Setelah Surya Paloh, Bambang Soesatyo Sambut Usulan Presiden Jokowi Tiga Periode

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Soesatyo menyambut usulan agar pihaknya mengamendemen pasal 7 UUD 1945.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/11/2019), menyatakan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam menyosialisasikan amendemen UUD 1945, salah satunya kemungkinan presiden dapat dipilih tiga kali atau untuk tiga periode.

Dikutip dari situs www.dpr.go.id, Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Usulan untuk mengamendemen UUD 1945 itu itu merupakan ide dari pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikuntono. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut usulan tersebut.

Senin (18/11/2019), dalam sebuah wawancara dengan media berbahasa Inggris, Surya Paloh sependapat agar presiden dapat dipilih untuk periode ketiga masa jabatannya.

Terkait sambutan dua tokoh itu, Suhendra menyatakan usulannya itu memang ditujukan agar Presiden Joko Widodo yang sejak 20 Oktober 2019 menjabat untuk periode keduanya, dapat dipilih kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Selain demi kesinambungan pembangunan nasional yang sedang digalakkan Presiden Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota negara dan proyek-proyek strategis lainnya, usia harapan hidup manusia Indonesia juga kian meningkat.

“Jadi sayang kalau ada pemimpin performanya bagus dan usianya masih muda, harus pensiun dini. Itu akan menjadi kerugian besar bagi bangsa ini,” ujar Suhendra saat dikonfirmasi soal idenya yang disambut Surya Paloh dan Bamsoet di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Di sisi lain, kata Suhendra, bila Presiden Jokowi dapat dipilih kembali pada Pilpres 2024, maka itu akan mengunci para menteri yang punya agenda terselubung untuk maju dalam pilpres mendatang agar tetap fokus bekerja hingga 2024.

Bila tidak, Suhendra memprediksi, para menteri hanya akan fokus bekerja selama dua tahun, selebihnya mereka akan berjalan sendiri-sendiri sesuai agenda politik masing-masing.

“Kalau performa Presiden Jokowi pada periode kedua ini tidak bagus, maka rakyat juga tidak akan memilihnya kembali. Jadi ini juga untuk memacu Presiden Jokowi untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya,” kata Suhendra.

Menurut Suhendra, nasib amendemen Pasal 7 UUD 1945 kini ada di tangan Bamsoet selaku Ketua MPR RI yang berwenang melakukan amendemen konstitusi.

“Menurut saya sih, MPR langsung eksekusi saja, toh masukan sudah banyak. Saya yakin rakyat pasti mendukung. Bukankah MPR merupakan representasi rakyat,?” ucapnya.

Suhendra menjelaskan bila Surya Paloh yang merupakan representasi Nasdem, dan Bamsoet yang merupakan representasi Golkar sudah setuju dengan amendemen Pasal 7 UUD 1945, bola kemudian ada di tangan PDIP.

“Bila PDIP setuju, maka (usulan tersebut) tak bisa dibendung. Sebab kursi PDIP, Golkar dan Nasdem di MPR sudah mayoritas,” ujarnya.

Suhendra juga menepis anggapan bahwa usulannya itu tidak demokratis dan dapat menghambat regenerasi.

“Demokrasi itu ‘kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Kalau rakyat memang menghendaki Presiden Jokowi bisa dipilih lagi, tapi kita menutup pintu, justru itu anti-demokrasi. Konstitusi bukan kitab suci. Hanya kitab suci yang tak boleh diamendemen,” tegasnya.( Wk / IM )