Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain mengejar mafia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR juga berusaha mengungkap mafia anggaran yang selama ini menguasai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Apalagi sebelumnya sudah ada pengakuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo bahwa lingkungan kementeriannya tidak bebas dari mafia anggaran.
Desakan itu disampaikan anggota Fraksi Golkar di DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Jumat (7/10) siang ini.
“KPK harus segera bongkar juga mafia anggaran di Kemenkeu. Saya heran KPK mendiamkan Dirjen Anggaran di Kemenkeu dan hanya menyasar ke Banggar DPR, karena porsinya sama besar, 50-50, antara Banggar DPR dan Dirjen Anggaran Kemenkeu,” katanya.
Menurut dia, pertimbangan-pertimbangan anggota Banggar pasti dibicarakan di masing-masing fraksi dan pemimpin DPR. Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu pasti berhubungan dengan Menkeu dan kementerian terkait lainnya.
“Kalau Banggar setuju tetapi dirjen tidak setuju, anggaran tidak bisa cair. Kata akhir yang menentukan ada di Dirjen Anggaran. Untuk anggaran pusat ditentukan Dirjen Anggaran. Untuk anggaran ke daerah ditentukan Dirjen Perimbangan, kemudian dibicarakan bersama di Panja DPR dan pleno Banggar,” katanya.
Di sisi lain, pemimpin Petisi 28, Haris Rusli Moti, menjelaskan bahwa selama ini pembangunan negara ditentukan proyek-proyek yang dirancang para pengusaha. Untuk mendapatkan dana APBN, para pengusaha dalam dan luar negeri merencanakan, memperjuangkan, dan mengawal proyek sejak perencanaan di Bappenas.
Supaya gol minimal memberi fee 2 persen. Setelah menjadi rencana Bappenas, proyek diajukan ke Kementerian Keuangan dan bayar lagi fee 2 persen, kemudian ke kementerian terkait membayar 2 persen lagi.
Setelah menjadi proyek pemerintah, menurut dia, akan diajukan lagi ke DPR untuk disetujui bersama dalam Panja yang sebetulnya membawa kesepakatan di bawah tangan.
“Untuk itu, pengusaha juga harus mengawal ke DPR dengan mengeluarkan fee sebesar 2 persen. Tapi kalau Dirjen Anggaran merasa fee masih kurang. Proyek dikasih tanda bintang artinya sementara dikaji, padahal minta pelunasan atau penambahan fee lagi,” katanya.
Menkeu Agus Martowardojo mengakui bahwa lingkungan kementeriannya tidak bebas dari keberadaan mafia anggaran. Namun, ia menilai keberadaannya tidak separah yang ada di luar institusi kementerian atau lembaga.
Hal itu dikatakannya saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Kamis (6/10) sore.
“Justru yang saya mau bilang, kalau ada itu konteksnya di setiap organisasi ada oknum, yang oknum itu yang akan kami tindak tetapi itu bukan yang inti. Yang inti itu yang ada di luar kementerian/lembaga,” ujarnya.
Ia mengatakan, jikapun terbukti pegawainya ada yang terlibat dalam mafia anggaran, ia tak segan-segan menindaknya. Saat ini ia menilai yang baru terbukti melakukan pelanggaran dalam kaitannya dengan kasus suap di Kemenakertrans adalah dugaan kebocoran dokumen.
“Kami tidak bisa terima kalau seandainya ada pembocoran dokumen. Tapi pembocoran dokumen itu bukancore dari mafia anggaran. Tapi ada yang tidak disiplin sehingga ini harus ditertibkan,” tuturnya.
Dibebastugaskan
Terkait kasus dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini tengah diusut KPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebastugaskan sementara enam pegawainya karena ketahuan membocorkan dokumen rahasia soal dana PPIDT, dan enam pegawai Kementerian Keuangan dibebastugaskan sementara.
Uniknya, kebocoran dokumen yang terjadi bukan dilakukan pegawai di bawah Ditjen Perimbangan Keuangan yang selama ini disebut-sebut terlibat kasus suap di Kemenakertrans. Kebocoran yang terjadi justru dilakukan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu.
Sebelumnya, seperti dilansir harian ini pada Kamis (6/10), mafia anggaran bukan hanya diduga berada di Banggar DPR, tetapi juga di lingkungan Kemenkeu. Untuk itu, penegak hukum diminta menelusuri siapa pemain di ranah pemerintah.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengungkapkan, terbuka juga kemungkinan bahwa Kemenkeu menjadi sumber praktik mafia anggaran.
Ketua Koalisi Antiutang, Dany Setiawan mengatakan, perumusan dan kebijakan anggaran bukan hanya wewenang DPR, namun juga Kemenkeu. Menurut dia, justru Kemenkeu yang memiliki otoritas besar mengalokasikan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara.
Dia menilai mafia anggaran di Banggar DPR bermain untuk partainya dan kepentingan pribadinya sebagai seorang politikus. Sementara itu, lanjutnya, mafia anggaran di kementerian bekerja untuk menteri yang membawahinya. Dia mencontohkan mafia anggaran di kementerian adalah pejabat eselon I.
Related Posts
