Pemerintah dinilai gagal meyakinkan orang Papua bahwa mereka adalah bagian utuh dari NKRI. Hal ini tampak dari gejala, Indonesia seolah-olah tidak butuh orang Papua, tapi hanya
Pemerhati masalah Papua yang juga pengacara Jhonson Panjaitan (tengah), Paskalis Kossay (kedua dari kiri) dan Sekretaris Eksekutif JPIC OFM Valens Dulmin pada diskusi Mendengarkan Papua di Jakarta, Kamis (8/12). (Foto: Istimewa)
butuh kekayaan di Papua. Berbagai masalah di Papua pun berlarut-larut karena tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mencari solusi. Bahkan Pemerintah dinilai memiliki agenda agar Papua tetap terebelakang.
Demikian benang merah dialog bertajuk ”Mendengarkan Papua” yang berlangsung di Kantor Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM), Galur-Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis, (8/12 malam.
Pembicara pada dialog yag dibuat dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember tersebut adalah Pemerhati Masalah Papua Jhonson Panjaitan, Anggota Komisi I DPR RI Paskalis Kossay, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta Siprianus Bunai, Direktur JPIC-OFM Peter C Aman, dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Eddy Kristianto, dengan moderator Sekertaris Eksekutif JPIC-OFM, Valens Dulmin.
Johnson menegaskan, masalah di Papua mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kalau mau mencari solusi bagi masalah di Papua, harus ada kesediaan dari semua pihak untuk menghentikan cara-cara kekerasan.
Semua upaya penyelesaian konflik di tanah Papua harus bergerak di atas kerangka perjuangan HAM. Ia juga mengingatkan bahwa pembicaraan tentang Papua tidak hanya di Jakarta, tetapi masuk ke dalam masyarakat Papua yang ada di Tahan Papua.
”Tdk ada pilihan lain, selain berada bersama mereka. Kita juga tidak bisa berjuang sendiri. Perjuangan mesti dilakukan baik di Papua, di Jakarta maupun di tingkat internasional,” ujar Johnson.
Sementara menurut Paskalis Kossay, penderitaan memang sudah menjadi kisah yang menyertai perjalanan rakyat Papua sejak bergabung dengan NKRI. “Tidak ada perubahan paradigma membangun Papua. Rakyat tetap saja sengsara. Pemerintah malahan lebih cenderung menggunakan pendekatan represif daripada pendekatan kemanusiaan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Kossay mengingatkan, selama cara-cara kekerasan dipakai, hal ini hanya akan menghidupkan lagi nasionalisme kepapuaan yang sekarang sudah berkembang menjadi ideologi masyarakat Papua. Yang dibutuhkan Papua, lanjutnya, adalah kehadiran pemerintah yang adil dalam mengelolah sumber daya alam yang ada di sana.
Sementara itu, menurut Siprianus, masalah Papua tidak hanya menyangkut masalah ekonomi tetapi juga masalah politik. “Akar persoalan Papua adalah status sejarah politik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM sehingga orang Papua menjadi takut tinggal di tanah sendiri,” ujarnya.
Dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi, Sipri mengusulkan perlunya dialog antara Papua dan Jakarta dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
Menanggapi paparan para narasumber, Direktur JPIC-OFM Peter C Aman mengaku Papua memang sering ditelantarkan. Buktinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan masayarakat, kendati PT Freeport sebagai perusahan penghasil emas terbesar di dunia ada di sana.
Dosen STF Driyarkara Jakarta Eddy Kristiyanto OFM pun sepakat bahwa persoalan di Papua memang tidak pernah ditangani sepenuh hati oleh pemerintah. Eddy mensinyalir, seolah-olah ada agenda politik pemerintah untuk mempertahankan agar Papua tetap terbelakang. ”Karena kalau mereka menjadi maju, maka semakin sulit dijajah dan dikeruk kekayaannya”.
Ke depan, agenda bersama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua dengan cara-cara damai dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan orang Papua perlu dihargai, sehingga mereka masih merasa diri sebagai bagan utuh dari NKRI. Bila hal ini diabaikan, maka isu tentang Papua Merdeka akan tetap hidup dalam diri masyarakat Papua dan nasionalisme mereka dengan Indonesia akan makin luntur.
Related Posts
