Indonesia: “Kristenisasi” dan Intoleransi

Pemerintah Indonesia perlu sebuah strategi nasional untuk menangani intoleransi beragama yang semakin meningkat, terutama di area dimana kelompok Muslim garis keras dan kelompok  Kristen neo-Pentakosta saling bersaing.

Indonesia: “Kristenisasi” dan Intoleransi , laporan terakhir dari International Crisis Group, mengkaji dampak dari bentrokan dua macam “fundamentalisme” ini, dengan menggunakan serangkaian insiden yang terjadi di Bekasi sebagai sebuah studi kasus. Kelompok muslim garis keras khawatir dengan “Kristenisasi” (sebuah istilah yang umumnya dipakai bagi upaya-upaya orang Kristen untuk memurtadkan muslim, maupun bagi pengaruh Kristen yang dikhawatirkan semakin besar di Indonesia) dan menggunakannya sebagai alasan mobilisasi massa dan main hakim sendiri. Kegiatan penginjilan yang agresif di daerah basis Muslim memperburuk masalah.

“Tanpa strategi yang jelas, ‘penghakiman massa’ yang menang”, kata Sidney Jones, Penasihat Senior Crisis Group. “Seringkali yang terjadi para pejabat menyerah pada kelompok yang paling nyaring suaranya, dan yang menang kemudian tambah berani dalam konfrontasi berikutnya.”

Laporan ini mengkaji tumbuhnya penginjil Pentakosta di Jawa Barat dan reaksi balasan dari kelompok Muslim garis keras. Dikaji secara mendalam bagaimana kegiatan-kegiatan sebuah organisasi di Bekasi, yang dituduh oleh kelompok muslim garis keras mengiming-imingi kaum muslim yang miskin untuk masuk kristen, telah mendorong tumbuhnya koalisi “anti-pemurtadan” yang sejak 2008 sudah mencoba untuk memaksakan kehendaknya terhadap pemerintah daerah dan relatif berhasil. Mereka selama ini sangat aktif berusaha mencegah pembangunan gereja-gereja yang dianggap “liar”.

Sebuah bentrokan di Bekasi bulan September lalu telah memicu perdebatan mengenai apakah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 2006 sebaiknya dipertahankan atau sebaiknya diganti dengan undang-undang yang baru.

“Para pejabat dan anggota DPR bicara mengenai perlunya kerukunan beragama seolah-olah bisa diciptakan melalui undang-undang”, kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project Crisis Group untuk Asia Tenggara. “Padahal yang perlu adalah task force yang terdiri dari orang-orang yang paling bijaksana di Indonesia untuk menganalisa sumber ketegangan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa merubah sikap dan tindakan dari pihak pejabat, penegak hukum dan masyarakat umum.”

Masalah “Kristenisasi” juga berpotensi untuk menjadi pendorong ekstrimisme yang violent.  Pada 2008, anggota sebuah kelompok anti pemurtadan di Palembang, Sumatra Selatan, yang sebelumnya belum pernah mendukung kekerasan, menjadi lebih radikal setelah seorang buronan teroris berhasil meyakinkan mereka untuk jangan hanya melawan pemurtadan dengan dakwah tapi mencoba membunuh pendeta-pendeta yang terlibat. Beberapa orang yang saat ini sedang diadili karena ikut serta kamp pelatihan teroris di Aceh mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat mereka bergabung adalah karena kekhawatiran akan “Kristenisasi” di Aceh.

Beberapa tahun belakangan ini, toleransi beragama di Indonesia sedang diuji, terutama di daerah dimana kelompok Muslim garis keras dan para Kristen neo-Pentakosta saling bersaing. Pihak muslim menggunakan isu “Kristenisasi” (sebuah istilah yang umumnya dipakai bagi upaya-upaya kaum Kristen memurtadkan orang Islam , maupun kecemasan menguatnya pengaruh Kristen di Indonesia) sebagai alasan untuk aksi mobilisasi massa dan main hakim sendiri. Ketegangan yang disebabkan oleh bentrokan antara dua “fundamentalisme” ini sangat terlihat di Bekasi, dimana sejumlah sengketa sejak tahun 2008 mengenai pembangunan gereja, tuduhan adanya upaya baptis masal serta penghinaan terhadap Islam telah memicu terjadinya beberapa kasus kekerasan. Pemerintah perlu strategi untuk menangani intoleransi beragama yang semakin meningkat. Tanpa strategi yang jelas, penghakiman massa yang menang. Biasanya pejabat daerah baru akan menangani kasus ketika insiden itu sudah lepas kendali dan biasanya para pejabat menyerah kepada kelompok yang paling nyaring suaranya. Setiap kali terjadi, pihak yang menang menjadi semakin berani berkonfrontasi.

Meningkatkan ketegangan agama di Indonesia karena beberapa penyebab:

Insiden di Bekasi menjadi contoh kasus ketegangan agama yang sedang terjadi. Organisasi-organisasi muslim garis keras seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) yang dua-duanya punya unsur anti-Kristen, sudah lama aktif di Bekasi. Disana juga ada Front Pembela Islam (FPI) dan juga beragam koalisi anti-pemurtadan. Bekasi juga menjadi salah satu basis komunitas salafi jihadi seperti Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dideklarasikan Abu Bakar Ba’asyir di asrama haji Bekasi pada tahun 2008.

Di pihak Kristen, beberapa organisasi penginjil yang berkomitmen untuk mengkristenkan Muslim juga ada di Bekasi, beberapa didanai dari luar negeri, yang lain murni lokal. Yayasan Mahanaim, salah satu organisasi neo-Pentakosta yang paling bonafide serta aktif, sangat dibenci kaum muslim garis keras karena program-programnya menjadikan orang-orang muslim yang miskin sebagai objek pemurtadan. Sebelumnya, Yayasan Kaki Dian Emas, yang dijalankan oleh pendeta yang tadinya muslim, menggunakan kaligrafi Arab pada sampul-sampul publikasinya, seolah-olah isinya mengenai Islam, dan mewajibkan setiap siswa sekolahnya mengkristenkan sepuluh orang sebagai syarat kelulusan.

Meskipun para pejabat dan anggota DPR bicara mengenai pentingnya “kerukunan beragama”, ada kesan mereka beranggapan hal ini bisa diatur undang-undang, ketimbang meluangkan waktu dan upaya memahami kenapa ketegangan meningkat serta mengembangkan program-program yang dirancang untuk mengurangi ketegangan agama. Dialog antar agama bukanlah jawabannya; dengan beberapa perkecualian, dialog ini sering hanya sekedar rapat diantara orang-orang yang senang bicara tanpa bisa menyelesaikan masalah.

Diantara banyak alasan mengenai pentingnya mengembangkan sebuah strategi untuk mengurangi ketegangan antar agama, yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah : Isu “Kristenisasi” mungkin bisa membuat kelompok agama yang sebelumnya berjuang tanpa kekerasan bekerjasama dengan para ekstrimis yang violent. Hingga beberapa waktu lalu, perhatian kaum salafi jihadis terhadap agenda yang lebih bersifat internasionalis membuat mereka menjauhi aktivis anti-pemurtadan. Tetapi dengan hilangnya motivasi domestik untuk merekrut anggota-anggota baru, terutama dengan berakhirnya konflik di Ambon dan Poso, telah membuat “Kristenisasi” jadi isu menarik untuk merekrut anggota baru. Di Palembang pada 2008, seorang buronan anggota Jemaah Islamiyah (JI) dari Singapura berhasil merekrut berberapa anggota LSM FAKTA (Forum Anti Gerakan Pemurtadan) dengan pertama-tama meyakinkan mereka bahwa membunuh pendeta pemurtad adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kristenisasi. Pada persidangan orang-orang yang terlibat kasus pelatihan teror di Aceh terungkap bahwa kristenisasi di Aceh disebut sebagai salah satu motivasi kenapa mereka bergabung.

Lima tahun belakangan ini jaringan teroris di Indonesia sudah makin lemah dan terpecah belah, namun eksploitasi yang sistematis terhadap ketakutan menguatnya pengaruh Kristen, mungkin bisa dimanfaatkan kelompok teroris buat merekrut orang-orang baru.