Selasa (15/02) puluhan pemerhati situasi dan kondisi politik Indonesia di Jerman berkumpul di Brandenburgtor Berlin. Mereka menyampaikan kemarahan akan kekerasan sipil seperti perusakan gereja-geraja yang masih terus berlangsung di Indonesia.
Eropa tidak perlu memuji demokrasi di Indonesia selama integrasi sosial masih parah, seperti semakin merebaknya laskar-laskar garis keras yang melanggar hukum dan tidak ditindak. Demikian Boni Hargens, pengamat politik dari Jakarta yang tengah melanjutkan studi di Jerman.
Boni Hargens (BH) : Warga negara Indonesia, aktivis pro-demokrasi,
Boni Hargens
sahabat dan simpatisan dari Jerman berkumpul di Brandenburgertor membacakan sikap bersama mengenai kekerasan sipil yang berulang-ulang terjadi belakangan di Indonesia.
Radio Nederland Wereldomroep (RNW) : Di Cikeusik dan Temanggung?
BH : Ya, dan juga beberapa perusakan rumah ibadah gereja di Indonesia.
Masalah Demokrasi
RNW : Mengapa aksi protes ini dilakukan di Berlin?
BH : Sebetulnya karena kami yang punya perasaan yang sama-sama marah dengan kenyataan seperti ini, kebetulan ada di Jerman. Kita berkumpul dan kemudian memutuskan untuk mengadakan aksi semacam ini.
Tetapi ada poin lain yang ingin kami capai bahwa Eropa mungkin tidak perlu memuji-muji Indonesia dalam hal demokrasi seperti misalnya yang dilakukan oleh Amerika dengan hasil studi freedom house yang me-ranking kebebasan sipil di Indonesia cenderung positif setelah tahun 2004. Padahal kenyataannya, integrasi sosial Indonesia sangat parah. Muncul laskar-laskar garis keras yang bahkan melampaui hukum.
Kami juga ingin, minimal pemerintah Jerman dan beberapa negara Eropa melihat bahwa ternyata ada persoalan demokratisasi di Indonesia, kerukunan beragama, hak azasi manusia belum ditegakkan secara kualitatif. Kami ingin negara-negara Eropa tidak hanya berpikir soal hubungan ekonomi dengan Indonesia tetapi harus juga memikirkan dorongan terhadap demokratisasi. Terutama supaya civil liberties betul-betul ditegakkan.
Pujian
RN : CNN dan juga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memuji demokrasi di Indonesia terutama dikaitkan belakangan ini dengan perkembangan di Mesir.
BH : Betul. Orang juga mulai membicarakan Indonesia dan beberapa negara lain dengan skala Mesir. Mereka mengatakan Indonesia jauh lebih baik. Indonesia demokrasi. Oke, secara formal kita perlu akui bahwa Indonesia setelah 1998 sudah menerapkan sebuah sistem demokrasi yang modern tetapi secara kualitatif kalau kita kaji ke dalam, demokratisasi yang terjadi di Indonesia lengkap secara prosedural tetapi secara substansial banyak masalah yang kita jumpai.
Misalnya persoalan kemiskinan, pengangguran dan sekarang kita berhadapan dengan kebebasan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia yang ternyata tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Penegakkan hukum masih berjalan secara parsial dan pincang karena aparat kepolisian misalnya tidak bisa menciptakan ketertiban umum ketika berhadap dengan laskar-laskar garis keras.
Laskar-laskar garis keras ini sering sekali melakukan adegan kekerasan dihadapan otoritas negara dihadapan aparat hukum tetapi tidak ada satu pun institusi resmi negara yang bisa menertibkan mereka.
Macam apa?
Maka kita berpikir, demokrasi macam apa yang sekarang terjadi di Indonesia dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY berpihak pada demokrasi sementara kenyataannya, adegan kekerasan terjadi berulang-ulang sejak tahun 2004 sampai sekarang dan itu berlangsung secara sistematis dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah bisa kita deteksi tetapi negara tidak pernah mengambil sikap tegas.
Kita menuduh pemerintah Indonesia juga punya komitmen terhadap kekerasan, crime by omission telah dilakukan pemerintah karena membiarkan itu semua terjadi.
RN : Membiarkan karena tidak mampu ataukah karena tidak mau?
Related Posts
