Reshuffle Bukan Hanya Berdasar “Rapor Merah” + Teka-teki Reshuffle


Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, “rapor merah” atau nilai buruk kinerja kementerian bukanlah satu-satunya alasan atau dasar perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya mikir soal merah, biru, hijau, itu tidak `the only assesment` untuk ada `reshuffle`. Tentunya Presiden lebih komprehensif. Tidak hanya merah, hijau, biru.`Doesn`t mean like that,” kata Dipo ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/9).

Dipo mengatakan, memang ada fakta integritas dan penilaian kinerja. Namun masih ada faktor lain yang bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk merombak kabinet.

Dia tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor apa saja yang bisa digunakan sebagai dasar perombakan kabinet.

Menurut Dipo, perombakan kabinet adalah hak Presiden sepenuhnya.

Pada kesempatan itu, Dipo memastikan bahwa Presiden Yudhoyono akan menyampaikan pidato kebijakan (policy speech). Presiden akan mengulas berbagai bidang kerja pemerintah dalam pidato tersebut.

Menurut Dipo, pidato kebijakan itu sangat penting karena bisa menjadi potret dan rencana kinerja pemerintah.

“Beliau nanti akan menyampaikan `policy speech` yang Insya Allah semuanya bagus ke depan,” katanya tanpa bersedia mengatakan kapan Presiden akan menyampaikan pidato tersebut.

Sebelumnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kebijakan (“policy speech“) terkait evaluasi kebijakan dan program pemerintah untuk tiga tahun ke depan.

“Beliau akan menyampaikan `policy speech` dalam waktu dekat kepada rakyat,” katanya setelah mengikuti rapat kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9).

Ryaas tidak menyebut secara jelas kapan pidato kebijakan akan disampaikan. “Sebelum tanggal 20,” katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.

Dewan Pertimbangan Presiden telah memberikan masukan kepada Presiden Yudhoyono.

Namun, menurut Ryass Rasyid, Dewan Pertimbangan Presiden tidak memberikan masukan tentang perombakan kabinet. Dewan hanya mendalami beberapa masalah kinerja pemerintah dalam beberapa bidang.

“Ada beberapa masalah di bidang ekonomi untuk ditinjau kembali, termasuk keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat,” katanya.

Dewan Pertimbangan Presiden juga menyarankan agar hubungan dengan parlemen dibuat semakin baik. Hal itu bertujuan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tidak tersendat.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan keprihatinan terhadap sejumlah persoalan ekonomi, seperti tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan. 

 

Patrialis Akbar

Teka-teki Reshuffle

Tim ekonomi jadi target utama perombakan. Siapa menggantikan siapa?

Di “Negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah” kabar bakal adanya reshuffle kabinet, yang belakangan kembali berembus kencang, seperti dipastikan. Kali ini, sumbernya langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Rencana perombakan kabinet diungkapkan SBY dalam pidatonya saat membuka Muktamar Nasional IX Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Abadi Center, Jambi, Kamis malam, 22 September 2011. Dua belas menteri dan beberapa staf khusus Presiden yang berjejer di deretan kursi tamu, menyimak dengan seksama.

“Saya mesti mengatakan sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin,” kata Presiden.

Persis di tanggal 20 Oktober 2011 nanti, Kabinet Indonesia Bersatu II genap berusia dua tahun. Presiden berharap reshuffle akan membuat kabinet memiliki kinerja yang lebih baik di sisa tiga tahun pemerintahannya.

Reshuffle yang, insya Allah, akan saya lakukan sebelum genap dua tahun pemerintahan ini, 20 Oktober mendatang, didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang logis, rasional,” Presiden menegaskan.

Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintahan Daerah, yang ikut dalam rombongan Presiden ke Jambi menyatakan reshuffle adalah keniscayaan yang akan terjadi 2-3 minggu ke depan. “Tiga tahun ke depan, kita harus berlari full speed mencapai harapan rakyat,” katanya.

Pertanda awal bakal adanya perombakan kabinet diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi–yang dikenal merupakan salah satu orang yang dipaling dipercaya SBY–di Kantor Presiden, 14 September 2011 lalu. Menjawab pertanyaan tentang dua menteri yang sedang dililit masalah–Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang digugat cerai istrinya dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang sedang didera isu korupsi–Sudi mengatakan, “Semua menjadi atensi Presiden. Masalah pribadi, nonpribadi, hukum, semua masalah.”

Dia juga menegaskan bahwa yang jadi sorotan Presiden, “Bukan hanya dia (Suharso), semua dievaluasi.”

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dia sudah diajak  bicara Presiden untuk membahas hal ini. Menurut Ketua Umum PAN ini, SBY menerima masukan darinya selaku Menteri Koordinator terkait kinerja para menteri di jajarannya. Hatta mengaku telah membeberkan laporan secara lengkap, mulai A sampai Z.

“Presiden itu sampai absensi menteri di Rakor Perekonomian pun tahu. Jadi, biarlah Pak Presiden memberikan responsnya,” kata Hatta yang sebentar lagi akan berbesan dengan SBY. Soal siapa menteri yang akan diganti dan siapa penggantinya, Hatta mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Berbeda dengan Hatta, sejumlah petinggi partai anggota koalisi pemerintahan yang lain, mengaku masih gelap soal reshuffle. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyatakan ketua umumnya yang juga Menteri Agama, Suryadharma Ali, belum diajak bicara Presiden. “Komunikasi soal reshuffle nol persen. Memang lebih ramai di luar daripada di dalam Sekretariat Gabungan,” katanya.

Demikian pula dengan Partai Golkar, yang tiga kadernya duduk di kabinet. Sekretaris Jenderal Idrus Marham menyatakan jika memang ada kader Golkar yang akan diganti, sesuai perjanjian koalisi, maka Presiden akan membicarakannya terlebih dahulu dengan ketua umum partai.

“Sepanjang yang saya ketahui belum pernah bicara,” kata Idrus. “Kalau hal-hal itu, biasanya Ketua Umum (Aburizal Bakrie) akan berbicara juga kepada saya. Dan sejauh ini saya yakin kami tidak diajak bicara.”

Namun, Idrus menegaskan Golkar tidak masalah jika kabinet dirombak. Menurut dia, selain itu hak prerogratif Presiden, reshuffle juga sudah menjadi tuntutan masyarakat. Golkar bahkan tidak keberatan jika menterinya termasuk yang dievaluasi. “Kapan saja siap. Presiden itu pemimpin koalisi. Beliau punya hak untuk melakukan evaluasi.”

Nada agak sumbang disuarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal Anis Matta menyatakan sampai Jumat, 23 September 2011, partainya belum diajak bicara sepatah katapun soal ini. Anis malah mengaku tidak percaya reshuffle ditujukan demi perbaikan kinerja kabinet. “Kami menangkap gelagat, ini sih targetnya fund raising. Anda boleh tulis besar-besar: targetnya fund raising bukan perbaikan kinerja,” katanya, sengit.

Mustafa Abubakar

Anis menuding jika reshuffle kabinet benar terjadi, maka ini merupakan keberhasilan dari “pihak tertentu” untuk memuluskan jalur penggalangan dana menghadapi Pemilu 2014. Tanda-tandanya, masih kata Anis, bisa dilihat dari susunan kabinet baru. “Nanti Anda lihat, susunan menteri yang akan diganti tidak ada urusannya dengan menteri bermasalah,” ujarnya. “Karena yang mau diganti di tempat basah semua.”

Tiga jalur

Seorang sumber VIVAnews di lingkaran Presiden, mengatakan nuansa perombakan kabinet kali ini, lebih bersifat teknis ketimbang politis–sebagaimana yang kental terasa pada isureshuffle yang berembus Februari lalu, setelah partai anggota koalisi terbelah menyikapi pembentukan Panitia Angket Kasus Century.

Menurut apa yang didengarnya, perombakan akan menyentuh 7 sampai 16 posisi di kabinet. Dari hasil evaluasi UK4 (Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), termasuk juga masukan dari pihak lain, ada 16 rapor merah menteri yang masuk ke meja Presiden. “Tujuh di antaranya paling bermasalah,” kata sumber itu.

Reshuffle akan memiliki tiga jalur. Mengutip Presiden, sumber itu menjelaskan perombakan akan menempuh jalur demosi alias dicopot sama sekali, promosi, dan mutasi atau beralih posisi ke portofolio yang lain.

Yang kencang disoroti dalam reshuffle ini adalah kinerja tim ekonomi. Sorotan negatif tak kurang disuarakan Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas. Demikian pula oleh Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga.

Yang menarik, politisi anak buah Hatta ini menyebut sejumlah posisi. “Tim itu kurang maksimal, seperti Kementerian ESDM, Perhubungan, dan Perumahan Rakyat,” kata Viva yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PAN kepada VIVAnews.

Inalillahi

Malang tak dapat ditolak, Menteri Negara Perumahan Suharso Monoarfa memang merupakan salah satu yang paling gencar dikabarkan akan diganti. Menteri asal PPP yang sedang dililit masalah pribadi ini–pekan lalu dia digugat cerai istrinya, Carolina binti M. Gandhi–menyatakan pasrah bila diganti. “Innalillahi wainnailaihi rojiun. Kalau di-reshuffle yamonggo (silakan). Saya kerja saja lah,” katanya.

Suharso tak sendirian. Yang kursinya telah cukup lama bergoyang adalah juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) asal Partai Demokrat, Darwin Zahedy Saleh. Menurut sumber itu, desakan untuk mengganti Darwin justru berasal sejumlah koleganya sendiri di Demokrat. Salah satu nama yang santer disebut-sebut sedang dipertimbangkan untuk menggantikannya adalah Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina.

“Saya no comment lah ya,” kata Karen usai rapat bersama Menteri Darwin di Istana Wakil Presiden, Jumat, 23 September 2011. “Saya masih Direktur Utama Pertamina, terima kasih.”

Darwin sendiri, usai rapat membahas soal listrik itu, enggan berkomentar. Keluar dari ruang rapat, dia berjalan dekat-dekat Wakil Presiden Boediono dan langsung menaiki mobil dinasnya. Dia tak memberi celah sedikitpun bagi wartawan untuk mengajukan pertanyaan.

Masih dari markas Demokrat, Menteri Perhubungan Freddy Numberi juga tak luput menjadi sasaran rumor reshuffle. Berbagai kecelakaan angkutan umum, kian tingginya angka kecelakaan di jalan raya, serta gunjingan soal hubungan pribadinya; membuat kursi Menteri Freddy, yang sudah jadi menteri sejak era Presiden Megawati, disebut-sebut kini mulai goyah.

Toh demikian, Freddy optimistis tak akan diganti. “Saya ini orang Demokrat. Anda pikir saja sendiri,” katanya saat ditemui di Hotel Pullman, Kuta, Bali, Rabu malam, 21 September 2011.

Keyakinan Freddy semakin tebal karena dia adalah wakil Papua di kabinet SBY. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Soal kinerja, kata dia, “Biar publik saja yang menilainya.”

Memang, kata seorang kepercayaan Freddy, kursi Menteri Perhubungan sudah sejak tahun lalu diincar seorang petinggi Demokrat asal Indonesia Timur. “Sudah sejak tahun lalu dia ingin mengganti Pak Freddy dengan calonnya, George Toisutta (mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat),” katanya.

Sumber di lingkaran Presiden membenarkan nama George masuk bursa. Tapi, selain itu juga ada nama lain yang disorongkan Menko Hatta Rajasa, yang juga pernah menjabat mantan Menteri Perhubungan. Dia adalah Putra Jaya Husin, salah satu orang kepercayaan Hatta yang menjabat sebagai Ketua DPP PAN sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI.

Pergantian di tim ekonomi yang paling ramai dibicarakan adalah kursi Menteri Keuangan yang kini diduduki Agus Martowardojo. Luas beredar kabar, bahwa mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini juga akan diganti. Sejauh ini, ada dua nama calon yang paling dijagokan. Mereka adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dan Direktur Utama BRI Sofyan Basir.

Keduanya, kata sumber VIVAnews, memiliki kedekatan personal dengan Cikeas. Gita dikenal punya hubungan akrab dengan putra sulung Presiden, Kapten Inf. TNI Agus Harimurti Yudhoyono. “Sofyan sejak lama dilihat Presiden pantas jadi menteri,” kata sumber itu. Indikator kedekatannya dengan Presiden terlihat dari kerapnya Sofyan menemani SBY bermain golf.

Kedua nama itu juga digadang-gadang untuk menggantikan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abu Bakar yang lama tergolek sakit. Sampai Jumat, 23 September 2011, dia masih menjalani perawatan di Singapura setelah mengalami penyumbatan jantung.

Sekretaris Pribadi Mustafa, Faisal Halimi, menyatakan sampai Rabu kemarin tak ada komunikasi dengan Presiden soal reshuffle.

Adapun Gita, ketika ditanya apa benar akan didapuk menduduki salah satu dari dua posisi strategis itu, dia menjawab sambil berkelakar, “Saya dengar juga Michael Jackson masih hidup,” katanya sembari tersenyum kepada wartawan VIVAnews, saat hendak meninggalkan kantornya, Kamis lalu.

Tukar posisi

Entah kebetulan entah tidak, tiga portofolio lain disoroti hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI). “Setelah heboh kasus korupsi di dua kementerian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kepuasan publik atas kabinet SBY-Boediono jatuh di bawah 40 persen,” ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby, 18 September lalu. (Lihat infografik “Reshuffle dan Survei Kinerja SBY). Selain dua kementerian itu, LSI juga menyebut kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai biang keladi.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tak mau mempermasalahkan hasil riset itu. “Saya tak mau berpolemik soal ini. Itu sangat subyektif,” kata menteri yang berasal dari PAN ini.

Patrialis sendiri mengaku belum mengetahui hasil evaluasi kinerja dari UKP4. “Sampai hari ini teman-teman pers masih mengomentari saya dapat rapor merah mengenai lembaga pemasyarakatan. Itu menyakitkan hati saya. Saya tidak pernah dapat rapor merah kok malah itu yang diulang-ulang. Terlihat betul subyektifitas dan sentimennya. Itu media tertentu ya,” katanya, masygul.

Di masa kepemimpinannya, Kementerian Hukum dan HAM memang ditohok banyak kasus. Mulai dari dipergokinya Ayin mendapat fasilitas mewah di penjara, berkeliarannya Gayus di luar tahanan, sampai bandar narkoba yang bebas beroperasi di LP Nusakambangan.

Tak kurang, kata sumber VIVAnews, adalah Hatta Rajasa sendiri yang meminta Patrialis dicopot untuk “ditukar” dengan posisi Menteri Perhubungan. Karena itu, kini Demokrat sedang menggadang-gadang sejumlah calon. Salah satunya adalah pengacara kawakan dan mantan Sekjen Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

Freddy Numberi

Ditanya soal ini, Amir menjawab, “Intinya begini, pertama saya sendiri tidak pernah mendengar soal itu. Kedua, saya melihat bahwa Menteri Hukum dan HAM yang sekarang ini sudah cukup bagus. Saya sendiri merasa tersanjung bila nama saya disebut.”

Adapun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menolak berkomentar saat ditanya kaitan kasus korupsi yang sedang melilit kementeriannya dengan rencanareshuffle kabinet itu. Dia hanya tersenyum. “Monggo, memang itu hak prerogratif Presiden. Kami tidak tahu kapan akan dilakukan,” ucapnya.

Koleganya, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng yang pada Rabu lalu menjadi saksi jaksa penuntut umum dalam kasus suap yang membelit anak buahnya pun menyatakan siap diganti. “Saya siap. Semua menteri itu siap diangkat atau diganti atau dipindahkan. Kami tahunya kerja saja. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden,” kata Alfian.

Menurut sumber VIVAnews, Muhaimin dan Alfian akan tetap dipertahankan di kabinet. “Cak Imin itu loyal. Jasanya besar mendukung Demokrat di DPR,” kata sumber itu. Ada kemungkinan dia hanya akan digeser ke kursi yang lebih kecil.

Pergeseran serupa diperkirakan akan dialami Alfian. Dia kabarnya tengah diplot  ke posisi yang lebih strategis. Hanya saja, jika itu benar terjadi, menurut sumber VIVAnews, Alfian akan meminta izin Presiden agar ia berganti posisi seusai pelaksanaan SEA Games.

Yang juga santer dikabarkan akan diganti adalah Menko Kesra Agung Laksono. Salah satu calon penggantinya sama-sama dari Golkar, yang belakangan tampak rajin mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad.

Ditanya soal ini, Fadel mengatakan dia lebih memikirkan bagaimana menghentikan impor garam dibanding isu perombakan kabinet. “Yang penting bagaimana bangsa ini mandiri tidak impor garam, dan produksi ikan naik,” katanya, diplomatis.

Jika Agung benar keluar kabinet,  kursi jatah Beringin akan digantikan salah satu pengurus teras Golkar, Sharif Cicip Sutarjo. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Apa posisinya masih belum jelas.

Bagaimana dengan menteri-menteri PKS? “Kemungkinan besar akan mengalami degradasi posisi,” kata sumber itu.

Namun, itu semua tentu masih spekulasi di udara. Bagaimana persisnya nanti, wallahualam. Seperti kini sering dibilang orang: soal ini cuma Tuhan dan SBY yang tahu. Buat yang lain, dipersilakan mengisi teka-teki silang berjudul “Reshuffle Kabinet”.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *