Pemilu 2024: Pemilih muda, dinamika politik penuh kejutan, dan polarisasi – Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.

Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Pengamat politik mengestimasi tiga koalisi besar akan terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.

Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z — kelompok demografis yang secara luas dianggap apatis secara politik — terlibat dalam pemilu.

Kajian ini memperkirakan generasi muda Indonesia cenderung apatis terhadap perkembangan politik dan tidak se-nasionalis generasi sebelumnya. Pemilih muda juga tidak bisa dengan mudah didorong oleh preferensi keluarga mereka terhadap kandidat tertentu.

Karena jumlah pemilih muda sangat besar, partai politik dan kandidat potensial mulai menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pemilih muda ini erat hubungannya dengan media sosial, yang menjadi salah satu sarana distribusi informasi mengenai pemilu hingga kampanye.

“Namun belum ada mitigasi risiko-risiko di media sosial, seperti disinformasi dan transparansi sehingga dibutuhkan penanganan terkait penangkalan disinformasi,” kata Khoirunnisa.

Sebelum mendatangi tempat pemilihan suara, pastikan bahwa identitas Anda terdaftar sebagai pemilih.

Caranya, siapkan Nomor Induk Kependudukan, lalu masuk ke situs KPU, masukkan nomor NIK dalam kolom, dan status Anda akan nampak di dalamnya termasuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jika Anda belum terdaftar, maka bisa menghubungi kantor KPU terdekat untuk pendaftaran.

Pemilih pemula, demikian halnya pemilih lama, diimbau untuk menjadi pemilih yang cerdas oleh KPU dan Bawaslu.

Beberapa hal yang perlu dipahami pemilih —terutama pemilih pemula— menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Apa yang terjadi jelang Pemilu 2024?

Masyarakat cemas polarisasi politik terjadi lagi dalam Pemilu 2024. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas rentan mewarnainya.

“Berdasarkan hasil sigi Kompas, 56 persen masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi akibat pemilu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (08/08), sebagaimana dikutip dari Kompas.

Ini sama seperti pemilu sebelumnya, ketika polarisasi sampai di lingkup keluarga. Salah satunya karena isu identitas yang dimainkan dalam kampanye politik.

“Sampai ada teman saya sendiri diturunkan di jalan oleh pengemudi taksi online karena teman saya berbeda pilihan capres, muslim, dan tidak berhijab!” kata Nursyamsiah, warga yang diwawancarai BBC News Indonesia, 2019 silam.

Pada pemilu 2019, tingkat perceraian suami-istri karena dugaan dipicu beda pilihan politik juga tinggi. Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi, terlebih lagi capres-cawapres pada pemilu kala itu hanya dua pilihan, kata Anggota Komnas Perempuan, Nina Nurmila.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) khawatir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan dengan izin pihak sekolah berpotensi mengubah sekolah menjadi “ajang kampanye” yang menargetkan para pemilih pemula.

“Pemilih muda yang ada di sekolah SMA atau SMK itu menjadi target mereka. Tentu saja sekolah ini nanti lama-kelamaan akan menjadi ajang. Ajang untuk kegiatan kampanye elektoral itu yang bisa membahayakan,” kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo kepada BBC News Indonesia.

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko, salah satu pendukung Jokowi terang-terangan merapat ke Prabowo.

Dukungan ini terjadi di tengah spekulasi Presiden Jokowi lebih condong mendukung ketua Partai Gerindra itu pada Pilpres 2024 daripada capres pilihan partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, beberapa mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap Budiman yang mendukung Prabowo.

Mereka menyebut Budiman telah mengkhianati perjuangan PRD dan para aktivis reformis lain dalam mencari keadilan terhadap para korban yang hilang menjelang 1998, di mana Prabowo dituding sebagai aktor di balik penculikan itu.

Pegiat anti-korupsi hingga peneliti pemilu mengkritik langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta Pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut penundaan itu menunjukkan “proses politik menegasikan penegakan hukum”..

Transparency International Indonesia (TII) menilai, keputusan Jaksa Agung berpotensi melanggar UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan juga berimplikasi pada akselerasi kenaikan risiko korupsi.

Bagaimana dengan pemilu legislatif?

Dalam keterangannya yang dirilis Sabtu (19/08), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapkan 9.919 daftar calon sementara (DCS) anggota DPR. Jumlah tersebut dihimpun dari 18 partai politik.

Mayoritas partai politik memenuhi jatah hingga 580 kursi. Namun masih ada yang tidak sampai kuota tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah menambah jumlah kursi DPR dari 575 menjadi 580, setelah terbentuknya empat provinsi baru di Papua. Keempat provinsi baru itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Pada Juni silam, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri mereka Kawal Pemilu Bersih menyiapkan gugatan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan KPU yang mengatur syarat calon legislator dan calon senator – yang pernah dipenjara karena korupsi.

Menurut koalisi terdapat pasal-pasal yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bekas narapidana korupsi menjadi peserta pemilu, meskipun belum melewati masa jeda lima tahun.

Lembaga antikorupsi ICW menyebut aturan ini sebagai langkah “kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu 2024“.

Di sisi lain, KPU mengatakan aturan tersebut sudah melewati mekanisme uji publik, dan mempersilakan warga untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Jokowi, kingmaker baru?

Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar—menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan.

“Jokowi posisinya ingin jadi kingmaker… Dalam dinamika, dia yang memainkan bidak catur koalisi-koalisi yang ada, khususnya di partai-partai pemeirntah,” kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada BBC News Indonesia.

“Kita lihat, Jokowi main dua kaki ke PDIP atau ke Prabowo, di situ letak kunci dari permainan politik Pilpres 2024 nanti,” tegas Ujang.

Dukungan Jokowi memang diperebutkan oleh capres yang berkontestasi dalam pemilu mendatang sebabs dukungan Jokowi dianggap bisa “meningkatkan elektabilitas seseorang sebanyak 5-7%”.

Hal ini, sedikit banyak memicu kerenggangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, yang membuatnya mengingatkan kepada semua kadernya agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah partai.

Megawati menegaskan partainya tak segan-segan meminta kadernya untuk mundur atau menjatuhkan sanksi pemecatan jika “membelot” dengan mendukung bakal calon presiden selain Ganjar Pranowo.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, melihat Jokowi lebih cenderung memberi dukungan ke Ganjar, hal ini terlihat dari kehadirannya saat gubernur Jawa Tengah itu resmi diusung PDI Perjuangan.

“Dia ingin meninggalkan legacy (warisan), apa yang sudah dilakukan. Legacy juga bisa dipelihara. Itu kalau presiden selanjutnya sudah menyetujui apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi, yang sejauh ini menjadi trademark-nya adalah infrastruktur dan IKN misalnya,” ujarnya.