Indonesia Media Online,(Cirebon): Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP/MTs Swasta sekota Cirebon, Drs Agus Sunandar kembali mengancam kalangan DPRD Kota Cirebon dengan membawa 10.000 massa. Apabila delapan pernyataan sikapnya yang disampaikan pada aksi yang pertama tidak diakomodir dan dilaksanakan dewan.
“FKKS siap membawa 10.000 massa pada aksi yang ketiga nanti, jika kalangan DPRD masih tidak mengakomodir kepentingan sekolah swasta yang terangkum dalam delapan pernyataan sikapnya. Namun sebelum menurunkan 10.000 massa, Massa yang dipastikan pada aksi kedua sebanyak 6000 massa dan mereka sudah siap turun ke gedung DPRD, namun waktunya kapan masih kami rahasiakan,” ujar Agus, Selasa (03/08/2010) diruang kerjanya.
Ancaman Agus rupanya tak main-main. Pasalnya, kalangan dewan terlihat masih belum serius menyikapi problematika sekolah swasta, terutama dalam menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali). Sebab delapan tuntutan yang pernah disampaikan pada aksi yang pertama itu diantaranya menuntut perubahan isi Perwali yang lebih mengakomodir kepentingan sekolah terutama pihak swasta.
Agus juga mempertanyakan keseriusan kalangan DPRD, baik Komisi C maupun unsur Pimpinan DPRD yang masih belum merespon sepenuhnya terhadap tuntutan tersebut. Padahal, jika saja kalangan DPRD mau mengundang FKKS duduk bersama untuk memusyawarahkan delapan pernyataan sikapnya, pasti dalam perkembangannya situasi tersebut akan mencair.
Namun sampai dengan seminggu pasca aksi pertama tempo hari lalu, pihak DPRD tampaknya kurang merespon. Buktinya tak ada satu surat pun yang dilayangkan kepihak FKKS maupun para kepala sekolah swasta untuk membicarakan kemungkinan kedepan yang dapat dikerjasamakan untuk mempertemukan kepentingan pihak pemerintah daerah disatu sisi dan pihak sekolah swasta disisi lain.
Agus juga menyayangkan sikap Walikota Cirebon yang masih dingin dalam menanggapi aksi sekolah-sekolah swasta kemarin. Padahal ribuan massa pada aksi pertama tempo hari itu merupakan bukti nyata bahwa diskriminasi dan ketidak adilan sangat dirasakan betul oleh para kepala sekolah swasta atas keberadaan materi Perwali terutama dalam menjelang dan menyangkut PPDB. (Nurudin)
Related Posts
