militer, yang sejak awal menganggap diri mereka sebagai pengawal sekularisme Turki, telah mamaksa pengunduran diri pemerintah yang dipimpin partai Islam pertama di negara sekutu Amerika Serikat itu.
Partai berakar Islam AKP yang kini memerintah Turki, negara sekuler yang sebagian besar penduduknya Muslim, telah berkuasa sejak 2002.
Turki Tunjuk Kepala Angkatan Darat Baru
Pemerintah Turki telah menunjuk kepala staf angkatan darat yang baru, beberapa jam setelah pengunduran diri panglima militer dan para kepala stafnya.
Jenderal Necdet Ozel ditunjuk sebagai kepala staf angkatan darat yang baru, dan segera dilantik dalam waktu dekat
Pengunduran diri ini dilaporkan terkait dakwaan peradilan yang mendakwa 22 tersangka, termasuk beberapa perwira militer, karena dianggap berkampanye melalui internet untuk melemahkan pemerintahan sipil.
Peristiwa ini membuat hubungan militer Turki yang sekuler dengan pemerintahan sipil yang dipimpin Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan, yang berlatar Islam, makin memanas.
Dalam pernyataan resminya, juru bicara Kantor Perdana Menteri Erdogan menyatakan, pihak militer akan terus berupaya melaksanakn tugasnya demi persatuan Turki.
Sebelumnya, beberapa laporan media Turki menyebutkan, para jenderal itu sudah diminta segera pensiun setelah mundur dari jabatannya, namun tidak disebutkan sumber beritanya.
Sedangkan kantor berita Anatolita menyebutkan Jenderal Kosanier mengundurkan diri karena merasa hal itu diperlukan.
Dewan Militer -yang memutuskan promosi para perwira tinggi- rencananya baru akan melakukan pertemuan pekan depan.
Panglima tertinggi militer Turki, Jenderal Isik Kosaner, mengundurkan diri setelah belakangan bertemu dengan Tayyip Erdogan.
Jenderal Kosaner
Jenderal Kosaner baru ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Turki belum sampai setahun.
Militer pada saat itu mengusulkan Jendera Hasan Igsiz sebagai panglima, namun ditolak oleh pemerintah karena namanya dikaitkan dalam komplotan yang ingin menjatuhkan pemerintah pada tahun 2003.
Upaya itu disebut-sebut digalang di markas militer di Istanbul dan berlangsung tak lama setelah Partai AK pimpinan Recep Tayyip Erdogan berkuasa.
Mereka dilaporkan merencanakan pemboman masjid-masjid dan memprovokasi ketegangan dengan Yunani demi menciptakan kekacauan politik sehingga pihak militer bisa mengambil-alih kekuasaan.
Sebanyak 17 jenderal dan laksamana sudah ditahan bersama dengan 200 perwira militer lain dengan dakwaan berupaya menjatuhkan pemerintah.
Militer menegaskan bahwa hal tersebut lebih merupakan perencanaan yang didasarkan pada skenario kerusuhan politik.
Para pengkritik pemerintah mengatakan upaya pengadilan atas para perwira militer itu merupakan upaya untuk membungkam kelompok sekuler namun pemerintah membantah dan menegaskan upayanya untuk meningkatkan demokrasi.
Related Posts
