Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan, akan melanjutkan perintah Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut dalang dalam aksi walk out saat rapat paripurna DPR pengambilan persetuajuan RUU Pilkada, pekan lalu. Ia belum memberikan penjelasan apakah orang-orang Anas Urbaningrum di balik skenario walk out itu.“Kalau ada indikasi yang membuat grand design, ya, sesuai perintah Ketua Umum, Pak SBY, kami akan proses, kami usut semua. Soal orang-orang Anas saya tidak tahu,” kata Syarif Hasan usai menjadi pembicara peluncuran buku di DPR, Senin (29/9).
Menurut dia, sejauh ini partainya masih menjalankan tugas untuk mengusut kasus tersebut. Dia belum memberikan hasil dari proses tersebut. Oleh karena itu, belum ada sanksi bagi siapa pun, termasuk kepaa juru bicara PD Benny K Harman dan Ketua Fraksi Nurhayati. “Belum ada, belum ada sanksi,” katanya.
Syarif menjelaskan, selama ini yang digariskan SBY adalah memperjuangkan Pilkad Langsung dengan 10 perbaikan. Ketika ditanya soal dukungan PDIP yang mendukung opsi Pikada Langsung dengan 10 perbaikan, Syarif menyatakan tidak ada upaya untuk menjadikan opsi. “Masalahnya, kalau mendukung, kenapa tidak didukung secara resmi menjadi opsi,” ujarnya.
Syarif lagi-lagi menolak ada komunikasi antara Wakil ketua DPR Pramono Anung dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto saat rapat paripurna DPR tersebut. “Saya tidak tahu kalau komunikasi itu ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil ketua DPR dari PDIP Pranomo Anung menjelaskan, dirinya sempat berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto saat detik-detik pengesahan UU Pilkada. Namun koordinasi itu sudah terlambat, karena kebanyakan anggota Fraksi Demokrat sudah walk out.
“Saya ditelepon Pak Djoko Suyanto, jam 01.35 WIB pagi (dini hari), tetapi voting sudah selesai,” ujarnya.
Pramono Anung menilai aksi walk out fraksi Partai Demokrat (PD) saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada dilakukan tanpa arahan Ketua Umum Demokrat SBY. Pramono menengarai SBY tidak mendapat informasi yang sebenarnya terkait dinamika rapat dini hari (26/9) itu.
“Saya menduga Pak SBY tidak mendapatkan informasi sebenarnya. Ada orang yang bermain untuk memberikan informasi,” kata Pramono di Gedung DPR, Senin (29/9).
Ia melihat ekspresi kecewa dan kaget yang diperlihatkan SBY di situs Youtube menanggapi hasil sidang paripurna adalah ekspresi yang asli. “Saya berprasangka baik,” ucapnya.
Fraksi Partai Demokrat sendiri Senin ini mengadakan rapat pleno tertutup di ruang fraksinya, Gedung Kura-Kura DPR. Rapat tertutup ini langsung dipimpin Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf. Ruhut Sitompul, Gede Pasek Suardika, Andi Timo Pangerang ikut dalam rapat.
Related Posts
harus diusut sebelum SBY lengser, kalau tidak maka SBY akan dipermalukan secara Nasional maupun Internasional, hayo SBY !!! harus tegas loh !!! jangan Memalukan nama Sendiri dan nama Indonesia dimata Internasional !!!
ini namanya pembelotan dan penghianatan dari kader PD kpd SBY, harap SBY bisa puter balik lihat video kejadian di gedung DPR yg berlangsung sidang pilkada, nanti terlihat dgn jelas permainan dagelan trio gengster ma lampir, Nur, cowboy Benny, preman si Max yg sdh dibeli dan mnjadi antek dari kubu KMP bro….