Politisi Golkar dan Nasdem Debat Panas di Raker Gabungan Pilkada


Rapat kerja gabungan antara Komisi II dan III dengan Mendagri, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, dan Bawaslu diwarnai debat panas antara politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan politisi Partai Nasdem Akbar Faisal. Keduanya berdebat tentang apakah pilkada serentak ditunda atau tidak karena dukungan anggaran pengamanan pilkada serentak masih kurang.

Awalnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayu Seno memaparkan bahwa dukungan anggaran pengamanan pilkada baru disetujui Rp 363 miliar dari Rp 1,07 triliun sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp. 712 miliar.

“Namun hingga saat ini dukungan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak sebesar Rp. 363. 231.471.155. Sehingga masih terdapat kurang anggaran sebesar Rp. 712.692.969.055,” ujar Putut dalam rapat gabung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Menanggapi hal tersebut, politisi Golkar yang juga menjadi Ketua Komisi II DPR RI ini menganjurkan pilkada serentak ditunda tahun 2016 karena anggaran pengamanan tidak bisa disediakan lagi di tahun 2015. Menurutnya, jika dianggarkan maka akan masuk RAPBN 2016 yang pembahasannya bulan Oktober dan baru dicairkan tahun 2016.

“Sebaiknya pilkada diundur karena belum siap. Anggaran untuk pengamanan pilkada yang diperlukan Polri baru dialokasikan Rp 300 miliar sementara Polri membutuhkan Rp 1 triliun,” ujar Aziz.

Usulan Aziz ini langsung dibantah dan disanggah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal. Menurutnya, pilkada serentak tidak perlu dilakukan penundaan karena semua penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, Mendagri, dan bahkan Polri sendiri sudah sudah menyatakan kesiapannya.

“Mendagri menyatakan siap, kedua Kapolri, Pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, Pak Kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP-Golkar) saja, karena tidak ada partai lain yang ribut,” tegas Akbar.

Lebih lanjut, Akbar juga mengatakan perkara kekurangan anggaran Polri itu adalah hal yang mudah karena jika ada kekurangan sebesar Rp 700 akan bisa dipenuhi oleh para pelaksana Pilkada.

“Kurang Rp 700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja,” tandasnya.

Mendengar tanggapan Akbar, Aziz pun meminta penjelasan Akbar bagaimana cara memenuhi kekurangan anggaran kepolisian. Menurut Aziz, Akbar hanya menggampangkan masalah.

“Dalam pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggaran (2015)? Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar undang-Undang (UU),” tegas dia.

Mengenai tudingan Akbar bahwa penundaan pilkada hanya karena kepentingan Partai Golkar dan PPP yang saat ini sedang bermasalah kepengurusan ganda, Aziz menegaskan bahwa hal ini bukan persoalan Golkar dan PPP semata tapi ini menyangkut keamanan negara. Aziz pun akhirnya ancam menuntut Akbar dengan tundingannya tersebut.

“Mengenai (tudingan) Pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran, jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut Anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara,” tandasnya.( Brt 1 / IM )

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *