Presiden Joko Widodo Jumat (17/4) pagi ini melantik dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan sekaligus menaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
Lalu bagaimana Badrodin akan memegang kendali di tubuh korps baju coklat dengan masa tugasnya yang singkat karena dia akan masuk usia pensiun pada Juli 2016.
Selain itu, apa juga jawabnya terhadap isu-isu aktual di lingkungan Polri baik internal dan eksternal?
Berikut wawancara antara Badrodin dengan Beritasatu.com di kediamannya di Jagakarsa pada Rabu (15/4) lalu.
Apa yang Bapak lakukan sementara setahun lagi Bapak pensiun. Masa kerja Bapak sangat singkat, apakah cukup?
Saya tidak pernah mimpi jadi Kapolri. Ini adalah amanah yang harus saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kalaupun sekarang saya diberi amanah ini maka saya harus berbuat sesuatu atau jabatan ini tidak ada artinya. Saya akan meneruskan beberapa program yang sudah baik sekaligus peningkatan kinerja kepolisian yang masih banyak dikeluhkan masyarakat seperti pungli. Ini tidak boleh terjadi dan akan saya tindak. Waktu yang ada akan saya manfaatkan semaksimal mungkin.
Kinerja polisi rasanya membaik di era Kapolri Sutanto pada 2009-2011 dan lalu terus merosot sejak saat itu hingga kini. Saat itu rasanya polisi cukup terpercaya lalu apa upaya Bapak untuk bisa membuat polisi bisa mengilap lagi?
Tentu kalau polisi dinilai masih ada yang kurang, kita tidak bisa menutup mata. Tapi, kalaupun di masa Pak Tanto dulu polisi dinilai sukses, lalu apa saja kriteria sukses saat itu. Poin-poinnya apa dan kalau bisa tolong rumuskan poin-poin agar kita sekarang juga bisa dinilai sukses dan beri masukan. Saya kira program Pak Tanto yang sudah membuat polisi sukses itu adalah progam untuk menyikat seluruh praktik judi. Hal yang baik begitu kita lanjutkan.
Memang masalah utama yang dihadapi polisi saat ini salah satunya soal pungli. Bagaimana cara menutupi kenakalan oknum soal pungli?
Memang begitu. Saya menyebutnya petty corruption atau korupsi kecil tapi memang masih terjadi. Untuk itu perlu perbaikan mental dengan revolusi mental dan juga pengawasan baik internal maupun dari masyarakat.
Dalam soal lalu lintas misalnya, masyarakat juga harus sadar hukum dengan tidak melanggar. Kalaupun melanggar, dan pelanggarannya itu masih bisa dimaafkan serta pelakunya mengaku salah dan minta maaf, maka petugas juga saya instruksikan untuk tidak usah menilang apalagi pungli, tapi cukup menegur. Tapi kalau pelanggarnya ngotot tidak salah, ya ditilang saja. Ini contoh bahwa polisi juga ingin kerja sama dengan masyarakat untuk menutup peluang pungli.
Tapi masalah yang sudah diketahui bersama, alasan polisi masih pungli salah satunya karena kurangnya anggaran sehingga akhirnya polisi di level bawah cari-cari rejeki supaya bisa tetap patroli misalnya?
Soal anggaran, kita memang masih kurang. Tapi itu bukan alasan yang membenarkan bagi anggota saya untuk melakukan pungli, memberatkan masyarakat. Itu tidak boleh dan akan saya tindak. Pelan-pelan, karena negara juga punya anggaran terbatas, kita pergunakan anggaran yang ada dengan maksimal dan perlahan anggaran itu kita tingkatkan.
Setelah dihitung Asrena (asisten perencanaan dan anggaran Polri Irjen Tito Karnavian) anggaran untuk patroli dalam satu tahun memang hanya cukup sampai hari ke 300 tapi bukan berarti 54 harinya kita minta-minta pada masyarakat dengan pungli dan apalagi tidak patroli.
Tapi caranya harus kreatif. Misalnya kalau dulu patroli keliling pakai mobil, maka mungkin cukup di-drop di Blok M, lalu patrolinya jalan kaki. Intinya polisi harus kreatif.
Juga bagaimana idealnya hubungan polisi dengan penegak hukum lain, khususnya KPK?
Kita ini butuh KPK dan KPK itu butuh kita. Misalnya kita ingin itu, karena kewenangan Polri terbatas tidak seperti KPK, maka saat berkas kasus korupsi yang ditangani polisi bolak-balik ke jaksa, maka KPK bisa masuk untuk menjadi “wasit” apakah ini berkas seharusnya sudah P-21 tapi dipersulit, atau bagaimana.
Kita juga inginnya KPK tidak hanya bagus di level penindakan, tapi juga pencegahan. Kalau menindak, misalnya, KPK juga bisa melimpahkan kasusnya ke polisi untuk ditangani bersama-sama.
Kita harus mengeroyok para koruptor. Itu idealnya hubungan Polri dengan KPK danAlhamdullilah hubungan kita juga baik.
Related Posts
