Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuannya dengan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk menggali persoalan TNI, terutama mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menanyakan persoalan sulitnya TNI dalam mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
“Mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM (bahan bakar minyak) seperti apa, kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain, illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah disampaikan,” ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
Jokowi tidak menyampaikan secara spesifik mengenai persoalan dasar dari lemahnya pengawasan dalam aksi illegal fishing.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa TNI AL sulit mengawasi pencurian ikan di laut Indonesia karena kurangnya anggaran untuk mengoperasikan kapal-kapal patroli. “Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun. Enggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).
Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapalfrigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. “Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam,” kata Moeldoko.
Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. “Secara (jumlah) kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh, bisa ribuan ton itu urusan BBM,” ucap Moeldoko.
Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. “Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal,” ucapnya.
Related Posts
anggarannya saja di Korup dan Kapal Asing memberikan Uang Korup juga, ya jadi susah untuk Beroperasinya, itulah persoalan sebenarnya sejak dulu
pak Jokowi, kan di Indonesia itu gak ada yang tidak Korupsi !!! sudah merata dan meluas disegala bidang Korupsinya !!! TNI saja jadi Backing BBM Ilegal kan ???
kalau mau nangkap kapal asing, fokus di perbatasan dengan negara lain.
he he boro-boro di Perbatasan nangkap Kapal Asing, dari 60 – 70 Kapal yang seharusnya masih beroperasi hanya 7-15 saja yang dapat beroperasi karena gak ada BBM nya tuh !!! kasian deh, maka tetap di lecehkan oleh Negara Tetangga Lainna, TNI Polri bentrok di Batam ditertawakan International, Jembatan di Jambi menjurus Roboh di tabrak Tongkang bukan Kapal Besar karena engineer made ini Indonesia, Suramadu di pretelin besi dan bautnya, kapan Indonesia mau beres ???