Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar
Azwar-Abubakar
menyoroti soal kinerja kala-ngan PNS (pegawai negeri sipil) yang masih rendah dibandingkan negara
lain. Menpan menilai, salah satu penyebabnya karena PNS saat ini berlebihan dan mi-nim skill
(keterampilan). Banyak PNS di kantor yang cuma tahu main games.
“PNS penuh, nggak ada kerja. Di kantor cuma main games,’’ ungkap Azwar ketika ditanyai soal
moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS di sela-sela pertemuannya dengan sejumlah
pejabat di Banda Aceh, Kamis (03/11). Hal lain-nya yang disorotinya, terkait distribusi PNS yang
tidak merata dan sesuai kebutuhan. Penempatan PNS sering me-numpuk di perkotaan.
“Seperti penempatan guru misalnya. Ada sekolah yang satu mata pelajaran diasuh oleh tiga guru,
sementara di sekolah lain seorang guru ha-rus mengajar tiga pelajaran karena kurang guru. Ini ter-
jadi hampir di semua daerah, tidak hanya di Aceh,” sebut menteri pengganti EE Ma-ngindaan di
Kemenpan ini.
Masalah lain, lanjut dia, adalah buruknya proses pe-rekrutan atau mengandung unsur korupsi kolusi
dan ne-potisme. Proses tes pene-rimaan PNS sekarang dinilai juga belum menjurus kepada menguji
skill dan kemampuan.
Namun menurut Azwar, ma-sih ada waktu untuk memper-baiki semua kelemahan seka-rang.
Pemerintah, kata dia, sangat serius mereformasi birokrasi. Bahkan untuk mewujudkannya sudah
diikutsertakan tim independen dari nonpemerintah yang lebih profesional dan tim quality assurance
yang terdiri dari unsur BPKP.
Kedua unsur ini dimasuk-kan dalam struktur Badan Reformasi Birokrasi Indonesia yang dipimpin
Wakil Presiden Budiono, dengan anggota terdari dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian,
Menko Kesra, Meneg PAN-RB, Men-dagri dan Menteri Keuangan. Azwar mengatakan, di bawah
kendalinya, Menpan tidak membuat lagi rancangan khu-sus untuk mereformasi bi-rokrasi, karena
desain yang ada dinilai sudah memadai, hanya saja selama ini kurang berjalan. Untuk menjalankan-
nya butuh dukungan dan ke-seriusan tiga elemen peme-rintahan yaitu di pusat, dae-rah dan
kabupaten/kota.
Pemprop dan pemkab/pem-kot diminta jangan bersikap pasif, melainkan harus ikut membantu menata
pelayanan birokrasinya sehingga benar-benar berkualitas.
Azwar juga mengimbau agar masyarakat mengubah pola pikir (mind set) bahwa lapangan kerja yang
menjanjikan itu tidak hanya PNS. Untuk sementara ini pihaknya serius menjalankan moratorium PNS
untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Menurut dia lapangan kerja akan terbuka luas di Indone-sia kalau investasi meningkat. Untuk
meningkatkan investasi hal yang sangat penting dila-kukan adalah mereformasi birokrasi. “Kalau
pelayanan birokrasi bagus, yakinlah akan banyak yang mau investasi di Indonesia dan itu akan mem-
buka banyak lapangan kerja,” sebut Azwar.(okz/zal)
Related Posts
