Belum seratus hari menjabat sebagai menteri BUMN, Erick Thohir membuat gebrakan dan terobosan tak biasa.
Berniat bersih-bersih di perusahaan milik negara itu, Erick Thohir pun bergerak cepat.
Dimulai dengan memilih dua wakil menteri BUMN yang mendampinginya.
Disusul langkah yang penuh kontroversial yakni berencana menarik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke dalam perusahaan BUMN.
Kontroversi karena mengundang pro dan kontra.
Terutama dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta lalu masih terus mengkritisi kebijakan kementerian BUMN itu.
Setelah Ahok, giliran Erick Thohir mengundang mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah ke kantornya.
Kabarnya Chandra Hamzah dipercayakan menduduki sebuah jabatan di BUMN.
Dalam pertemuan itu, Chandra mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan BUMN.
Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.
“Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya,” ujar Chandra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Deputi dipindahkan
Setelah itu, Erick Thohir kembali membuat gebrakan.
Kemarin dia mulai merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN.
Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementerian yang ia pimpin.
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan 7 pejabat eselon I kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah. Saat ini 6 diantaranya sudah alih jabatan.
“Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.
BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).
“Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun.
Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik,” harapnya.
Sementara itu soal status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh eselin I itu, lanjut Arya, akan disesuaikan dengan surat keputusan.
“PNS boleh jadi direksi di BUMN. Status PNS itu sesuai administrasi saja. Yang pasti mereka di tempatkan di sana,” jelasnya.
Dari 7 nama eselon I BUMN, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.
Sementara sisanya sudah rampung tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Berikut nama-nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN:
1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II
2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2
3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata
4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian
5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas
6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog
7. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia
Setelah gebrakan di atas, lalu apa lagi kejutan baru dari Erick Thohir? ( WK / IM )
Related Posts
