Ketua MRP Papua Barat: Jangan Lagi Mentahkan Pepera

Kalau situasi tidak aman, maka tidak akan ada orang yang bekerja.

”Saya sangat menyayangkan bila ada saudara-saudara yang berpikir untuk mengulangi atau mementahkan Pepera. Ini akan membenturkan orang yang tidak terlibat,” demikian ujarnya di Manokwari, Jumat (18/10) menyikapi rencana aksi demo  Sabtu (19/10) memperingati HUT ke-2 Deklarasi Pemulihan Kedaulatan Bangsa Papua Barat atau Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakheus, Padang Bulan 19 Oktober 2011 lalu.Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kalau situasi tidak aman, maka tidak akan ada orang yang bekerja. Tidak ada orang yang menikmati kebahagian hidup. Membangun Papua bukan hanya tugas suku atau etnis tertentu tapi semua orang menurutnya harus terlibat. ‘’Ketika pimpinan keagamaan mencanangkan Papua sebagai zona damai, maka kita semua sebagai umat beragama wajib menjaga dan melaksanaan itu,’’ tuturnya.

Ketua MRP PB menegaskan,bahwa puncak perjuangan martabat orang asli Papua terjadi pada pelaksanaan Pepera. Fase berikutnyaadalah pemberlakuan otonomi khusus sesuai diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. ’’Pepera itu memastikan status politik orang Papua menjadi warga  negara Indonesia. Dan pada saat ini,sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap orang asli Papua, pemerintah pusat telah memberlakukan otonomi khusus,’’ jelasnya.

Kini yang mesti dilakukan lanjut Vitalis Yumte yakni,menuntut keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan mandat undang-undang. Tujuannya mewujudkan pemberdayaan,perlindungan terhadap orang asli Papua.

“Jadi,kita tidak lagi berbicara ke belakang.Ketika menoleh ke belakang,maka kehidupan Papua di NKRI akan mengaburkan upaya-upaya.Kita mewududkan cita-cita kesejahteraan,’’ tandasnya.Membangun Papua untuk tugas suku atau etnis tertentu tapi semua orang. ‘’Ketika pimpinan keagamaan mencanangkan Papua sebagai zona damai,daerah damai,maka kita semua sebagai umat beragama wajib menjaga dan melaksanaan itu,’’ katanya.

Sementara itu ditempat yang sama Kapten Inf.Dedi Akirudin dari Kodim 1703-Manokwari, , mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Kodim 1703/MKW bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat akan bersatu menjaga keamanan bersama

“Pepera  pada tahun 1969 telah sesuai dengan konstitusi dan demokratis melalui musyawarah serta diakui oleh Dunia Internasional dan masyarakat Papua. Ini merupakan sejarah Papua sebagai bagian dari NKRI,” jelasnya ketika ditanya soal Pepera.