Mengegolkan Anggaran; lobby dan rekomendasi kementerian
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 9 April 2022/Indonesia Media – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat 2004 – 2012, Angelina Sondakh, menyampaikan kondisi DPR ketika ia menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Angie, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa semasa menjabat, DPR merupakan tempat yang kotor sehingga mudah melakukan korupsi.
“Jangan sampai ada yang presume saya mengatakan itu hari ini. Mudah-mudahan hari ini aku berharapnya bersih. Tapi di era saya, itu (DPR) totally dirty (sangat kotor),” ujar Angie dalam wawancaranya dengan Rosianna Silalahi (Kompas Tv), beberapa hari yang lalu. Dalam hal ini, Angie juga mengatakan bahwa semua yang terkena korupsi pasti berhubungan dengan anggota Banggar DPR. “Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi, orang akan mencari kita,” kata Angie.
Terkait dengan testimonial Angie, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang pejabat tinggi di salah satu kementerian, menceritakan mengenai kunjungan seorang anggota DPR RI. Ia menjelaskan bahwa melihat komisi kerjanya wakil rakyat tersebut mismatch dengan kapasitasnya sebagai pejabat eselon I (satu) pada kementerian. Hal ini memang sering terjadi, karena anggota DPR tersebut lebih mengedepankan kepentingan konstituen ketimbang ruang lingkup kerjanya. Komisi anggota DPR tersebut bermitra kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tapi ‘sowan’ dengan kementerian yang di bawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.
Pejabat kementerian tersebut juga mengakui bahwa sering anggota DPR ataupun pejabat lain tidak bisa menggunakan resource (sumber daya) tunggal, terutama untuk persoalan minimnya anggaran. Sementara anggota DPR yang sowan berharap ada ‘rekomendasi’ dari dirinya atau pejabat di kementerian lain untuk mengegolkan pembangunan di daerah pemilihannya. “Ada persoalan besar, (yakni) anggaran yang minim. Sehingga pendekatan struktur, kita menggunakan jalur politik,” katanya.
Anggota DPR tersebut mau kementerian PUPR membangun satu sarana prasarana (sarpras) yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah pemilihannya. Ia beralasan, bahwa kebutuhan sarpras tersebut sudah sangat mendesak. “Dia minta rekomendasi dari pak Menteri. Ia juga mengaku bahwa selayaknya dia memberi kepada konstituen yang sudah memilihnya menjadi anggota DPR,” katanya.
Ia juga menyebutkan satu per satu proyek yang masuk waiting list untuk direalisasikan pembangunannya. Tapi kembali lagi, bahwa pembangunan butuh dana besar. Untuk bisa mengegolkan pembangunan, butuh anggaran dari Pemerintah. Dalam hal ini, perlu ada rekomendasi dari kementerian teknis maupun non-teknis sehingga masuk dalam prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga. “Sehingga dia mau lobby anggaran dan kementerian PANRB diarahkan mengurus aparatur atau pegawainya,” katanya. (sl/IM)
Related Posts
