Surat Suara di LN Rawan

JAKARTA-Pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sudah lebih dulu berlangsung di beberapa negara. Hingga kemarin (31/3) sudah delapan kantor perwakilan RI yang melaksanakan pencoblosan untuk warga negara Indonesia di luar negeri (LN). Kantor perwakilan itu antara lain adalah Beijing dan Shanghai (Tiongkok), Hongkong, Kopenhagen (Denmark), serta Bra silia dan Santiago (Brasil) yang melaksanakan pemungutan suara pada 30 Maret 2014.

Menyusul kemarin di dua kantor perwakilan, yakni di Kabul (Afghanistan) dan Quito (Ekuador). Sayangnya, berdasar pemantauan sementara, tingkat partisipasi pemilih di LN cenderung rendah. Komite IndependenPemantau Pemilu (KIPP) menyatakan, rendahnya partisipasi pemilih itu bisa menjadi celah terjadinya manipulasi. Sebab, banyak surat suara yang sudah disiapkan yang tidak terpakai. ”Titik lemah dan titik lowong yang bisa dimanipulasi memang dari situ (sisa surat suara, Red),” ujar Ketua KIPP Jojo Rohi kemarin.

Karena itu, Jojo mengharapkan kinerja pengawas di lapangan bisa maksimal dalam meng awasi para penyelenggara pe milu. ”Kalau pengawas baik kerjanya dan maksimal, potensi manipulasi itu bisa diminimalkan,” terang dia. Terkait partisipasi pemilih di LN yang cenderung rendah, Jojo mengatakan, hal tersebut dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis. Secara teknis, penyebabnya bisa waktu yang tidak pas karena bersamaan dengan hari kerja. Sedangkan secara nonteknis, kata dia, tren partisipasi pemilih memang cenderung menurun dari pemilu ke pemilu, bahkan di level pilkada.

Jojo menuturkan, hal itu bisa menjadi indikasi kegagalan parpol melakukan pendidikan politik. Menurut dia, undang-undang mengamanatkan kepada parpol melakukan pendidikan politik. Sehingga orang memiliki alasan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memberikan suaranya ”Momentum itu salah satunya lewat kampanye. Tapi sayangnya, kampanye yang ada selama ini tidak kelihatan ada (pendidikan politik), hanya dangdutan,” urai Jojo.

Sementara itu, KPU terus melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu. Anggota KPU Ferry Kur nia Rizkiyansyah meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di sejumlah negara yang belum melaksanakan pemu ngutan suara mengoptimalkan semua saluran komunikasi, baik formal maupun informal. ”Jangan sampai ada WNI yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan informasi hari dan tanggal pemungutan suara,” tutur Ferry. Selain di TPSLN, WNI di luar negeri bisa menggunakan hak pilihnya lewat pos.

Berdasar laporan sementara, di Shanghai jumlah pemilihnya tercatat 1.859 orang. Dalam rencana awal, 1.103 pemilih akan meng gunakan hak pilihnya di TPSLN dan 756 pemilih memilih lewat pos. Saat pelaksanaan, pemilih yang hadir 238 orang. Di Beijing, dari 1.197 pemilih yang tercatat dalam DPT, 423 di antaranya menggunakan hak pilih di TPSLN. Petugas PPLN juga menerima 49 kertas suara yang dikumpulkan tim drop box dari Kota Tianjin. PPLN juga masih menunggu 380 kertas suara yang dikirim melalui pos.

Di Hongkong, dari 102.265 pemilih yang tercatat dalam DPT, 5.919 di antaranya menggunakan hak pilih di 13 TPSLN di Vic toria Park dan 776 pemilih menggunakan hak pilih di dua TPSLN di Makau. Petugas juga telah mengirim 16 ribu surat suara lewat pos sehari sebelum pemungutan suara kepada para pemilih yang telah mengonfirmasi akan menggunakan hak pilihnya lewat pos. Ferry mengatakan, penghitungan suara akan dilakukan serentak dengan pelaksanaan pe mungutan suara di dalam ne geri, yakni 9 April. Dia menjelaskan, hasil pemungutan suara di TPSLN dimasukkan ke dalam kotak suara dan disimpan di kantor PPLN dengan pengawasan CCTV 24 jam.

”Kita juga masih menunggu respons surat suara yang dikirim lewat pos,” katanya. Hati–Hati Pilih Caleg Sementara itu Ketua KPK Abra ham Samad mengatakan dari catatan KPK sejak 2007– 2013 sudah ada 73 anggota parlemen yang terjerat kasus korupsi, sedangkan lebih dari 90 persen di antaranya kini mencalonkan kembali dan maju menjadi caleg pada Pemilu Legislatif 2014. Karena itu pihaknya berharap kepada pemilih dapat menggunakan hak pi lihnya secara cerdas dan berhati–hati dalam memilih pemimpin. ”Apakah yang kita pilih bisa membawa aspirasi masyarakat dan jujur, bukan mementingkan kepentingan golongan, keluarga atau dirinya sendiri.

Berhati-hatilah dalam memilih pemimpin,” ucapnya kepada wartawan di KPK, Jakarta akhir pekan kemarin. Dalam memilih calon legislatif, dirinya meminta kepada pe milih agar memperhatikan re kam jejak atau track record yang bersangkutan agar tidak salah pilih. Kedua adalah memilih caleg yang dapat menjanjikan harapan baru Indo nesia yang bersih tanpa korupsi, tanpa penyimpangan dan bersih manipulasi. ”Teliti terlebih dahulu track record, sebelum menentukan pemilih,” paparnya.

Menurutnya, Pemilihan Umum Legislatif 2014 merupakan tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Karena melalui pemilu ini, masyarakat akan menggantungkan nasib periodiknya kepada sekitar 200 ribu calon-calon legislatif yang berlaga memperebutkan lebih dari 19 ribu kursi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Na mun ironisnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu rendah dan terus menurun da ri pemilu ke pemilu. ”Dua pemilu terakhir, partisipasi masyarakat sebesar 84 persen pada 2004 dan menjadi 70,4 persen pada 2009,” katanya.

Salah satu penyebab menurunnya partisipasi tersebut, menurutnya yakni karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat para anggota parlemen di tingkat pusat dan daerah. ”Tentu hal ini tidak bisa didiamkan saja. Apalagi perhelatan Pemilu menghabiskan anggaran negara sebesar 17 triliun, tentu tidak boleh disiasiakan,” tandasnya. Ia menambahkan, dengan kam panye ‘pilih yang jujur’ yang diusung KPK, maka diharapkan tidak hanya dapat mendongkrak partisipasi masyarakat, melainkan juga dapat me ngedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan jujur, memilih calon aggota parlemen yang jujur demi terbentuknya parlemen Indonesia yang bersih dan amanah yang menunjang terciptanya Indonesia yang bersih, transparan dan bebas korupsi.

”Dan untuk menjangkau semua segmen yang lebih luas untuk menyebarkan hal itu, kami mengajak Putri Indonesia 2014,” pungkasnya. Sementara itu, Putri Indo nesia 2014, Elvira Devinamira sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua KPK, Abra ham Samad. Bahwa sebelum memilih setidaknya melihat ca lon siapa yang dipilih de ngan melihat rekam jejaknya atau track recordnya terlebih dahulu. ”Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melihatnya di media televisi atau lainnya,” katanya. Kepada hadirin, ia mengatakan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna.

Karena itu, di rinya meminta kepada siapapun calon pemimpin agar jangan bertindak menjadi sempurna dan mencoba menutuptutupi kekurangan yang dimilikinya. ”Apa adanya saja. Dan kekurangannya bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, misalnya dengan program yang bagus,” paparnya. Elvira berpesan kepada calon pemilih agar tidak memilih kem bali calon legislatif yang terbukti korup atau terindikasikan ko rup. Karena dengan salah memilih berarti akan merugi selama 5 tahun ke depan. ”Jangan me milih calon yang korup,” pungkasnya. (sar/fal/c9/ tom)