JAKARTA – Pemerintah RI dikatakan harus belajar dari Mesir. Pemimpin negeri ini harus mampu menegakkan hukum dan keadilan, serta memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan rakyatnya.Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi ketika ditanya komentarnya soal mundurnya Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Tjatur Sapto Edi - Wakil Ketua Komisi III DPR RI
“Manakala rakyat mengalami ketidakadilan yang mendalam, rakyat merasa terhina, tidak didengarkan penguasa, secara alami, sunnatullah-nya seperti itu (dituntut mundur),” kata Tjatur kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).
“Hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai situasi (di Mesir) itu terjadi di Indonesia. Saat ini yang dilakukan pemerintah, Presiden, bahkan DPR RI dan militer, tidak kompatibel seperti yang dilakukan di Mesir,” sambung Tjatur.
Seperti diwartakan, Wakil Presiden Mesir Omar Suleiman mengatakan, Presiden Hosni Mubarak sudah menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak militer. Pengumuman itu disambut gegap gempita oleh massa di Alun-alun Pembebasan, Kairo.
Klakson-klakson mobil dibunyikan dan bendera Mesir dikibarkan di mana- mana, segera setelah Omar Suleiman mengumumkan hal itu melalui televisi nasional, Jumat (11/2/2011).
“Dalam keadaan sulit yang dialami negeri ini, Presiden Hosni Mubarak sudah memutuskan untuk meninggalkan jabatan presiden,” ujar Suleiman. Mubarak memerintahkan dewan tentara untuk memegang tampuk kekuasaan.( Hindra Liu/Editor: Aloysius Gonsaga Angi Ebo/kompas/IM)
Related Posts
