Penenggelaman kapal ala Menteri Susi, didukung rakyat dikritik pejabat

 Tak kurang dari 350 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan itu kerap dipuji Presiden Jokowi.

Dia menilai Menteri Susi menyelamatkan hasil laut Indonesia dan membuat nelayan Indonesia tak cuma menonton kapal-kapal asing beraksi mencuri ikan di laut Nusantara. “Berapa puluh tahun kita diamin saja sebanyak 7.000-8.000 kapal lalu lalang ambil ikan,” kata presiden.

Sikap diam itu menurut presiden ketujuh itu apakah karena sudah mengerti, atau mengerti tapi diam atau memang tidak mengerti. “Untung kita punya Menteri Susi yang tenggelamin kapal itu. Kalau dibiarkan terus-menerus habis, yang kena siapa, nelayan kita,” kata Presiden Jokowi di Manado bulan November lalu.

Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla justru meminta penenggelaman kapal ini dihentikan. Larangan penenggelaman kapal itu ramai dibahas di jejaring sosial Twitter.

Warga net ramai memberi dukungan kepada Menteri Susi soal penenggelaman kapal pencuri ikan asing.

Salah satunya Kiai Nadhlatul Ulama, KH Mustofa Bisri dengan akun @gusmusgusmu yang mengatakan revolusi mental harus dimulai dari pejabat yang memimpin.

“Revolusi Mental, menurutku, mesti dimulai dari ‘mental para pemimpin’.”

“Menurutku, ibu @susipudjiastuti hanya menjaga dan membela kepentingan Indonesia dan nelayan/rakyat Indonesia. Semoga Allh menjaga dan membela beliau.”

Beberapa warganet lain turut memberi dukungan.

“saya org jawa yg tnggal d kepulauan Riau setuju kpl itu d tengglamkn. Sebab kalau tdk ya??? Sudah hafal saya” ujar akun @IBe_area.

“Selamatkan orangnya, tenggelamkan kapalnya”, kata Presiden Joko Widodo,” tulis akun @cecdepok.

“bu walaupun banyak yang bilang STOP TENGGELAMKAN !!! saya tetap dukung ibu buat TENGGALAMKAN ini masalah kedaulatan wilayah perairan NKRI HARGA MATI,” kata akun @NamaSayaAdhi.

Dukungan ini datang usai usulan untuk menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan asing. Permintaan penghentian datang dari Wapres JK hingga pengusaha. Silakan lanjutkan membaca untuk mengetahui alasan mereka.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan alasannya ingin menyudahi penenggelaman kapal asing agar kapal bisa diberikan untuk nelayan. Menko Luhut mengaku awalnya setuju dengan penenggelaman kapal supaya menjadi efek jera. Akan tetapi, setelah tiga tahun berlalu, Menko Luhut menilai lebih baik kapal tersebut diperuntukkan kepada nelayan.

“Sekarang tinggal pilih, kita tenggelamin semua itu atau kita berikan kepada nelayan kita?.”

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan. Menurutnya, kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali, sehingga negara bisa mendapat pemasukan. Mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan.

“Cukup (penenggelaman kapal), tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong. Kondisi begitu disampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur,” kata Wapres JK.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Fadel Muhammad sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal penghentian penenggelaman kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Fadel menilai lebih baik kapal-kapal asing tersebut perbaiki dan diberikan kepada para nelayan.

“Waktu dulu saya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, itu cuma dua kapal saja yang dihancurkan, sisanya saya bagikan ke rakyat,” katanya kepada Merdeka.com.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan pihaknya setuju dengan Luhut untuk menghentikan kebijakan tersebut. Menurutnya, penenggelaman kapal tersebut dinilai tidak efektif karena tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Menenggelamkan kapal butuh biaya juga, tidak kecil,” kata Yugi.

Terlebih lagi, menurutnya, masih ada nelayan di beberapa daerah yang mengaku kekurangan kapal. Padahal, ikan di daerah tersebut melimpah.

Atas pro kontra ini, Menteri Susi pun memberikan pandangannya. Silakan membaca di halaman selanjutnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang seolah telah melekat pada dirinya selama tiga tahun ini. Dengan demikian, dia berharap isu atau kontra pendapat bisa selesai dengan penjelasannya ini.

Menurutnya, kebijakan penenggelaman kapal tersebut merupakan tugas negara yang telah diamanatkan dalam UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Di mana, kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia bisa ditenggelamkan.

“Jadi bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk bisa mengeksekusi UU nomor 45 tahun 2009 agar pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai,” kata Menteri Susi.

Dia menambahkan, penenggelaman kapal itu terjadi hampir 90 persen lebih merupakan putusan pengadilan, yang mengharuskan kapal-kapal ikan tersebut dimusnahkan. Menurutnya, kapal itu tidak hanya bukti kejahatan, melainkan juga pelaku kejahatan.

“Kenapa pelaku kejahatan, karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan. Sama seperti kita manusia, punya kebangsaan, dengan bendera, membawa bendera negaranya, registrasinya juga ada. Dan undang-undang kita ini sangat bagus, sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif,” imbuhnya. ( Mdk / IM )

Menteri Susi menjelaskan, Presiden Jokowi melalui visi maritimnya ingin mengamankan sumber daya alam laut Indonesia, yaitu sektor perikanannya untuk tetap bisa memakmurkan rakyat Indonesia, terutama para nelayan.