Pengamat radikalisme dan terorisme Universirtas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Najahan Musyafak menilai ketegasan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menolak rencana pemulangan Warga Nasional Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia sangat rasional.
Ketika Indonesia sedang gencar memerangi radikalisme dan terorisme, kata dia, pemulangan eks ISIS dirasa sangat tidak tepat.
Menurut Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah ini, pemerintah harus mengkaji secara komprehensif dari rencana itu. Tidak hanya dampaknya, namun juga aspek hukum, sosial, agama dan keamanan.
“Pernyataan Pak Ganjar selaku pimpinan di Jawa Tengah sangat masuk akal. Sebab, di Jateng saat ini sudah cukup banyak kombatan dan kelompok radikal yang terafiliasi dengan ISIS. Selama ini, untuk mengurusi mereka saja sudah kesulitan, kalau ditambah eks ISIS yang kembali ke Indonesia, tentu semakin berat,” kata Najahan Musyafak, Sabtu (8/2/2020).
Apalagi, lanjut dia, para eks ISIS yang akan dipulangkan itu tidak hanya di Jakarta. Mereka berasal dari berbagai daerah termasuk Jawa Tengah.
“Kalau nanti ada apa-apa, yang kena imbasnya kan ya Pemprov Jateng. Ini yang harus dikaji secara matang. Sementara ini, program deradikalisasi di Jawa Tengah saja sudah kesulitan, kalau mereka kembali, siapa yang akan menangani,” tambahnya.
Lebih lanjut Najahan mengatakan, wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia sangat kontradiksi dengan semangat memerangi gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, WNI eks ISIS sudah jelas terpapar, bukan hanya terindikasi.
“Mereka sudah jelas bergabung dengan kelompok ISIS kemudian mau diterima kembali ke Indonesia. Ini kan aneh dan sangat kontradiksi dengan semangat yang ada. Wajar kalau masyarakat banyak yang menolak,” tegasnya.
Menurut Najahan, persoalan tidak akan selesai setelah 600 eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Upaya pemurnian idiologi dan kembali pada NKRI bukan perkara mudah dan butuh energi, waktu dan biaya. Sebab, persoalan radikalisme dan terorisme itu menyangkut multifaktor, multiaktor dan dibutuhkan keseriusan.
Dirinya mencontohkan, saat ini ia sedang menangani satu kasus dimana satu keluarga hendak berangkat ke Suriah untuk menjadi anggota ISIS. Mereka yang baru tertarik berangkat, kemudian tertangkap dan sudah dipenjara selama empat tahun.
“Selama empat tahun itu saya mendampingi, itu saja sampai sekarang mereka masih memiliki idiologi ISIS. Itu contoh orang yang baru ingin berangkat, bagaimana dengan mereka yang sudah jelas bergabung di sana (Suriah), tentu lebih sulit,” terangnya.
Untuk itu, Najahan meminta agar wacana pengembalian eks ISIS ke Indonesia dikaji secara komprehensif. Apabila belum ada argumen yang pasti, pemerintah tidak boleh mengeluarkan wacana yang dapat meresahkan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan tegas menolak rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Menurut dia, rencana pemulangan eks ISIS itu perlu dipertimbangkan matang-matang.
“Meski ada warga Jateng yang juga terafiliasi dengan ISIS di luar negeri, namun saya tidak mengharapkan mereka kembali. Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS),” kata Ganjar.
Menurut dia, Jawa Tengah selama ini sedang berupaya melakukan deradikalisasi kepada mereka yang terpapar paham radikalisme, khususnya mantan narapidana kasus terorisme.
Selama ini, ia selalu intens berkominikasi dengan para eks narapidana terorisme di Jawa Tengah yang jumlahnya cukup banyak.
“Dari cerita eks napiter itu, mereka mengatakan betapa bahayanya para eks teroris itu, apalagi kalau tidak ada pembinaan. Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak, apalagi kalau ketambahan mereka,” tegasnya. ( WK / IM )
Related Posts
