JAKARTA, – Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, ada kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari Polri dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Tak jarang, dalam menangani kasus, Polri mengalami kendala yuridis.
“Ada peraturan dan perundangan-undangan yang kontradiktif. Hal ini, misalnya, ketika ada kasus illegal logging (pembalakan hutan liar), illegal mining (penambangan liar), kasus pajak, dan lainnya. Undang-undang yang ada bertentangan. Bahkan kalau penyidik Polri ingin menangani, prosesnya berbelit-belit,” kata Ito pada sesi pembekalan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Rapim TNI dan Polri 2011 di Gedung Balai Samudra, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
Ia tak merinci secara spesifik undang-undang yang dimaksud. Jenderal bintang tiga ini juga tak menyebutkan kasus-kasus di mana penyidik Polri mengalami kendala yuridis. Dikatakan, Polri berkomitmen untuk memperbaiki dirinya.
“Kalau mau mengungkap semua borok, masyarakat bisa tidak percaya lagi kepada pemerintah. Jadi, lebih baik buka dalam lingkungan terbatas, lalu diperbaiki. Buka secara tuntas kelemahan-kelemahan. Lalu, perbaiki sistemnya. Paling tidak upaya ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Ito memuji penanganan kasus Bank Century oleh aparat penegakan hukum. Penangan yang dilakukan lintas institusi ini dikatakan telah memotong ego sektoral masing-masing institusi.
Sementara itu, Djoko, merespon pernyataan Ito, mengatakan, pada kenyataannya, memang ada tugas-tugas TNI-Polri yang saling bersinggungan. “Ada hal-hal yang tertuang dalam undang-undang yang bisa dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut Djoko mengatakan, dalam pelaksanaan tugas, sebaiknya tidak ada pihak yang mengintervensi pihak lainnya. Sebaliknya, ia juga meminta agar tak ada pihak yang merasa diintervensi pihak-pihak lainnya.
Related Posts
