Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Tak Salahkan Hujan Lokal dan Banjir Kiriman

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, saat ini DKI Jakarta sedang memasuki fase peralihan musim kemarau ke musim penghujan.

BMKG mengimbau kepada masyarakat selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem saat musim penghujan tiba. Tak hanya itu, banjir pun akan menghantui permukiman warga yang berada dibantaran sungai.

Anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai, banjir yang terjadi di ibukota bukan hanya karena faktor dari hujan lokal saja, akan tetapi ada reka tata kota yang harus diperhatikan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi jangan salahkan hujan lokal atau pun banjir kiriman, tetapi Pemprov DKI harus benar-benar siap dalam menghadapi banjir di musim penghujan nanti. Banyak reka tata kota yang harus diperhatikan secara khusus,” kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (19/10).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, ada tiga penyebab banjir masih terjadi di Jakarta, yakni banjir akibat hujan lokal, kemudian banjir kiriman dari hulu, dan ketiga karena air laut mengalami pasang atau banjir rob.

Pria yang akrab disapa Kent meminta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan bisa memikirkan bagaimana mencegah supaya Jakarta tidak banjir lagi. Diketahui saat ini, sejumlah warga Jakarta kerap kebanjiran jika hujan sudah mulai turun.

“Langkah yang cepat perlu dilakukan oleh Gubernur Anies dan Wagub Ariza, salah satunya pembuatan pintu air di sejumlah daerah perkampungan. Seperti tempuran sungai, agar bisa mencegah meluapnya kali hingga menyebabkan banjir,” kata Kent.

Lalu, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus rajin melakukan pengerukan disejumlah kali di Jakarta secara rutin, agar dapat menampung air kiriman dari kota-kota penyangga seperti Bogor dan Depok.

“Harus rajin dan rutin dalam pengerukan kali, minimal sebulan sekali. Lalu normalisasi sungai harus segera dilaksanakan dan membuat waduk serta sumur resapan, agar bisa maksimal dalam menangkal bencana banjir,” tuturnya

Masif Sosialisasi

Kent juga menyoroti kesinambungan drainase antarkawasan. Menurutnya, drainase yang dibenahi parsial tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Oleh karena itu, ia menegaskan setiap kawasan harus menyatukan sistem pengairannya.

Dia pun meminta kepada Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Ariza agar bisa terjun langsung ke permukiman penduduk, supaya bisa melihat permasalahan dasar yang harus dibenahi, serta harus melakukan sosialisiasi secara massif terkait bencana banjir.

“Harus masif sosialisasi kepada warga tentang banjir. Pak Anies dan Pak Ariza harus turun ke lapangan, jangan hanya berbicara tapi tidak memahami permasalahan yang mendasar di wilayah-wilayah permukiman. Kenyataannya saat ini banyak warga yang di depan rumahnya tidak mempunyai saluran air atau got,” ketus Kent.

Kent pun mengingatkan kinerja Anies beserta jajarannya perlu ditingkatkan, terkait penanganan banjir. Ia juga menyarankan agar Anies lebih menggiatkan pada pengerukan dan pembenahan drainase.

“Jangan fokus pada pekerjaan proyek-proyek yang aneh di Jakarta. Tolong serius terhadap penanganan Covid-19 dan banjir di Jakarta,” tegasnya.

Menurutnya, dalam menyikapi banjir di Jakarta semua pihak harus bertanggung jawab tidak hanya Dinas Sumber Daya Air (SDA) tetapi mencakup juga Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga.

“Tanggung jawab soal banjir di Jakarta, tanggung jawab kita semua. Banjir diakibatkan karena berkurangnya area serapan air karena pembangunan trotoar yang serampangan dan perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai, dan juga perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan suka buang sampah sembarangan,” kata Kent.

Dia pun berharap, Gubernur Anies lebih memprioritaskan penanganan Covid-19 dan banjir di Jakarta. Dan bisa memberikan perhatian yang lebih kepada korban banjir Jakarta.

“Jangan membebani warga Jakarta dengan banjir ini, coba dipikirkan kembali. Kasihan warga yang setiap kali hujan datang selalu saja was-was akan banjir,” pungkasnya.

Anggaran Rp5 Triliun

Perlu diketahui sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program pengendalian banjir sekitar Rp 5 triliun. Yang mana anggaran tersebut, kata dia, sedang dipersiapkan dalam dua tahun ini.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, dia berharap, program pengendalian banjir bisa terus dilakukan. Oleh karena itu, dia merasa Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air dan instansi terkait harus bekerja lebih berat lagi.

Dia menargetkan, pada tahun 2021, program-program yang sedang dijalankan tersebut bisa mengurangi 11 persen potensi banjir di Jakarta. Jadi, meskipun Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah Covid-19 terbanyak di Indonesia, namun program pengendalian banjir tetap dilanjutkan.

Riza menjabarkan, butuh waktu delapan tahun untuk menyelesaikan program Grebek Lumpur. Yang mana, ada 13 danau, setu, atau waduk yang menjadi sasaran program tersebut. Volume lumpur yang dikeruk sebesar 4,5 juta meter kubik.

Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pengerukan, maka menurutnya diperlukan peningkatan jumlah alat berat. Dia berharap seluruh pihak bisa mendukung penambahan jumlah alat berat.( MDk / IM )