SEKJEN DPR RI Nining Indra Saleh membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada dugaan mark up atau penggelembungan dana sebesar Rp 602 milliar di balik proyek pembangunan gedung baru DPR. Nining juga mempersilahkan ICW dan LSM mengadukan ke KPK.
“Masa ada mark-up sampai segitu lagi, ya enggaklah,” ujar Nining saat ditemui di gedung DPR, Jakarta.. Tidak hanya itu, Nining juga menantang ICW yang berniat melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan tersebut. “Silakan ajukan(ke KPK), bawa saja,” tandasnya seperti dikutip Tribunnews.
Seperti diketahui biaya pembangunan gedung baru DPR untuk tahap konstruksi diprediksi mencapai Rp 1,1 triliun. Angka itu dinilai terlalu besar dan bahkan diduga telah digelembungkan.
Menurut peneliti ICW Firdaus Ilyas, kalau menggunakan pondasi yang sama dengan Nusantara I, dimensi luas perlantai mencapai 4.444 meter persegi. Jika dibagi dengan total kebutuhan luas ruang 79.767, maka pembangunan gedung baru DPR cukup membutuhkan 18 lantai.
Untuk pembiayaan pembangunan 18 lantai ini, dibutuhkan total biaya Rp 535.675.288.500. Ini termasuk untuk biaya pekerjaan standar, dan biaya pekerjaan non standar. Dari total biaya pekerjaan per meter perseginya membutuhkan Rp 6.715.500.
Diketahui, total kebutuhan ruang sebesar 79.767 meter persegi dengan biaya pekerjaan Rp 6.715.500 sama dengan Rp 535.675.288.500. Selisih biaya antara Pagu dengan seharusnya adalah Rp 1.138.228.000.000 – Rp 535.675.288.500 = Rp 602.552.711.500.
“Jadi dugaan pemborosan atau mark up sebesar Rp 602 miliar. Patut dicermati, anggaran sekarang ini yang ditawarkan DPR sebesar Rp 1.138.228.000.000 belum final. Lelang ini baru lelang konstruksi fisik. Belum elektrikal dan mekanikal,” imbuh Firdaus
Related Posts
