Komisi II DPR sebut korupsi terjadi karena pemilu yang mahal & rumit

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Arif Wibowo, menyebut praktik korupsi dan kasus suap yang kian terjadi disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang mahal dan terlalu rumit. Menurutnya, sistem tersebut menyebabkan para pemegang kekuasaan terpilih buru-buru untuk segera mengembalikan modal.

Dia pun menyarankan agar sistem pemilihan umum sebaiknya dilaksanakan dengan anggaran yang terjangkau. Selain itu, sistem penyeleksiannya pun harus dibuat dengan baik.

“Saya selalu bilang, bagaimana caranya supaya Pemilu kita ini sederhana dan murah. Itu saja. Supaya tidak memberikan insentif kepada tumbuh kembangnya korupsi, manipulasi, pragmatisme, transaksi,” kata Arif di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).

Terkait penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman karena terlibat dalam kasus suap, Arif mengatakan bahwa hal tersebut memang secara potensial bisa terjadi. Dia menyebut, jabatan tinggi yang dimiliki Irman merupakan salah satu unsur yang memberikan penguatan terhadap terjadinya korupsi.

“Semua jabatan negara itu ada (potensi untuk suap), pasti punya peluang seperti itu. Apalagi di tengah sistem yang mahal,” jelasnya.

Politikus PDIP ini menyebut bahwa sistem yang sangat terbuka dan berbasis pada liberalisme politik merupakan salah satu penyebab kasus suap bisa terjadi. Di dunia politik, kasus suap bisa menimpa siapa saja.

“Bahwa sistem yang terbuka, yang berbasis liberalisme politik, yang mahal itu, yang tidak sederhana, yang rumit ini, memberikan insentif yang sangat tinggi kepada tumbuh kembangnya korupsi,” pungkasnya.( Mdk / IM )