Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta secara resmi menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2021. Namun partai peraih kursi terbanyak ketiga di Parlemen Kebon Sirih mencapai 16 orang itu, mengusulkan adanya penambahan sosialisasi kegiatan dewan di masyarakat.
Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat Rapat Fraksi PKS DPRD DKI. “Sebetulnya tidak elok kenaikan gaji dan tunjangan tersebut naik dalam kondisi sulit seperti ini,” kata Arifin berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (9/12/2020).
Arifin mengatakan, sejak awal tahun 2020 lalu, masyarakat Jakarta merasakan perekonomian Ibu Kota yang kian terpuruk akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain kondisi ini tidak dapat dibiarkan, sehingga sebagai mereka turun ke lapangan dengan kegiatan-kegiatan kedewanan terkait dengan aspirasi masyarakat yang membuat roda perekonomian terus berputar.
“Untuk itu kami, Fraksi PKS menolak kenaikan gaji anggota DPRD dan mengusulkan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar bisa lebih dekat lagi dengan konstituennya. Harapannya agar dapat lebih optimal menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD,” ujar Arifin.
Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan itu bukan wewenang anggota DPRD, melainkan diatur dalam Pergub DKI tentunya setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
“Jadi mekanismenya berjenjang dalam memutuskan hal yang sensitif tersebut,” jelasnya.
Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021. DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.
Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.
Apalagi banyak masyarakat Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020).
Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berang begitu mendengar isu kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19. Mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014-2017 itu juga terkejut dengan tunjangan perumahan dan transport anggota dewan saat ini mencapai Rp 80 jutaan.
“Saya baca (usulan) tunjangan rumah sampai Rp 110 juta di media sosial. Saya pun ngamuk baca itu, terus tunjangan mobil Rp 35 juta, yah saya ngamuk. Mana ada, saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil artinya tuh nggak pakai mobil tapi uang sewanya Rp 35 juta gitu loh,” kata Ahok yang dikutip dari YouTube Panggil Saya BTP pada Senin (7/12/2020).( WK / IM )
Related Posts
