Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Datok Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, tidak ada pencaplokan wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia seperti isu yang berkembang mengenai Camar Wulan.
Menhan Malaysia melakukan pertemuan dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (17/10) ini. Ia mengharapkan permasalahan persepadanan (perbatasan) diserahkan kepada aparat hukum tanpa melibatkan agenda politik.
Malaysia sendiri menurutnya bersikap dingin terhadap rumor pencaplokan wilayah seperti yang diberitakan Media Indonesia.
“Tidak ada isu (pencaplokan wilayah) sebagaimana dijelaskan tadi. Kami di Malaysia tidak ada soal dalam koran. Laporannya pun dari Jakarta, kami tidak ada pembahasan soal itu. Kami kepala dingin berlapang dada,” ujar Menhan Malaysia ketika ditanya wartawan mengenai sikap dan penjelasan Malaysia terhadap isu pencaplokan wilayah Indonesia.
Ia menambahkan, sejauh ini pengamanan wilayah perbatasan Malaysia dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dengan patroli bersama. Disinggung mengenai langkah Malaysia untuk meng-clear-kan masalah ini, Ahmad menjawab, tidak ada yang dilakukan Malaysia.
“Yang salah paham siapa, kenapa dibangkitkan isu. Kalau ada agenda politik silakan, tapi jangan soal kesepadanan,” tegasnya.
Sementara itu anggota politikus Demokrat yang duduk di Komisi II Ramadan Pohan mengamini pernyataan Menhan Malaysia mengenai tidak adanya pencaplokan wilayah Indonesia. Dalam kunjungan spesifik selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu kemarin ke Camar Wulan dan Tanjung Datu, Komisi II memastikan patok tidak bergeser.
Patok yang dilihat langsung oleh Komisi II masih sesuai berdasarkan MoU 1978. Mengenai kabar dibangunnya lokasi wisata di Tanjung Datu oleh Malaysia dijawab Ramadan, merupakan wewenang Negara Jiran tersebut.
“Tanjung Datu itu terbagi dua, yang dibangun (lokasi wisata) adalah di wilayah Malaysia. Patok-patok bukan dibikin Malaysia tapi dibangun oleh Indonesia dan Malaysia,” ujar Ramadan mengimbau masyarakat untuk tak mempercayai informasi, terlebih bersumber dari orang yang tidak pernah melihat langsung kondisi sesungguhnya.
Mengenai tanggapan lemahnya MoU tanpa diberikan payung hukum lanjutan, Ramadan membantahnya.
Gubernur Kalbar Dipanggil
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis dipanggil Menteri Kordinator Politik Hukuman dan Keamanan Joko Suyanto ke Jakarta, Senin pagi ini.
“Pemanggilan dalam rangka menyampaikan ekspose wilayah perbatasan bermasalah di Dusun Camar Wulan, Desa Temaju, Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,” kata Junaidi, Kepala Bagian Otonomi Biro Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar kepada SH, Minggu (16/10) pagi.
Menurut Junaidi, Gubernur Kalbar akan memaparkan apa adanya tentang kondisi yang terjadi di Camar Wulan. Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin merupakan wilayah Desa Temaju yang dibangun TNI AD sejak 1983.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja di kediaman Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Geerhan Lantara, Sabtu malam, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mendesak Malaysia merevisi hasil MoU tahun 1976 dan 1978 tentang penentuan titik patok tapal batas di Camar Wulan.
Ramadan menegaskan, dilihat dari perjanjian tahun 1976 dan 1978, hasil pengecekan di lapangan patok memang tidak bergeser. Tapi untuk merevisi hasil perjanjian yang sudah dilakukan, mesti mendapat persetujuan kedua negara.
“Terpenting yang dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk di wilayah Camar Wulan. Mesti ada program terpadu dari pemerintah dan daerah, supaya masyarakat di perbatasan bisa hidup sejahtera,” kata Ramadan.
Indonesia dan Malaysia melakukan pengukuran tahun 1976 dan 1978 menganut teori watershed dari punggung bukit, ketika terjadi musim hujan yang menyebabkan areal di sekitarnya tergenang.
Juli 2002, pemeriksaan ulang hasil pengukuran lanjutan, ketika air kering di musim kemarau, ternyata tidak ditemukan sumber mata air di punggung gunung, sehingga hasil pengukuran tahun 1976 dan 1978 berpotensi hilangnya wilayah Indonesia seluas 1.500 hektare. Sejak 2002 itulah kedua negara sepakat untuk tidak sepakat terkait patok batas di Camar Wulan.
Related Posts
