Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tak tertarik mengomentari isu koalisi dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di DPR RI. Menurutnya, fenomena ini hanya manifestasi dari egoisme politik yang ingin mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.
“Saya tidak tertarik mengomentari isu reshuffle dan koalisi karena bagi saya itu manifestasi dari egoisme politik yang ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaan sehingga cenderung berbagi kekuasaan pada mereka-mereka saja sementara permasalahan bangsa korupsi, kemiskinan, pengangguran tidak segera diselesaikan,” tegasnya usai bertemu pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).
Presiden SBY dan Din Syamsuddin
Menurut Din, hitung-hitungan koalisi yang tercermin dalam waktu lama yang dihabiskan Presiden SBY untuk berpikir hanya menunjukkan proses bagi-bagi kue daripada menuntaskan persoalan rakyat yang lebih pelik. Din mengaku miris ketika melihat Presiden yang justru memiliki hak prerogatif justru lama berpikir dan bertindak terkait koalisi dengan pertimbangan hitung-hitungan kekuatan yang pas agar kekuatan politiknya tidak goyah. “Ini kan pikiran egoistik,” tegasnya kembali.
Bagi Din, Presiden SBY tak sedikitpun memiliki ciri kepemimpinan yang reformatif. Menurutnya, kepemimpinan yang reformatif seharusnya visioner dan akomodatif karena dapat merangkul semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Din menegaskan jika Presiden SBY memang berniat untuk melakukan perombakan kabinet serta memecat sejumlah partai lantas memasukkan partai lainnya ke dalam kabinet dan koalisinya seharusnya dilakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda sehingga menghabiskan banyak energi.
“Saya ketawa saja setelah pidato SBY yang mengisyaratkan akan mengkoreksi partai-partai koalisi bermasalah. Itu gertakan politik tapi ternyata tidak menjalankannya, ada rasa ketakutan seolah-olah Golkar dan PKS akan dikeluarkan tapi setelah dibalas kedua partai itu tidak berani juga. Nah, ini kita tunggu, apakah keduanya akan ditendang atau salah satunya. Ini bukan sebuah pemimpin yang berkenegarawanan,” tandasnya.
Related Posts
