yunita rovroy
Parlemen Belanda membahas Kesepakatan Kemitraan dan Kerja Sama Uni Eropa-Indonesia tahun 2009. Kesepakatan baru diterapkan jika diratifikasi semua 27 negara anggota Uni Eropa. Hingga sekarang 15 negara anggota telah meratifikasinya. Belanda diharapkan bisa merampungkan proses ratifikasi pertengahan tahun 2012. Namun dua partai menentang. Mereka merujuk situasi HAM di Indonesia.
Sementara mayoritas anggota parlemen Belanda mendukung ratifikasi, dua partai, Partai Sosial SP serta Partai untuk Kebebasan PVV pimpinan Geert Wilders menentang. Indonesia, kata mereka, tidak cukup berbuat memberantas korupsi dan bersalah atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Ragu
Anggota parlemen dari SP, Harry van Bommel, sangat meragukan ratifikasi kesepakatan bisa membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.
“Indonesia bekas jajahan Belanda. Kedua negara menjalin hubungan historis. Masalah-masalah yang ada di Indonesia harus dibahas secara terbuka.”
Walaupun Kesepakatan Kemitraan dan Kerja Sama dimaksud untuk juga mengatasi masalah HAM Indonesia, Van Bommel sedikit skeptis tentang itu. Ia menunjuk pada kesepakatan kerja sama Eropa dengan beberapa negara di Afrika Utara, Israel dan negara-negara lain.
“Masalahnya adalah bahwa aspek pentaatan HAM selalu dikorbankan. Kerja sama ekonomi berjalan mulus. Tapi pengawasan HAM dan upaya memperbaiki HAM, tidak atau kurang mendapatkan perhatian.”
Van Bommel mengkhawatirkan hal itu juga terjadi di Indonesia.
Maluku
Sebagai contoh Van Bommel menyebut situasi di Maluku.
“Di sana perbedaan pendapat antara warga Kristen dan muslim dipicu pemerintah di Jakarta akibat kebijakan transmigrasi. Banyak warga muslim bertempat tinggal di Maluku dan pulau-pulau lain.”
“Ini memicu ketegangan,” tandas Van Bommel. “Jika tentara Indonesia juga turun tangan, seperti juga terlihat di masa lampau, maka sudah hampir bisa dipastikan mengakibatkan pecahnya konflik kekerasan.”
Menurut Harry van Bommel dari Partai Sosial, Belanda harus membahas hal itu dengan Indonesia. Pada akhirnya, rakyat biasalah yang menjadi korban darinya. “Itu tidak bisa diterima.”
Pro
Sementara itu, Henk Jan Ormel, anggota parlemen dari Partai Kristen Demokrat CDA mendukung kesepakatan.
“Bagus jika Belanda menjalin hubungan intensif dengan Indonesia. Kedua negara menjalin hubungan bersejarah. Kesepakatan ditujukan untuk masa depan. Indonesia negara sangat besar di regio besar pula. Penting jika kami punya kesepakatan bagus dengan Indonesia.”
Kendati demikian, Ormel juga mempermasalahkan situasi HAM di Indonesia, terutama terhadap warga Kristen. Karena itu ia meminta perhatian khusus untuk tiga butir penting.
“Pertama, kelompok-kelompok agama minoritas. Islam semakin penting di Indonesia. Kelompok Kristen tertekan. Kedua, masalah Papua. Papua mengalami kesulitan besar. Ketiga, lingkungan hidup. Hutan tropis, terutama di Kalimantan terancam penebangan ilegal besar-besaran.”
Tiga butir itu harus selalu dibicarakan dengan Indonesia.
“Jika ada kesepakatan dengan Indonesia, maka Belanda punya kesempatan lebih banyak membahas masalah itu, daripada kami berkata, ‘kami tidak mau lagi berbicara dengan anda karena kinerja anda tidak bagus’.”
Ekonomi
Menurut Henk Jan Ormel dari Partai Kristen Demokrat CDA, melalui Kesepakatan Kemitraan dan Kerja Sama, kedua negara bisa lebih mudah mengakses pasar masing-masing.
“Dalam situasi ekonomi yang buruk seperti sekarang, itu sangat penting. Bukan demi membantu dunia usaha Belanda tapi juga untuk tetap membuka dialog dengan Indonesia.”
Jika satu negara anggota Eropa menolak meratifikasi Kesepakatan Kemitraan dan Kerja Sama Uni Eropa-Indonesia, maka kesepakatan tersebut batal.
**disadur dari wawancara John Tyler.
Related Posts
