“Apalagi mulai marak kepala daerah yang mendorong anak istrinya meneruskan jabatannya.”
Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa istri dan anak-anaknya tidak akan maju menjadi kandidat presiden pada Pemilu 2014, mendapat apresiasi positif dari partai-partai mitra koalisi pemerintah, termasuk PKB.
Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri menyatakan, sikap SBY itu patut diteladani oleh para gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah di tanah air. “Apalagi belakangan ini mulai marak kepala-kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, lantas mendorong istri atau anaknya untuk meneruskan jabatannya sebagai kepala daerah karena ia sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi,” kata Hanif kepada VIVAnews, Sabtu 11 Juni 2011.
Berdasarkan konstitusi, jabatan presiden dan kepala daerah memang dibatasi untuk dua periode kepemimpinan. Namun aturan tesebut, kata Hanif, umumnya dapat diakali oleh para kepala daerah. Guna melanggengkan kekuasaan demi kepentingannya, sejumlah kepala daerah lantas mendorong anggota keluarganya seperti anak, istri, ipar, atau keponakan, untuk maju bertarung dalam pilkada. Politik dinasti macam ini marak terjadi.
Hanif menilai, sebetulnya politik dinasti boleh dan sah-sah saja, karena semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. “Tapi rasanya kurang memenuhi azas kepantasan umum. Hal itu juga tidak sehat untuk demokrasi,” ujar Hanif.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso juga menyerukan kepala-kepala daerah di Indonesia untuk mencontoh sikap SBY. “Saya menyerukan kepada bupati dan walikota untuk meniru Pak SBY yang melarang keluarga dekatnya maju, sepeninggal jabatannya,” kata Priyo.
Related Posts
