Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat mengancam akan menarik dana suntikan atau subsidi pemerintah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ancaman tersebut diberikan ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang mendesak agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dirinya tak ingin terlalu berspekulasi terlalu jauh terhadap apa yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu. Sebab, yang paling tahu mengenai kondisi kesehatan BPJS Kesehatan adalah perusahaan itu sendiri.
“(Rp13 triliun itu jadi ditarik?) Nanti biar BPJS saja yang bicara tentang kondisi keuangannya sendiri,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka iuran BPJS Kesehatan akan seperti semula yaitu kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000 dan kelas 3 sebesar Rp25.500.
Penarikan Dana Suntikan Disebut Agar Tak Menjadi Temuan BPK
Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun. Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh capai Rp 32 triliun.
“Bahkan jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali,” kata dia dalam rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).
Bendahara Negara ini menambahkan, jika iuran dibatalkan, sementara pemerintah tetap memberikan suntikan ke BPJS Kesehatan maka berpotensi menjadi temuan BPK. “Kalau tidak jadi naik, itu tidak jadi kami bayar karena nanti jadi temuan BPK,” tandas dia.( MDK / im )
Related Posts
