Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto punya terobosan-terobosan baru untuk merombak sistem kesehatan di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menkes Terawan sempat mengatakan akan memberikan gaji pertama dan tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memulai gerakan moral untuk membantu defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain menyumbangkan gaji pertama untuk BPJS, masih ada lagi terobosan-terobosan baru yang dicetuskan Menkes Terawan. Berikut ulasannya:
Izin Edar Obat Akan Diambil Alih Menteri Kesehatan
Biasanya izin edar obat dipegang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kini izin edar produk farmasi, yang mencakup obat-obatan kini dipegang oleh Kementerian Kesehatan.
“Saya sudah bertemu dengan Kepala BPOM beberapa waktu lalu. Saya sampaikan, perizinan edar obat kembali ada di tangan Kemenkes,” kata Menteri Kesehatan Terawan, Senin (25/11).
Terawan mengatakan, awalnya izin edar obat memang dipegang Kemenkes. Namun karena ada suatu hal, akhirnya BPOM yang ambil kendali.
“Jadi, beliau (Kepala BPOM) sudah rela hati (izin edar obat di Kemenkes). Enggak akan konflik kok. Karena yang namanya izin edar obat sesuai peraturan undang-undang dipegang Kemenkes. Baik izin edar obat-obatan medis dan tradisional,” tambahnya.
Nantinya, kunci izin edar obat akan berada di tangan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes. Ketika izin edar obat sudah keluar, peran BPOM yang mengambil kendali.
“BPOM nanti tinggal mengawasi saja, apakah pihak perusahaan atau pengelola obat yang bersangkutan sudah benar perilakunya. Artinya, sudah tepatkan mereka memproduksi obat secara benar dan sesuai prosedur keamanan yang tepat,” ujar Terawan.
Wisata Kesehatan Tradisional
Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bergandengan tangan mengembangkan wisata kesehatan (health tourism). Menurut Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Indonesia memiliki potensi memajukan wisata kesehatan ini. Sehingga punya peluang mendatangkan banyak wisatawan asing.
Salah satu dari empat bagian yang dinilai paling berpotensi adalah wisata kebugaran dan jamu.
“Nah, kalau misalnya wisata kebugaran dan jamu ini, inilah yang harus masyarakat majukan. Kita punya industri jamu yang hebat-hebat tapi tidak pernah kita ungkapkan,” kata Terawan, Selasa (19/11).
Contoh yang disebut Terawan, di antaranya tongkat ali dan purwaceng. Tak ketinggalan, pengobatan alternatif pembesaran organ intim lewat pijat ala Mak Erot tak luput dari perhatian Terawan.
Terawan, melanjutkan, kalau yang lain menjual bekam, mengapa Indonesia tidak menjual kerokan?
“Kalau 100 kamar dengan dengan return time-nya hanya 20 menit 25 menit berapa itu? Begitu keluar, minum jamunya,” ujarnya.
Purwaceng, tongkat ali, Mak Erot, sampai kerokan, menurut Terawan, adalah hal-hal yang terkadang tidak terpikirkan, padahal amat berguna karena bisa dikembangkan.
“Ya, kadang-kadang kita malu karena tiap hari kita melihatnya (orang dikerok) tapi buat orang asing, (kerokan) itu hal yang sangat menarik,” ujarnya.
“(Kerokan) bagi orang asing itu kan aneh. (Apalagi) kalau gambarnya macam-macam (menjadi menarik),” kata Terawan disambut gelak tawa peserta.
Sindir Pelayanan Dokter yang Berlebihan
Menteri Kesehatan Terawan juga pernah menyindir para dokter saat melakukan tindakan pada pasien. Menurutnya, beberapa dokter bertindak secara berlebihan. Padahal seharusnya menangani secara optimal.
Terawan mengatakan tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien secara berlebihan membuat biaya klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit jadi membengkak.
Besarnya biaya klaim tersebut, kata Menkes, bisa terlihat dari data BPJS Kesehatan pada pembiayaan penyakit jantung tahun 2018 yang mencapai Rp10,5 triliun, dan tindakan operasi sectio caesarea yang terlalu banyak. Menurutnya, apabila para dokter telah melakukan tindakan yang benar maka klaim BPJS Kesehatan tidak akan membengkak.
Menkes Terawan mengungkapkan data BPJS Kesehatan tentang perbandingan kelahiran operasi caesar dengan kelahiran normal sebesar 45 persen, padahal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) idealnya perbandingan tersebut sebesar 20 persen.
Terawan mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepada pasien sesuai undang-undang adalah pelayanan kesehatan dasar, yaitu pelayanan kesehatan yang optimal bukan maksimal. Pelayanan kesehatan yang maksimal justru bisa membahayakan keselamatan pasien. Dia meminta kepada dokter untuk tidak melakukan tindakan yang maksimal yang notabene merugikan pasien.
“Kalau memang tidak perlu dikerjakan, jangan dikerjakan, kalau itu maksa dikerjakan artinya membahayakan pasien. Setiap tindakan punya konsekuensi risiko pada pasien, dan itu sebenarnya bisa mencelakakan pasien untuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar,” kata Terawan. ( Mdk / IM)
Related Posts
