Dudung Purwadi
Direktur Utama (Dirut) PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi membeberkan kesepakatan 20 persen dengan mantan Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang (Rosa) terkait proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011.
Dalam kesaksiannya untuk terdakwa Mohamad El Idris di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/8), Dudung membenarkan bahwa ada kesepakatan 20 persen dengan Rosa dan kawan-kawan.
“Lima persen untuk daerah, yaitu 2,5 persen untuk Komite dan 2,5 persen untuk cadangan Gubernur Sumatera Selatan. Lima belas persen untuk Rosa dan Senayan,” kata Dudung dihadapan Majelis Hakim, Rabu (3/8).
Menurut Dudung, 15 persen tersebut dibagi, menjadi 13 persen untuk Senayan (DPR RI) dan Departemen (Kemenpora). Kemudian yang dua persen untuk Rosa yang ternyata ditujukan untuk Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharam.
Hanya saja, Dudung mengaku tidak tahu persis mengenai kesepatakan tersebut karena mendapatkan informasi persentase tersebut dari terdakwa.
Tetapi, Dudung menegaskan bahwa PT DGI tidak pernah memiliki kesepakatan dengan Sesmenpora untuk mendapatkan proyek senilai Rp 191 miliar tersebut. “Saya pribadi tidak ada komitmen dengan Sesmenpora. Jadi, bukan kami yang memiliki komitmen dengan Sesmenpora. Tetapi, Rosa,” ungkap Dudung.
Namun, Dudung mengakui bahwa El Idris yang telah melakukan satu komitmen dengan Rosa terkait proyek Wisma Atlet. Sehingga, pasti ada sukses fee untuk itu. “Ini yang dinegosiasi antara Pak Idris dan Rosa,” kata Dudung.
Bahkan, Dudung menyatakan berdasarkan informasi yang didapat dari El Idris, Rosa dan kelompoknya yang melakukan lobi untuk mendapatkan proyek. Kemudian, ditawarkan kepada PT DGI dengan kompensasi yang harus diberikan. “Yang termasuk kelompoknya Rosa adalah seperti yang ramai diberitakan di media, Nazaruddin,” ungkap Dudung.
Sementara itu, dari total persentase tersebut, Dudung mengaku yang terealisasi adalah uang sebesar Rp 4.340 miliar yang diduga ditujukan untuk mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Selain itu, Dudung juga mengungkapkan bahwa aliran dana ke Komite Pembangunan Wisma Atlet juga teralisasi. Tetapi, dia mengaku tidak mengetahui detailnya dan waktu penyerahannya. Sedangkan, tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar yang ternyata diterima oleh Wafid Muharam tidak terealisasi karena terlanjur disita oleh penyidik KPK.
Kepada Majelis Hakim, Dudung juga mengungkapkan sempat mempersiapkan uang sebesar Rp 650 juta yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.
“Jadi saya diminta bertemu atau dipanggil oleh Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian saya pikir akan meminta uang. Sehingga, menyadangkan uang Rp 650 juta. Tetapi, ternyata Gubernur tidak meminta,” ungkap Dudung.
Sebaliknya, Gubernur Sumsel hanya meminta bantuan kepada PT DGI untuk membantu pembangunan beberapa venue yang terlambat, seperti atletik, panahan dan tembak
Tidak Hanya Demokrat yang Harus Evaluasi
JAKARTA, \-Â Kewajiban untuk mengevaluasi anggotanya di DPR melekat pada seluruh fraksi yang ada di DPR. “Desakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggota fraksi merupakan urusan sembilan fraksi terhadap 560 anggota DPR,” kata Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Kamis (4/8/2011).
Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan juga tata tertib DPR memerintahkan seluruh fraksi untuk melakukan evaluasi kinerja anggota fraksi dan kemudian melaporkannya kepada publik. Kewajiban itu mesti dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun masa sidang. Ronald melontarkan sejumlah pertanyaan menyangkut evaluasi oleh fraksi.
Misalnya, apakah seluruh fraksi sudah menegakkan ketentuan dengan melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Jika memang sudah dievaluasi dan ada laporan tertulis, harus dilihat lagi apakah laporan tersebut cukup informatif dan bagaimana pula cara publik mengaksesnya. Konstituten pun terutama berhak mengetahui apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh wakilnya yang duduk di parlemen
Related Posts
