Antara Rudi, Wisnu dan Tudingan Suap SKK Migas Untuk Konvensi Partai Demokrat


Konvensi Partai Demokrat (PD) berada di ujung tanduk.

Konvensi yang rencananya akan mulai digelar pada September 2013 terancam sepi peminat.

Selain karena mekanisme konvensi yang tidak jelas, kasus  suap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menjadi ganjalan baru.

Diduga, uang suap Rudi sebesar US$ 700.000  atau sekitar Rp 7 miliar untuk membiayai Konvensi Partai Demokrat. Benarkah demikian?

Partai Demokrat gerah dengan tudingan itu. Ketua Harian Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan membantah bahwa dana suap terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dipakai untuk dana konvensi PD.

Menurutnya, Komite Konvensi punya bendahara sendiri yang bekerja untuk mencari dana.

Ada 17 anggota Komite Konvensi di antaranya;  Soegeng Sarjadi (pengusaha ), Margiono (Ketua PWI), TP Rachmat (pengusaha ), Effendi Gazali (pengamat komunikasi politik), Christianto Wibisono (ekonom ), Indrawaty Sukadis (anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat), Didi Irawadi Syamsudin (Ketua DPP Partai Demokrat ).

Lalu  Hinca Panjaitan (anggota Sekretaris Bidang Komunikasi Publik dan Informasi DPP partai Demokrat), Wisnu Wardhana (pengusaha ), Putu Suasta (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), Humprey R Djemat (pengacara), Charis Rully, dan Vera Febyanthi (anggota DPR Partai Demokrat).

Ada beberapa nama yang dicurigai menjadi “ATM” partai untuk konvensi nanti, di antaranya  CEO PT Indika Energy, Wisnu Wardhana.

“Ya enggak ada hubungannya dong. Kan di konvensi ada bendahara. Jadi saya pikir enggak ada,” kata Syarief Hasan  usai mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-68 di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (17/8).

Ketika menyebut bendahara partai, kita ingat lagi Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Handojo Slamet Mulyadi, yang baru-baru ini mundur. Alasannya, ia ingin konsentrasi merawat orang tua.

Menurut sumber SP, Handoyo yang dikenal sebagai konglomerat, bos perusahaan farmasi Tempo Scan Pacific, mundur karena diminta mencari dana untuk Konvensi Partai Demokrat. Handoyo takut akan KPK dan dia pun memilih mundur.

Kini Bendum Partai Demokrat dipegang oleh  Indrawati Sukadis. Indrawati sendiri dikenal sebagai anggota Komisi Kesehatan DPR RI dari daerah pemilihan Jambi.

Dia juga menjabat Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Sebelum meniti karir sebagai politikus, Indrawati dikenal sebagai dokter.

Pada Juni 2009 lalu, menjelang pemilihan umum, Bendahara Umum Demokrat waktu itu, Zainal Abidin, mendadak meninggal dunia. Dia diganti oleh M Nazaruddin, yang sudah dipecat karena kasus korupsi.

Wisnu Wardhana sendiri telah membantah terlibat suap Rudi. Menurutnya, Indika Energy sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Kernel Oil, perusahaan yang diduga memberi ratusan ribu dolar kepada Rudi.

Ada kabar jika Indika Energy adalah induk perusahaan Kernel Oil. Kabar itu cukup mengejutkan Wisnu. Dia pun memastikan bahwa kabar berita itu sama sekali tidak benar.

“Indika Energy sudah bergerak di bidang konstruksi gas dan minyak selama 35 tahun. Tidak sekalipun Indika atau  anak perusahaan  Indika memiliki hubungan bisnis dengan PT Kernel Oil. Saya tidak tahu PT Kernel Oil,” kata Wisnu dalam rilisnya yang dikirim ke media.

Apakah benar uang Rudi bukan untuk Partai Demokrat?

Perang Demokrat vs Golkar

Memang tidak mudah untuk membantah apalagi mengklarifikasi sebuah tuduhan yang sudah beredar luas di publik.

Semakin kencang membantah, semakin banyak data yang beredar dan dibuka.   www.bonihargens.com misalnya, membuat analisa yang cukup menarik bahwa ada perang Partai Demokrat dan Partai Golkar di balik kasus korupsi Rudi ini.

Menurut data yang dilansir situs ini, nama Wisnu Wardhana menjadi sangat penting dalam kasus ini, selain karena dia vice president PT Indika Energy, yang menjadi naungan PT Tripana dan Kernel Oil, juga Wisnu merupakan anggota  Komite Konvensi Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil pencarian sementara,  memang belum ditemukan koneksi antara Kernel Oil dan Indika Energy.

Namun, jika ditelisik kembali, Wisnu pernah mengatakan akan mengakuisisi Blok Mahakam yang sekarang dioperatori oleh perusahaan Prancis, Total E & P Indonesia.   Pernyataan itu keluar dari mulut Wisnu.

“Iya dong bukan haknya Pertamina saja, karena nasional itu bukan Pertamina saja, bisa Pertamina swasta nasional bergabunglah sama-sama,” ujar Presiden Direktur Indika Energy Wisnu Wardhana seperti dikutip Koran Tempo (23/7/2013).

Pernyataan itu membuka banyak tabir, termasuk kompetisi pengusaha domestik untuk menguasai Blok Mahakam.  Indika tentu bukan pemain baru di industri minyak dan gas.

Anak usahanya, PT Tripatra Engineering adalah salah satu kontraktor EPC yang dibayar oleh konsorsium Exxon Mobil-Pertamina untuk proyek minyak dan gas di Blok Cepu, Jawa Timur.

Grup bisnis ini memiliki koneksi kuat terutama dengan Partai Demokrat. Keluarga Sudwikatmono misalnya (yang masuk dalam pemegang saham INDY), termasuk dekat dengan keluarga Cendana.

Dalam tulisan lain dari www.bonihargens.com dikatakan, KOPL Indonesia, PT Bintang Samudra Semesta (BSS), dan PT Asia Star International (ASI) terlibat dalam trading minyak.

KOPL terafiliasi dengan BSS dan BSS adalah partner dari PT Humpus Trading dan ASI, sebuah perusahaan yang dikontrol Tommy Soeharto di Jl Teuku Cik Ditiro No 56, Jakarta Pusat.

Data lain menyebutkan, Wiwoho Basuki adalah partner Sudwikatmono di INDY. Sementara Wisnu adalah menantu Wiwoho Basuki.

Wisnu adalah penantang berat Suryo Bambang Sulisto yang disponsori keluarga Bakrie dalam pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Wisnu didukung oleh Partai Demokrat.

Sementara itu, Rudi Rubiandini adalah mantan Kepala Operasional BP Migas, sebelum menjadi Wakil Menteri ESDM. Sebelum di BP Migas, Rudi menjadi dosen teladan di ITB.

Ia adalah orang yang paling kritis terhadap kasus Lumpur Lapindo yang melibatkan Grup Bakrie. Ia terlibat dalam advokasi internasional tentang Lumpur Lapindo di Cape Town, Afrika Selatan pada 2008.

Rudi adalah ketua tim investigasi Lapindo.  Rudi mengatakan, pada tahun 2007, Lapindo Brantas mengabaikan peringatan dari Medco Energy, pengontrol 32% saham Lapindo, sehingga menyebabkan luapan lumpur.

Rudi adalah saksi ahli yang dipanggil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk melawan pihak Lapindo Brantas dan pemerintah pada 2007.     

KTT OPEC

Kembali ke Wisnu. Dia pernah menjadi pimpinan APEC CEO Summit 2013 saat Indonesia menjadi tuan rumah  KTT APEC 2013.

Wisnu menjadi salah satu pemandu dalam sesi penutupan CEO Summit bersama Ketua CEO Summit APEC Rusia, Andrey Kostin. Presiden SBY hadir waktu itu.

Ini fakta bagaimana kedekatan Wisnu dengan Partai Demokrat, sampai dia menjadi salah satu anggota Komite Konvensi.

Kita juga tidak menafikan fakta lain, bagaimana Partai Golkar getol mendesak KPK segera memeriksa Rudi dan membongkar oknum di belakang Rudi.

Perang baru dimulai. Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo sudah memukul genderang perang. Kita hanya bisa menunggu akhir cerita akan seperti apa.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *