Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda, Kalimantan Timur memberikan sanksi unik bagi para penunggak pajak, khususnya pengusaha reklame yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dinas ini menyita Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan bagi mereka agak menuntaskan pajaknya.
Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mukhlis, Kamis (6/3) mengatakan, selain menyita KTP, pada operasi yustisi gabungan yang melibatkan UPTD Wasbang dan Satpol PP Kota Samarinda itu, juga menyita Surat Izin Tempat Usaha (SITU) para penunggak pajak.
Pada 2014, Dispenda Kota Samarinda diberi target agar pencapaian Pajak Reklame bisa menyentuh pada nominal Rp6,7 miliar.
“Operasi yustisi ini memang rutin kami gelar setiap bulan dan hari ini (Kamis) kami menyita sebanyak 10 SITU atau KTP dari 20 wajib pajak yang ditertibkan. Ini sebagai jaminan agar mereka mau menyelesaikan tunggakannya di Kantor Dispenda. Penyitaan SITU dan KTP ini sebagai syok terapi kepada wajib pajak reklame yang belum menunaikan kewajibannya,” ungkap Mukhlis.
Operasi penegakan peraturan daerah (Perda) itu, kata Muhlis, bertujuan untuk mengejar target pendapatan Kota Samarinda pada triwulan pertama tahun 2014, khususnya untuk pajak reklame.
Tidak hanya masalah mengejar piutang pajak, lanjut Muklis, personel gabungan itu juga melakukan penertiban terhadap spanduk liar maupun reklame yang berdiri di atas trotoar.
“Sejumlah umbul-umbul liar di beberapa tempat di antaranya di Jalan Danau Toba dan Gatot Subroto serta tiang reklame yang berdiri di atas trotoar Jalan Aminah Syukur ditertibkan oleh tim dari Satpol PP dan Wasbang,” katanya.
“Kegiatan ini merupakan komitmen kami sebagai aparat pemerintah untuk menegakkan peraturan yang dilanggar oleh pelaku usaha ataupun wajib pajak,” ungkap Mukhlis.
Selama ini banyak wajib pajak yang kerap mengelabui pemerintah dengan memasang reklame tempat usaha yang lebih besar dari ukuran yang telah dilaporkan ke Dispenda.
Related Posts
